elsamsi log

Menu

Akar Konflik Pembiayaan Sindikasi: Perbankan Syariah vs Jusuf Hamka

Akar Konflik Pembiayaan Sindikasi: Perbankan Syariah vs Jusuf Hamka

Pembiayaan Sindikasi Murabahah memiliki kendala ketika sumber pembiayaan tersebut berasal dari perbankan. Tidak hanya perbankan konvensional, bahkan perbankan syariah pun juga mengalami kendala yang sama. Akan tetapi. problem yang dihadapi perbankan syariah jauh berbeda dari bank konvensional.

Untuk mengikuti kasus ini, pembaca diharapkan membaca terlebih dulu tulisan sebelumnya mengenai akad pembiayaan sindikasi dalam Islam. Berikutnya, pembaca juga disarankan membaca mengenai uraian tentang pembiayaan sindikasi murabahah dan pembiayaan sindikasi mudlarabah dalam situs ini.

Kronologi Pembiayaan Sindikasi Jusuf Hamka

Kasus yang dialami pimpinan PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) yang melibatkan Jusuf Hamka berfokus pada mengeluhkan layanan perbankan syariah. 

Bank syariah, selaku peserta sindikasi pembiayaan jalan tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) dan CMLJ menandatangani akad kesepakatan penyelesaian pembiayaan. Isi kesepakatan itu adalah Jusuf Hamka akan melunasi utang pembiayaannya lebih cepat dari waktu jatuh tempo pembiayaan yang sudah disepakati sebelumnya. 

Akad pembiayaannya adalah pembiayaan sindikasi murabahah. Obyek akad adalah pembangunan tol Soroja yang dimulai pada tahun 2016 dengan plafon sebesar Rp834 miliar dengan pelaksana proyek adalah CMLJ, sebuah perusahaan yang didirikan dari hasil konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Sarana.

Perwakiilan bank sindikasi, diwakili oleh Chief Corporate Banking Bank Muamalat Irvan Yulian Noor dan CMLJ diwakili oleh Direktur Utama Muhdhor Nurohman dan disaksikan oleh Jusuf Hamka dan Achmad K. Permana.

Peserta bank sindikasi pembiayaan murabahah jalan tol Soroja terdiri dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah selaku mandated lead arranger dan 5 UUS BPD lain yaitu PT BPD Jambi, PT BPD Kalsel, PT BPD Sumut, BPD DIY, dan PT BPD Sulselbar.

Akar Kasus Sindikasi

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa akad yang berlaku dalam pembiayaan sindikasi di atas adalah akad jual beli murabahah. Karena obyeknya adalah jalan tol, maka akad murabahah yang berlaku adalah akad istishna’ (pesan rakit / inden). 

Sebenarnya, ketika akad istishna’ ini diambil, namun disertai adaya keputusan dari pihak CMJL untuk melunasi tanggungannya secara lebih cepat dari waktu jatuh tempo, inilah sumber masalahnya. 

Masalah itu, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, jalan tol yang dibangun, otomatis belum selesai. Padahal dalam akad inden, meniscayakan jalan tolnya harus selesai terlebih dulu. Alasannya adalah karena jalan tol merupakan mabi’ dalam akad inden.

Kedua, di dalam akad murabahah ini, meniscayakan adanya skema angsuran kredit (bai’ taqsith). Misalkan, angsuran yang disepakati adalah 2 tahun (24 bulan). Harga jual barang kreditnya juga meniscayakan harus maklum (miisalkan 1 Trilliun) dari plafon sebesar 823 Milliar. Selisih keuntungan yang dikehendakii oleh Bank Syariah adalah 177 Milliar. 

Kesalahan pemahaman dari CMJL jika memutuskan untuk melunasinya secara cepat sebelum jatuh tempo, adalah:

  1. Mereka memahami bahwa Rp823 Milliar tersebut merupakan pokok utang dan diangsur selama 2 tahun (24 bulan)
  2. Nilai sebesaar 177 Milliar dibagi 24 bulan, dianggap sebagai bunga plafon. 

Anggapan seperti ini, menjadikan harga jual produk murabahah senilai 1 Trilliun bisa berubah menjadi kurang dari 1 Trilliun sebab percepatan pelunasan. Misalnya, karena kredit ini dilunasi dalam waktu 1 tahun (12 bulan), maka pihak CMJL otomatis meminta potongan sebesar 83,3 Milliar. Mengapa? Sebab angka itu sebanding dengan nilai 12 bulan. 

Jadi, kasusnya adalah mirip dengan ilustrasi seperti ini: 

“Anda membeli panci. Kalau kes, harganya 10 ribu. Jika kredit, maka harganya 15 ribu dicicil selama 6 bulan. Lalu, anda memutuskan mengambil kredit. Mendadak, anda bisa melunasinya sebelum tenor kredit itu habis. Sebut misalnya 3 bulan.  Lalu anda meminta kompensasi kecepatan waktu pelunasan.” Nah, seperti itulah kiranya gambaran tersebut. 

Padahal, dengan menetapkan adanya kompensasi waktu pelunasan terhadap angsuran kredit, menjadikan produk murabahah sebagai yang rusak dikarenakan ketidakmakluman harga. Ketidakmakluman harga, menjadikan adanya praktik gharar (spekulatif). 

Dengan kata lain, tanpa penetapan kesepakatan tenor angsuran kredit, dan tanpa kesepakatan harga di muka, produk murabahah bisa menjadi berharga 1 Trilliun, bisa kurang, dan seterusnya. Dan inilah yang dimaksud dengan spekulasi tersebut. Hal semacam ini mustahil bila diterapkan dalam produk syariah. Yang memungkinkan akan hal itu, adalah produk perbankan konvensional. 

Apakah kasus itu berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Masih ada kasus lain terkait dengan komposisi penyetor modal. Pantau terus iinformasinya di el-samsi.com. 

Konsultasi Binis

Konsultasikan Plan Bisnis anda sebelum menjalankan. Keselamatan plan bisniis, merupakan awal darii halalnya pendapatan. Hubungi CP 082330698449 atau email el-samsi2021@gmail.com. Kami siap untuk melakukan visitasi dan sharing plan bisnis anda dan memberikan solusi terbaik bagi plan biisnis tersebut,

Muhammad Syamsudin

eL-Samsi Group Consulting and Planning Business berorientasi Fikih Muamalah. Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa TImur

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: