elsamsi log

Menu

Cryptocurrency Haram, Otomatis Bursa Cryptocurrency Haram

Cryptocurrency Haram, Otomatis Bursa Cryptocurrency Haram

Bahtsul masail merupakan salah satu ajang bagi orgaisasi Nahdlatul Ulama untuk menyelesaikan masalah sosial dan keagamaan. Melalui gelaran ini, diharapkan hadir solusi permasalahan yang dapat dijadikan acuan hukum bagi warga masyarakat pada umumnya dan warga nahdliyin secara khusus. 

Menyadari akan hal tersebut, sebagai bagian dari pamungkas kegiatan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2021, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa TImur menyelenggarakan bahtsul masail diniyah ijtimaiyah yang dihadiri oleh segenap waki Pengurus Cabang NU se-Jatim dan beberapa utusan santri Pondok Pesantren se-Jatim. Namun, karena situasi masih Pandemi, maka partisipasi setiap PCNU dan Ponpes tersebut dibatasi hanya sejumlah 3 orang. 

Gelaran acara bahtsul masail ini dilaksanakan di Aula Salsabila, Gedung PWNU Jawa Timur, dengan membahas tema yang saat ini sedang menjadi wacana yang meluas di tengah masyarakat, yakni Cryptocurrency. Tema lain yang turut dibahas adalah berkaitan dengan pasal Penodaan Agama. Di dalam ajang bahtsul masail ini, terjadi tarik ulur pendapat berdasarkan hasil telaah para peserta bahtsul masail terhadap teks turats keislaman Pondok Pesantren (kitab kuning) dan fakta teknologi terkini yaitu cryptocurrency. 

Cryptocurrency merupakan salah satu produk yang sejak awal kemunculannya ditujukan sebagai mata uang digital pengganti mata uang fisik. Produksi dari cryptocurrency bersifat terdesentralisasi sehingga transaksinya berlaku Peer to Peer (jaringan antar pihak). 

Status terdesentralisasinya aset crypto tersebut mengundang berbagai pemandangan dari para ahli dan para tokoh keagamaan. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian lagi ada yang mengharamkan. Termasuk di antaranya adalah Fatwa Daru al-Ifta al-Mishriyah yang sejak lama menyatakan keharamannya. 

Namun, di Indonesia, lewat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, ada kehendak mendirikan Bursa Kripto di Pasar Berjangka dengan status cryptocurrency dijadikan sebagai komoditas (sil’ah) sehingga kemudian diistilahkan sebagai Aset Kripto. 

Realita ini kemudian membutuhkan penyikapan oleh para ulama, khususnya ketika memandang bahwa cryptocurrency memiliki ciri khas sebagai harganya yang tinggi, harganya yang fluktuatif, ketiadaan aset penjamin dan lembaga yang berperan selaku regulatornya. 

Berangkat dari fakta ini, selanjutnya muncul tiga permasalahan mendasar yang menghendaki jawaban, antara lain: (1) menelaah kedudukan aset kripto tersebut secara fikih, (2) bisa dan tidaknya Bitcoin, Ethereum, Polkadot dan Tether dipandang sebagai komoditi secara syara’, dan (3) bilamana pemerintah menyatakan sahnya sebagai komoditi. 

Berangkat dari ketiga permasalahan tersebut, selanjutnya berhasil dirumuskan jawaban. Ketiga jawaban ini disepakati oleh para mubahitsin kendati sempat terjadi perbedaan dan perdebatan yang seru. 

Pertama, adalah berkaitan dengan syarat suatu aset disebut komoditas. Para mubahitsin dalam gelaran yang dimotori oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jatim ini menyepakati bahwa standar utama suatu aset bisa disebut komoditas adalah apabila aset tersebut merupakan aset fisik (ainin musyahadah) atau aset aset yang memiliki jaminan (ma fi al-dzimmah) dan sah untuk diniagakan dalam pandangan syara’. Adapun aset crypto merupakan aset virtual, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai sil’ah (komoditas) syar’i. 

Bagaimana bila aset tersebut dijadikan sebagai alat tukar? Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh para mubahitsin dan mendapatkan pengesahan dari mushahhih, ketentuan yang berlaku dalam Islam adalah bahwa alat tukar merupakan kewenangan negara dalam menerbitkannya. Oleh karena itu, menjadikan aset kripto sebagai mata uang, terbilang telah melampaui tugas dan kewenangan negara sehingga dihukumi haram.

Persoalannya kemudian adalah apabila kripto tidak bisa diterima secara fikih sebagai komoditi dan sekaligus sebagai alat tukar, lantas apa peran aset kripto dalam transaksi yang nyata-nyata merupakan hasil produksi tersebut? Dalam forum ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan mubahitsin. Salah satu jawaban yang kemudian disepakati dan dijadikan acuan adalah menempatkan aset kripto tersebut selaku instrumen spekulatif (maisir). 

Beberapa indikasi dari adanya aset kripto sebagai spekulasi adalah fluktuasinya aset kripto tersebut di pasaran, serta ketiadaan aset penjamin. Indikasi ini diperkuat lagi oleh keberadaan aset kripto dihadirkan secara fisik dan hanya berlaku sebagai berstatus virtual. Karena virtualitas kripto ini, maka ia diqiyaskan dengan transaksi janin yang masih ada dalam kandungan induknya (bai’ habl hablah). Alhasil, haram karena illat maisir dan ghararnya jika ditransaksikan.

Selanjutnya, menyikapi kebijakan Bapebti yang hendak menjadikan aset crypto sebagai komoditi dan membuka pasar berjangka bagi perdagangannya, maka forum ini menyatakan sikap penolakannya (mamnu’un syar’an). Landasan utama penolakan adalah karena illat yang sama yaitu dominannya indikasi peran aset kripto sebagai instrumen spekulasi dan untung-untungan (maisir). Oleh karenanya, mewadahinya dalam bursa, sama dengan melestarikan praktik spekulasi dan untung-untungan, ciri utama dari perjudian yang diharamkan secara tegas oleh nash syariat. 

Tidak lupa ditegaskan bahwa seiring cryptocurrency merupakan wilayah baru dalam medan mu’amalah, maka ada kemungkinan timbul pengetahuan baru yang belum dicakup dalam wadah forum lintas warga nahdliyin ini. Untuk itu, dinyatakan bahwa apabila kelak ada kekeliruan dalam melakukan telaah, maka sesuai dengan adat bahtsul masail warga nahdliyin, akan dilakukan i’adatu al-nadhar (telaah ulang) terhadap hasil keputusan.

Forum bahtsul masail ini ditutup dimulai sejak Pukul 09.30 WIB dan ditutup pada Pukul 16.30 WIB. Forum dihadiri oleh perwakilan LBM NU dari seluruh PCNU se-Jatim dan beberapa perwakilan Pondok Pesantren di Jawa Timur. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu mushahhih dalam forum.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: