elsamsi log

Menu

DP Rumah

DP Rumah

Ada seseorang hendak membeli suatu barang (misalnya: rumah). Pembeli dan penjual melakukan tawar menawar harga. Akhirnya disepakati bahwa harga rumah tersebut adalah 100 juta dan disepakati pula bahwa batas akhir rumah tersebut jadi atau tidak dibeli adalah sampai tanggal X. 

Sebagai tanda jadi, pihak penjual meminta kepada pembeli agar menyerahkan uang muka. Bila sampai batas waktu yang disepakati, pihak pembeli tidak melanjutkan akad yang sudah disepakati, maka akad jual beli tersebut batal, dan uang muka menjadi milik penjual. Sebaliknya, bila sampai batas waktu yang ditentukan ternyata akad jual beli tersebut terus berlanjut, maka uang muka menjadi bagian dari harga yang disepakati, yaitu 100 juta. 

Akad sebagaimana disebutkan ini dikenal dengan istilah bai’ urbun. Para ulama memberikan definisi mengenai bai’ urbun ini sebagai berikut:

بيع العربون هو أن يبيع الإنسان الشيء ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما على أساس أن المشتري إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن، وإن نكل كان العربون للبائع

“Bai urbun adalah jika ada seseorang menjual sesuatu, kemudian ia meminta dari pembeli sejumlah uang sebagai uang muka dengan tujuan dijadikan jaminan ikatan akad yang sudah dijalin oleh keduanya, dengan landasan bahwa jika pembeli memutuskan melanjutkan akad, maka uang muka tersebut dihitung sebagai harga, namun jika musytari membatalkan akad, maka uang muka tersebut milik penjual.” (Hisamuddin Afanah, Fiqh al-Tajir al-Muslim, Baitu al-Muqaddas: Maktabah Ilmiyah, Cet. ke-1, 1426 H, halaman 89). 

Bagaimana hukum melakukan bai’ urbun ini? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ulama yang melarang dan menyatakan status haramnya bai urbun adalah jumhur fuqaha dari kalangan madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah. Ulama yang membolehkan, adalah dari kalangan Madzhab Hanbali. 

Landasan Dalil Ulama yang melarang Transaksi Urbun

Landasan dalil para ulama yang menyatakan bahwa bai’ urbun itu tidak boleh dilakukan adalah disandarkan pada sebuah hadits:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع العربان) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك

“Dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya Amru, dari kakeknya amru, ia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam telah melarang praktek jual beli urbun.” Hadits riwayat Ahmad, al-Nasaiy Abu Dawud dan Malik

Hadits ini disinyalir sebagai hadits dlaif, dan mendapatkan komentar dari Syeikh Ibnu Hajar al-Asyqalany di dalam Kitab al-Talkhish al-Habir, Juz 3, halaman 17, sebagai berikut:

وفيه راوٍ لم يسمَّ، وسُمِّي في رواية لابن ماجة ضعيفه عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان

“Di dalam hadits ini terdapat perawi yang tidak disebut. Di dalam riwayat ibnu Majah disebutkan bahwa penyebab dlaifnya hadits adalah karena keberadaan Abdullah bin Amir al-Aslamy. Ada juga yang menyebut bahwa rawi lemah tersebut adalah Ibnu Lahya’ah. Jadi, ada 2 indikasi kedlaifan.” (al-Talkhish al-Habir, Juz 3, halaman 17)

Apa yang disampaikan oleh Syeikh Ibnu Hajar al Asyqalany di atas, pernah mendapatkan bantahan dari Mushannif Nailu Al-Authar sebagai berikut:

والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأنّ حديث عمرو بن شعيب (نهى عن بيع العربان) قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولأنّه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول

“Yang utama adalah pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama, karena sesungguhnya hadits Amru bin Syu’aib (bahwasannya rasul telah melarang bai urbun) adalah datang melalui banyak jalan yang saling menguatkan antara satu sama lainnya. Selain itu, hadits tersebut juga menyimpan makna peringatan terhadap praktik urbun, sehingga merupakan yang paling unggul dibanding pembolehannya secara mutlak sebagaimana mengikut pada ketentuan yang terdapat dalam ilmu ushul.” 

Adapun mengenai illat dilarangnya bai’ urbun, masih menurut mushannif Nailu al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar, adalah:

والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين‏.‏ أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة‏.‏ والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع‏.‏

“Illat dilarangnya bai’ urbun adalah karena dalam transaksi urbun tersimpan adanya dua syarat yang fasid. Pertama, adalah syarat adanya harta yang harus diserahkan kepada penjual secara cuma-cuma khususnya jika terjadi pembatalan transaksi. Kedua, karena ada syarat pengembalian barang kepada penjual jika terjadi ketiadaan ridla pembeli.” (Nailu al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar, halaman 

Illat ini juga dikuatkan oleh keberadaan hadits lain yang melarang memakan harta orang lain secara batil, tanpa adanya unsur transaksi di dalammnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Jika engkau menjual suatu buah kepada saudaramu, lalu ditemukan adanya cacat pada buah tersebut, maka tidak halal bagimu mengambil suatu kompensasi dari saudaramu tanpa adanya haq.”

Hadits senada juga disampaikan bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

“Adakah kamu mengetahui bahwa Allah telah melarang jual beli buah dengan kompensasi berupa harta saudaramu?” 

Syeikh Muhammad Nabil Al-Tikrity – salah satu ulama dari aswaja yang mengajar di Universitas Tikrit – Iraq – menyampaikan opini terhadap kedua hadits terakhir ini:

وهذا الحديث بروايتيه أصل في بيان ضابط حركة المال بين الناس، إذ لا بد أن تكون الحركة مقابل عوض يؤخذ، وبالتالي فإنْ غابَ العوضُ، وكان أخذ المال دون مقابل أو عوض، فالمعاملة من قبيل أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا هو دليل الجمهور في التحريم، وليس الحديثين المشار إلى ضعفهما

“Hadits ini dengan riwayatnya merupakan dasar utama yang menjelaskan batasan pergerakan harta di antara manusia, yaitu bahwa hendaknya dalam setiap perpindahan harta adalah harus disertai dengan adanya ‘iwadl (pengganti pertukaran) yang sebanding. Tanpa adanya iwadl yang sebanding, maka pertukaran merupakan pertukaran yang tanpa disertai nilai tukar yang sebanding, dan termasuk jenis muamalah memakan harta orang lain secara batil. Inilah dalil utama jumhur ulama yang memandang haramnya bai’ urbun, dan dari kedua hadits terakhir yang dijadikan landasan, tidak ada indikasi status kedlaifannya.”

Alhasil, berdasarkan keterangan di atas, yang dijadikan alasan pengharaman urbun dalam transaksi menurut tiga jumhur ulama madzhab adalah sebagai berikut:

  1. Ada dua syarat dalam satu transaksi, di mana bila terjadi pembatalan transaksi, maka pihak penjual tidak mengembalikan uang muka yang diserahkan tanpa adanya akad pertukaran.
  2. Praktik sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan bagian dari tindakan memakan harta orang lain secara batil

Landasan Ulama yang membolehkan Uang Muka

Adapun ulama yang membolehkan uang muka dalam transaksi, adalah ulama dari kalangan Madzhab Hanbali. Mereka beristidlal dengan menggunakan hadits sanad dari Sayyidina Umar bin Khathab, Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Sirin, Sa’id bin Musayyab, dan Nafi’ bin Abdi al-Harits radliyallahu ‘anhum: 

أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر كان البيع نافذاً وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم

“Sesungguhnya Nafi bin Abd al-Harits telah membelikan Umar sebuah rumah tahanan dari Shafwan bin Umayyah sebesar 4000 dirham (dengan syarat) jika Umar ridla, maka akad jual beli tersebut berlanjut, namun jika tidak ridla, maka uang sebesar 400 dirham menjadi milik Shafwan.” (Al-Mughni li Ibn Qudamah, Juz 4, halaman 176). 

Para ulama ini juga berhujjah dengan sebuah hadits mursal, yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam al-Mushannaf dan Zaid bin Aslam: 

سئل عن بيع العربان فأحله

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam suatu ketika ditanya tentang jual beli dengan uang muka, maka beliau membolehkannya.” (Nail al-Authar li al-Syaukany, Juz 5, halaman 173)

Adapun Illat pembolehan yang disampaikan oleh kalangan ini adalah sebagai berikut:

ومن المعلوم أن طريقة العربون، هي وثيقة الارتباط العامة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها، وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والإنتظار

“Sebagaimana maklum diketahui bahwa transaksi urbun dipergunakan di banyak transaksi niaga era modern saat ini adalah semata sebagai jaminan keterikatan antara penjual dan pembeli secara umum. Banyak peraturan/undang-undang baru yang disusun atas dasar akad tersebut dan memberlakukannya secara umum, dan bahkan menjadi landasan penetapan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pihak lain karena alasan penundaan dan menunggu

Alhasil, berdasarkan pendapat ulama yang menganggap bolehnya transaksi urbun ini, adalah dilandasi oleh illat ganti rugi (ta’widl) terhadap masa menunggu sehingga harta tidak bisa dijual ke pihak lain, atau karena terpaksa harta yang harus berhenti tak beraktifitas. 

Kesimpulan Hukum

Hukum jual beli rumah dengan disertai uang muka, yang mana uang muka itu kelak dimiliki oleh pihak penjual jika terjadi pembatalan akad, dapat dipilah sebagai berikut:

  1. Haram. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah
  2. Boleh Ini adalah pendapat dari kalangan Hanabilah

Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: