elsamsi log

Menu

“Dijual, Disewa, Ditebus.” Apa bedanya dengan Gadai?

“Dijual, Disewa, Ditebus.” Apa bedanya dengan Gadai?

Sebuah permasalahan yang disampaikan oleh pembaca kepada penulis. Permasalahan itu begini: “Seorang nasabah menjual sepeda miliknya kepada bank. Kemudian bank menyewakan sepeda kepada penjualnya, disebabkan Si Nasabah ini masih membutuhkan keberadaan sepeda itu. Setelah selang beberapa waktu, pihak nasabah menebus harga sepeda itu sesuai dengan harga terakhir kali ia menjualnya ke bank. Setiap tahunnya, ia membayar harga sewa sebesar 6%, atau sesuai dengan besaran bunga itu ditetapkan.

Tidak kita pungkiri, bahwa apa yang tertuang di dalam contoh kasus di atas, seringkali dijadikan obyek permasalahan di kalangan pengkaji fikih. Pada kesempatan tulisan kali ini, penulis akan coba melakukan ragam pembacaan akad terhadap kasus di atas. Pro-kontra pasti ada, dan itu adalah suatu kewajaran, karena para ulama salaf dan khalaf pun juga pernah mengalami hal yang sama. 

Pertama, akad sebagaimana tertuang di atas, bisa dibaca sebagai akad gadai (rahn). Gadai merupakan yang disyariatkan dalam Islam, dan itu tidak kita pungkiri keberadaannya. Gadai merupakan praktik utang uang, yang disertai adanya barang jaminan untuk dilelang, manakala pada waktu jatuh tempo pelunasan, pihak penggadai barang tidak bisa melunasi utangnya. 

Jika akad di atas, dimaknai sebagai akad gadai, maka praktik penyerahan “harga” beli barang oleh bank kepada nasabah di awal waktu transaksi, adalah termasuk jenis penyerahan harta “utang”. Alhasil, harga sewa sebesar 6% dari pokok utang, atau sebesar bunga yang ditetapkan selama satu tahun (12% misalnya), adalah termasuk menempati derajat manfaat dari menghutangi,  sehingga diputus sebagai riba qardli (riba utang) yang diharamkan. 

Alasan penempatan akad di atas sebagai yang  menunjukkan ciri akad gadai (rahn), sudah barang tentu disertai adanya dilalah (bukti penunjuk/indikator) yang menguatkan, yaitu kembalinya barang kepada pemilik asal setelah durasi yang dijanjikan (waqtu al-hulul al-ajal). Oleh karena itu, kaidah yang menguatkan hal ini adalah termasuk berangkat dari kaidah kehujjahan ‘urf, bahwa bila terjadi praktik dengan model demikian, maka akad itu adalah termasuk akad gadai (rahn). Jadi, kaidah yang berlaku menurut versi pembacaan ini, adalah al-adatu muhakkamah (bahwa tradisi (utang disertai adanya jaminan) merupakan landasan hukum (gadai)). 

Kedua, akad sebagaimana contoh kasus di atas adalah termasuk jenis akad jual beli yang disertai dengan janji akan ditebus kembali. Akadnya dikenal dengan istilah bai’ bi al-wa’di

Namun, terkadang akad ini juga disebut dengan istilah bai’ bi al-wafa’, khususnya bila dikaitkan dengan besaran uang yang akan digunakan untuk menebus, yang mana besaran uangnya adalah sama dengan ketika saat barang itu dijual. Syeikh Abu Su’ud menyebut bai’ bi al-wafa’ ini sebagai akad baru dalam Islam disebabkan karena belum pernah ditemui dalam literasi-literasi fikih turats sebelumnya. 

Dasarnya, beliau melihat adanya sisi kemaslahatan pada penduduk tanah Bukhara, maka beliau menyampaikan keabsahan dari praktik bai’ bi al-wafa’ tersebut dengan alasan istihsan. Muqtadla al-hukminya (tujuan dari pelegalan ini) adalah demi menjaga kemaslahatan yang nyata itu.

Hanya saja, praktik bai’ bi al-wafa’ ini sedikit agak berbeda dengan contoh kasus yang disampaikan oleh penulis di awal artikel ini. 

Jika dalam kasus yang disampaikan penulis, pihak yang berperan selaku penjual, dia yang berperan menyewa lahan yang  barusan dijualnya. 

Sementara itu, pada kasus bai’ bi al-wafa’, pihak pembeli (perbankan/pegadaian) yang justru memanfaatkan obyek yang dijual. Sampai kapan? Sampai barang itu ditebus kembali oleh penjualnya (nasabah). 

Alhasil, selaku pihak yang membeli barang, maka pihak perbankan bebas menasarufkan barang yang dibelinya, sebagai yang dikelola sendiri, atau disewakan pada orang lain. Begitu pihak nasabah yang menjual tersebut sudah sanggup menunaikan harga jual dari obyek barang yang pernah dijualnya, maka ia berhak menagih kembali barang itu. 

Melalui penggunaan akad bai’ bi al-wafa’ ini, atau bai’ bi al-wa’di atau bai’ bi al-’ahdi ini, maka pihak perbankan dapat memperoleh keuntungan dari hasil menyewakan barang yang disewakannya, sebelum ditebus oleh nasabah awal yang menjual barang tersebut. 

Perdebatan terkait batal atau tidaknya bai’ bi al-wafa’ secara syariat ini, sebenarnya cukup menarik untuk disimak. Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam Kitab Bahru al-Raiq menjelaskan sedikitnya ada 9 pendapat mengenai pelaksanaan bai’ b al-wafa’. Insyaallah, kita akan kupas pada kesempatan-kesempatan yang akad datang. 

Meski demikian, jika ditelusuri dari manhaj berfikir kalangan Syafiiyah, akad bai’ bi al-wafa’ ini secara tegas dinyatakan sebagai bathil, sebab adanya syarat pengembalian barang yang pernah dijual tersebut ke pemilik asalnya kembali (nasabah). Adanya janji berupa syarat bisanya ditebus ini, secara esensial menyebabkan tujuan utama dari akad jual beli sebagai yang menjadi nisbi (munafin) / tidak ada. Yang ada, adalah utang dengan menarik kemanfaatan sehingga termasuk riba al-qardli (riba utang).

Menurut fuqaha’ Syafiiyah, setiap jual beli meniscayakan kepemilikan selamanya. Namun, dalam konteks bai’ bi al-wafa’, jual beli sende, jual beli dengan janji, semua itu dibatasi oleh waktu. Alhasil, illat wajibnya berlaku hurriyatu al-tasharruf (bebas penyaluran) menjadi hilang dari akad bai’ bi al-wafa tersebut.

Dalam Syafiiyah, suatu akad jual beli yang dibatasi oleh waktu dan ijin pemanfaatan oleh pihak yang membeli, pada hakikatnya tidak masuk dalam akad jual beli. Akan tetapi, akad itu seharusnya masuk dalam rumpun akad  ijarah

Hal ini akan lain, bila terjadi pada praktik bai’ ‘inah. Simak ulasan berikut ini!

Ketiga, Akad sebagaimana di awal penulis sampaikan, adalah termasuk akad bai’ ‘inah. Penamaan ini pada dasarnya tidak ditemukan dalam akad dasar fikih turats. Dalam fikih turats Syafiiyah, akad dasar fikih muamalah menyebutkan adanya akad bai (jual beli), ijarah (sewa), dan rahn (gadai). Ketiganya, disinggung oleh penulis di sini, karena penulis hanya memandang adanya wasilaah barang dalam akad saja. Untuk akad yang lain, tidak kita singgung di kesemapatan ini. 

Jual beli sendiri pada dasarnya juga hanya dikelompokkan sebagai 2, yaitu halan (kontan) dan muajjalan (tempo). Hal yang sama juga berlaku terhadap akad ijarah, ada ijarah halan dan muajjalan. Tidak dikenal adanya bai’ yang diistilahkan sebagai bai’ ‘inah dalam akad dasar. Namun, istilah bai’ inah juga tidak dikecualikan sebagai bagian dari akad jual beli oleh Madzhab Syafii.  

Ketika Imam Syafii disodorkan mengenai larangan nash yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang praktik bai’ ‘inah, maka tidak secara serta merta beliau menerima akan hal ini, disebabkan adanya ihtimal (peluang) bagi pemaknaan bai’ ‘inah tersebut. 

Apalagi, ketika melihat sisi riwayat hadits yang menjelaskan hal itu, Imam Syafii menilai bahwa ada sanad yang cacat di dalamnya. Itu sebabnya, upaya untuk melakukan sharfu al-ma’na (mengalihkan makna) diperlukan seiring rincian dari praktik bai’ inah, secara sharih menunjukkan makna yang sah sebab memungkinkan terjadinya qabdlu (penguasaan dan penyerahan barang). 

Alhasil, hadits itu, dilihat dari akad dasar muamalah, menunjukkan adanya pengertian yang mukhtalaf (diperselisihkan) dari sisi kemafhuman. Itu sebabnya, diperlukan upaya pencarian illat hukum dibalik bunyi nash mengapa bai’ ‘inah itu dinyatakan sebagai yang dilarang. Dasarnya adalah, karena hukum berjalan bersama dengan illat hukum. 

