el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Alasan Bappebti menetapkan Cryptocurrency sebagai Aset Kripto

“Tidak ada teknologi yang tak cela. Namun, tak ada cela yang tak bisa dipoles supaya tidak kelihatan celanya.” 

Begitulah kiranya pameo yang sering dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kasus cryptocurrency yang tidak bisa diterima secara syara’ sebagai coin mata uang sebab bertentangan dengan konsepsi dasar fikih mata uang, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang berlaku di negara kita, maka pertanyaannya adalah apakah bisa bila cryptocurrency itu diubah sebagai aset / komoditas / sil’ah / ‘urudl? Bappebti selaku lembaga yang memiliki otoritas Perdagangan Berjangka Komoditi menjawabnya sebagai bisa meskipun sedikit memaksa. Apa alasannya?

BacaL Napak Tilas Cryptocurrency

Untuk mengetahui landasan tersebut, secara lengkap kita bisa melihat pada buku Leaflet yang berjudul Aset Kripto dan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Merujuk pada Hasil Rapat Koordinasi Kemenko Perekonomian atas dasar Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, otoritas yang satu ini menyatakan:

  1. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (capital outflow) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;
  2. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka; 
  3. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Baca Juga” Mahu Tahu Hukum Trading Cryptocurrency, Baca ini!

Analisis terhadap Penetapan Cryptocurrency sebagai Aset oleh Bappebti

Jika menyimak terhadap dalih Menko Perekonomian dalam surat edaran di atas, nampak sekali bahwa sebenarnya cryptocurrency  ini memang diakui sebagai entitas yang bermasalah bila dijadikan sebagai mata uang. Pun lembaga satu ini juga memandang bahwa cryptocurrency sebenarnya juga bermasalah bila diberlakukan sebagai aset. Walhasil, baik mengakui sebagai alat tukar (medium of exchange) maupun sebagai aset, dua-duanya tetap mengundang risiko yang krusial dan bermasalah. Baca Juga: Cek Dulu Legalitas Brokernya!

Namun, karena ada faktor lain yang terjadi di masyarakat, yaitu banyak masyarakat penambang cryptocurrency, pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli cryptocurrency lewat bursa yang menjualbelikannya di luar negeri. Akibatnya terjadi outflow, yaitu larinya uang masyarakat (modal) ke luar negeri tanpa terkendali. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu krisis moneter nasional sehingga nilai rupiah akan jatuh di level perdagangan nasional dan global. 

Inilah akar masalah utama sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mengerem larinya modal ini. Jadi, alasan yang digunakan adalah bukan karena sahnya cryptocurrency sebagai medium of exchange maupun sebagai commodity (sil’ah), melainkan karena faktor eksternal dan internal perilaku masyarakat kripto. Baca” Insentif untuk Saham Karyawan

Subyek Kontrak Cryptocurrency sebagai Aset oleh Bappebti

Setelah mengetahui bahwa sebenarnya cryptocurrency itu bermasalah sebagai medium of exchange maupun sebagai komoditi, namun karena ada unsur ‘aridly (faktor eksternal dan internal) yang harus disentuh kebijakan, pertanyaan selanjutnya adalah cryptocurrency mahu ditempatkan sebagai subyek kontrak apa? Baca Juga: Kajian Kapitalisasi Pasar Kripto

Pertanyaan ini begitu penting, mengingat Bappebti adalah menaungi Perdagangan Komoditas. Dan tak ada satu teori ekonomipun yang menyatakan bahwa komoditas itu tidak ada wujud fisik. Baik komoditas jasa maupun komoditas niaga berupa barang, dua-duanya meniscayakan harus ada fisik. Sementara itu, cryptocurrency tidak memiliki fisik sama sekali. Lalu mahu dikelompokkan sebagai apa?

Dengan menyimak hasil kajian Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Tahun 2018, mereka menyatakan, bahwa: 

  1. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.
  2. Aset Kripto (Crypto Asset) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto

Walhasil, tindakan memasukkan cryptocurrency sebagai aset, itu karena melihat UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), yang kebetulan di dalam UU PBK itu dinyatakan bahwa hak atau kepentingan adalah bagian dari komoditas (sil’ah). 

Inilah titik awal permasalahan berbagai perdebatan tentang cryptocurrency itu terjadi. Secara fikih, hak dan kepentingan tidak bisa dipandang sebagai sil’ah tanpa adanya ikatan terhadap benda fisik, atau jasa (fi’lun). Hak milik pun meniscayakan adanya wujud fisik barang dan jasa. Tanpa itu semua, maka hak tidak bisa dijualbelikan atau disewakan. Ikuti: Kajian Fikih Muamalah Kontemporer

Lalu, bagaimana Bappebti tetap memandang Cryptocurrency sebagai Komoditi?

Merujuk pada penjelasan leaflet Aset Kripto yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diketahui sejumlah landasan peraturan yang dijadikan legal standing penetapan cryptocurrency sebagai Aset Kripto, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
  2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti dan berasaskan: 
  • Pasal 3 UU PBK: Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. 
  • Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019: Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
  • Kewenangan Bappebti dalam memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Kewenangan ini berasaskan 
  1. Pasal 15 UU PBK yang berbunyi bahwa Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti
  2. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
  1. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. 
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
  3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 
  4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. 
  5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Walhasil, merujuk pada keterangan tersebut, diketahui bahwa penetapan cryptocurrency sebagai Aset sejatinya adalah karena menggunakan tangan besi kekuasaan. Seolah-olah, mereka menyatakan bahwa demi melindungi modal masyarakat agar tidak keluar sebab perdagangan cryptocurrency yang ilegal, maka perlu dibuat aturan melegalkannya dengan menyatakan bahwa cryptocurrency memenuhi syarat sebagai komoditas hak dan kepentingan sehingga sah diperdagangkan di RI. Dilematis, bukan?

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content