el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Logika Denda dan Sita Aset

Berbicara soal halal dan haram denda angsuran produk perkreditan dan penyitaan aset nasabah, secara tidak langsung juga berbicara mengenai akar masalah sebab lahirnya kebijakan denda angsuran dan penyitaan aset itu harus ditunaikan. 

Ditulisan sebelumnya, kita sudah mengindentifikasi mengenai sebab-sebab lahirnya kebijakan kompensasi produk pembiayaan. Pembaca bisa merujuk kembali ke tulisan tersebut di sini. 

Berangkat dari identifikasi jenis asal kompensasi itu harus ditunaikan oleh nasabah, maka secara tidak langsung dapat disampaikan bahwa kehadiran kompensasi itu memungkinkan ada dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

Denda Angsuran

Denda angsuran ini merupakan yang paling banyak diterapkan. Terkadang namanya dikenal sebagai denda administrasi. Yang jelas, denda ini diberlakukan sebagai dampak langsung dari pencatatan dan pendataan ekstra dan di luar perjalanan normalnya LKS. Oleh karena itulah, maka pihak lembaga pembiayaan membutuhkan tenaga ekstra yang mahu tidak mahu diidentifikasi sebagai kerugian langsung (dlarar mubasyir). Setiap dlarar melazimkan ganti rugi (dlaman). Dan kerugian itu meniscayakan harus dibayar oleh pihak yang membuat kerugian, yaitu nasabah.

Nah, dalam konteks ini, maka denda administrasi merupakan representasi dari bentuk pertanggungjawaban ganti rugi tersebut. Denda ini bisa dihukumi sebagai penghasilan halal atau sebaliknya berubah menjadi haram. 

Denda administrasi menjadi halal apabila tingkat kerugian akibat keterlambatan atau penjadwalan ulang tersebut bisa di-taqwim (dikalkulasi) rielnya. 

Sebaliknya, denda administrasi bisa menjadii haram apabila proses penetapannya tidak disertai dengan upaya melakukan kalkulasi terlebih dulu (taqwim). Denda yang diambil dengan cara semacam ini bisa masuk kelompok ta’zir bi al-maal (sanksi dengan harta). Islam tidak mengenal istilah ta’zir bi al-maal kecuali dalam kasus jinayah. Oleh karena itu, pemberlakuan ta’zir bi al-maal di luar konteks hukum jinayah, hukumnya adalah haram.

"Kerugian yang menjadi sebab diterapkannya denda, meniscayakan bisa ditaqwim. Tanpa bisa di-taqwim, maka denda sepenuhnya berubah menjadi ta'zir bi al-maal yang dilarang, kecuali denda yang sudah ditetapkan oleh syariat dalam bentuk dam atau diyat."

Sita Aset

Penyitaan merupakan salah satu cara yang dilegalkan oleh syara’ pada kasus nasabah yang mengalami pailit (muflis). Di dalam nushush al-syariah, berlaku ketentuan bahwa pihak yang diidentifikasi sebagai muflis, dicegah dari menasarufkan (membelanjakan) hartanya. 

Karena untuk menyatakan status muflis itu berkaitan erat dengan reputasi bisnis dan kehormatan kepribadian pelaku usaha, maka sudah barang tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga pembiayaan syariah.

Syarat-Syarat Sita Aset

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pembiayaan syariah, adalah sebagai berikut:

Pertama, harta agunan statusnya lebih kecil nominalnya dibanding liabilitas yang dimiliki oleh nasabah. Sementarra itu, nasabah diidentifikasi sebagai tidak memiliki aset lain yang bisa diagunkan untuk menutup kewajiban tersebut. 

Problem Pembiayaan Sindikasi Perbankan Syariah – Bag 1

Kasus ini biasanya terjadi pada kasus akad gadai (rahn) atau kredit dengan agunan. Itu sebabnya, barang agunan dalam pegadaian meniscayakan untuk dikalkulasi terlebih dulu oleh lembaga pembiayaan, sebelum kredit / pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah dikucurkan.

Baca juga tulisan: 

Problem Pembiayaan Sindikasi Perbankan Syariah – Bag 2

Kedua, total aset yang dimiliki nasabah lebih kecil dibanding liabilitas yang ditanggungnya. Demikian halnya dengan total aset perusahaan, yang biila dikalkulasi ternyata lebih kecil nominalnya dibanding kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan itu sendiri. 

Problem Pembiayaan Sindikasi Perbankan Syariah – Bag 3

Sudah barang tentu, apabila yang menjadi nasabah adalah sebuah badan hukum perusahaan, maka dibutuhkan pertimbangan lain berupa melihat catatan perputaran omset perusahaan, dan lain sebagainya. 

Semua jenis harta dan aset yang disita oleh sebuah lembaga pembiayaan ini hukumnya adalah halal, selagi masih imbang dengan liabilitas yang harus ditunaikan nasabah. Kelebihan dari harga jual aset dipotong liabilitas nasabah merupakan yang harus dikembalikan kepada nasabah itu sendiri. 

Itulah sekilas mengenai hukum halal haram denda angsuran dan penyitaan dalam pandangan syara’ dan berhasil penulis identifikasi. Apabila ada pola lain yang belum teridentifikasii oleh penulis, pembaca bisa menuliskannya di kolom komentar. Semoga tulisan ini bermanfaat buat semuanya!

Konsultasi Bisnis

Konsultasikan Plan Bisnis anda ke eL-Samsi Group Consulting & Planning. Pastikan bahwa plan bisnis anda sudah bergerak di atas rel dan ketentuan syara’! Awal perencanaan yang benar meniscayakan pendapatan yang halal dan berkah! Hubungi CP 082330698449, atau ke email: elsamsi2021@gmail.com! Kami siap membantu anda melakukan telaah terhadap plan bisnis anda dan pendampingan. 

Muhammad Syamsudin

eL-Samsi Group Consulting & Planning bisnis berorientasi Bisnis Syariah. Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content