Untuk tidak menselisihi terhadap dhahir nash, maka ditetapkan batasan-batasan pemaknaan terhadap bai’ ‘inah ini, yaitu: 

  1. Benar bahwa bai’ ‘inah merupakan yang secara dhahir dinyataka sebagai terlarang, disebabkan karena praktiknya merupakan bentuk hilah (rekayasa) untuk menghindar dari riba. Alhasil, riba itu yang dijadikan illat dasar. Sebab, dalam praktik bai’ inah, meniscayakan akad pembelian lagi terhadap barang yang sudah dijual oleh seorang yang menjualnya. Praktik jual belinya pun, tidak ada pilihan lain, yait pasti dilakukan dengan akad kredit (taqsith), dan tidak mungkin dilakukan secara kontan. Ini menandakan bahwa status barang yang dijadikan wasilah jual beli itu dianggap sebagai tidak memenuhi kaidah dasar barang yang dijualbelikan, yakni hurriyatu al-tasharruf (bebas dibelanjakan). Dalam barang yang bebas dibelanjakan, meniscayakan barang itu harus bisa dibeli baik secara kontan, maupun secara kredit. Jika hanya berpeluang dibeli secara kredit saja, berarti ada sesuatu dibalik itu semua, sehingga barang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat mulgha (kamuflase). Alhasil, melakukan praktik bai’ ‘inah, menjadi disinyalir sebagai perkara yang diharamkan karena alasan hilah muharramah (rekayasa akad yang diharamkan), yakni riba qardli (riba utang).
  2. Bai’ ‘inah, diserupakan dengan jual belinya orang yang terdesak kebutuhan (mudlthir). Karena sifat terdesak oleh kebutuhan inilah, maka praktik bai’ ‘inah hukumnya menempati derajat kemakruhan. Mengapa? Sebab bagi pihak yang terpaksa, secara tidak langsung meniscayakan ia telah melakukan perbuatan yang mahdhur (yang mendapat peringatan oleh syara). Sebagaimana kaidah al-dlaruratu tubihu al-mahdhurat (Adanya desakan (dlarurat) menjadikan bolehnya melakukan perbuatan yang diperingatkan syara’). Oleh karenanya, dalam kondisi normal, praktik bai’ ‘inah ini dipandang sebagai boleh disertai kemakruhan. Status bolehnya adalah karena dlarurat. Status makruhnya adalah karena adanya kecondongan pada mahdhur. Titik tengkar permasalahan adalah sudah terjadi qabdlu (alih penguasaan).
  3. Dengan mencermati bahwa keberadaan rincian dari akad bai’ ‘inah, adalah sah secara syara’ dengan alasan sudah di-qabdlu-nya barang dan harga. Namun karena adanya beberapa kandungan yang menyebabkan kualitas akad bai’ inah itu sebagai tidak memenuhi kesempurnaan disebabkan obyek akad tidak memenuhi unsur hurriyatu al-tasharruf, dan adanya perilaku mahdhur sebagai buah dari status dlarurat, maka berlaku dalam Madzhab Syafii, bahwa bai’ inah boleh dilakukan disertai catatan, yaitu: (a) ketika kondisi seseorang sudah benar-benar terdesak oleh kebutuhan, dan (b) tidak dimaksudkan untuk rekayasa menghindari riba. Alhasil, label hukumnya menjadi boleh karena faktor hajat, disebabkan rincian akad yang tidak saling menafikan, yang dalam hal ini berbeda sekali dengan bai’ tawarruq dan bai’ bi al-wafa’ di atas. 
  4. Para ulama kontemporer menamai jalinan relasi akad ketiga ini sebagai akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik (akad sewa dengan purna hibah kepemilikan). Akad ini sering dipergunakan oleh jasa leasing syari’ah. Ada sih bedanya dengan topik permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu sumber asal barang itu sendiri. Jika pada akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik, barangnya berasal dari pihak lain (pihak ketiga/dealer). Sementara pada akad yang disampaikan oleh penulis, barangnya berasal dari nasabah itu sendiri. Jadi, lebih tepat bila dikelompokkan sebagai bai’ inah saja. 

Demikianlah akad sebagaimana kasus yang penulis tuangkan di atas, bisa dipandang menurut 3 versi pandangan. Insyaallah, akan kita ulas pada kesempatan berikutnya tentang praktik bai’ bi al-wafa menurut pandangan Ibnu Nujaim al-Hanafi. 

Pandangan ini cukup menarik seiring perkembangan situasi masyarakat, yang membutuhkan solusi-solusi dalam akad muamalah, khususnya di era modern sekarang ini. Tujuannya, supaya kita tidak mudah memvonis pihak-pihak tertentu sebagai yang telah keluar dari pendapatnya para ulama’. Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin (Direktur eL-Samsi – Lembaga Studi Akad Muamalah Syariah Indonesia, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jatim)

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: