elsamsi log

Menu

BLT: Antara Bantuan dan Ongkos Tutup Mulut Lonjakan Harga BBM di Negeri Lumbung Minyak

BLT: Antara Bantuan dan Ongkos Tutup Mulut Lonjakan Harga BBM di Negeri Lumbung Minyak

Ditangkapnya sejumlah pejabat teras di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan pukulan telak bagi pemerintah dan pemegang kebijakan terkait distribusi minyak goreng di tanah air. 

Sudah pasti bahwa keterlibatan itu berhubungan erat dengan pengaturan distribusi Migor seiring godaan harga dan keuntungan bila minyak tersebut dijual ke luar negeri. 

Pada akhirnya, jiwa nasionalisme para pejabat dan pelaku bisnis menjadi tergadaikan. Mereka rela hidup di bumi yang membesarkan namanya, namun saat masyarakatnya sedang menjerit, justru mereka melarikan hasil produksinya ke luar negeri. 

Padahal, sudah menggelontorkan subsidi ke pemiilik perkebunan dan produsen Migor CPO. Sebagai konsekuensinya, pemeriintah berhak menetapkan harga eceran tertinggi (HET) atas produk-produk tersebut. Namun, perilaku manipulatif sudah terlanjur menjangkiti sebagian jiwa para pelaku usaha ini. Mereka rela menikmati subsidi, namun tidak menjalankan kesepakatan yang sudah dijalin dan ditetapkan pemangku kebijakan. 

Tentu, berita seperti ini sangat mencederai hati masyarakat kecil pedagang dan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Subsidi yang seharusnya dapat mereka rasakan secara tidak langsung menjadi menguap begitu saja. 

Gejolak adanya perilaku koruptif dari pejabat dan pelaku usaha ini, sudah barang tentu menjadi indikasi bagi kemungkinan aksi manipulatif yang lain pada praktik kenaikan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu terakhir. 

Indonesia adalah negara produsen minyak bumi. Sebagai konsumen minyak bumi, alangkah tidak realistis apabila pihak produsen justru mengallami gejolak harga BBM. Bagaimana mungkin ayam kelaparan di lumbung padi, sementara padi itu ada di sekitarnya. 

Dalih adanya gejolak harga minyak di pasaran dunia justru mempertegas bagaimana perilaku manipulatif itu dilakukan. Itu sudah pasti merupakan indikasi bahwa lebih enak bila produk minyak bumi di jual ke luar dibanding mempertahankan stabilitas pasokan bahan bakar minyak di  dalam negeri. Padahal, kenaikan harga BBM adalah syarat dengan kenaikan harga barang-barang pokok masyarakat. 

Efek interferensi harga seperti ini sudah menjadi tradisi di masyarakat. Uniknya, kenapa hal ini tidak menjadi pelajaran berharga oleh para pemangku kebijakan? 

Di sisi lain, kenaikan harga bahan-bahan pokok di masyarakat, juga akan diikuti oleh kenaikan harga jasa dan transportasi. Imbasnya, masyarakat yang menjerit lagi. Di saat itu, para pemangku kepentingan kembali tutup telinga lagi dan pura-pura tidak mendengar lagi.

Menyadari akan kemungkinan timbulnya gejolak akibat kenaikan BBM, pemerintah menggelontorkan BLT atas nama kompensasi gejolak Migor. Sampai di sini, sebenarnya BLT itu ibarat pelicin kebijakan saja. BLT ibarat uang tutup mulut supaya masyarakat tidak bersuara lagi. Dengan begitu, upaya pemerintah untuk menjual minyak bumi ke luar negeri menjadi lancar. Lancar selancar-lancaarnya ibarat mobil yang melewati jalan tol. Toh, memang tidak lagi ada yang bersuara soal BBM, kog. 

Ya, itulah uniknya negeri lumbung minyak bumi ini. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam serta segala isinya adalah dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pertanyaannya: rakyat negara mana? Negara Indonesia ataukah negara lain? Jika untuk kemakmuran rakyat, kenapa rakyat justru merasakan kenaikan harga BBM!? Aneh, bukan?

Muhammad Syamsudin

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

Tinggalkan Balasan