elsamsi log

Menu

Dualisme Hukum Transaksi Forward menurut Fatwa DSN-MUI dan Peneliti eL-Samsi

Dualisme Hukum Transaksi Forward menurut Fatwa DSN-MUI dan Peneliti eL-Samsi

Transaksi forward merupakan transaksi yang mirip dengan spot. Perbedaan yang mendasar hanya di soal jangka waktu (ta’jil). Jika dalam transaksi spot berlaku tenggang penyerahan selama 2 hari kerja, namun pada forward lebih dari 2 hari kerja. 

Berdasarkan ‘urf yang berlaku di dunia perbankan, tenggang waktu penyerahan barang (value date) yang dibutuhkan adalah minimal satu minggu setelah deal date (tanggal kesepakatan), atau satu bulan, atau 3 bulan, atau bahkan 6 bulan. Terkadang, jika kondisi ekonomi dan politik di suatu negari sedang dalam kondisi stabil, maka penyerahan (value date) itu bisa dilakukan setelah 1 tahun pasca deal date

Bagaimana dengan nilai yang diserahkan saat tiba jatuh tempo itu terjadi? Berdasarkan urf yang berlaku di perbankan, besaran nilai yang diserahkan adalah sesuai (sama) dengan angka pada saat deal date. Anda bisa membacanya di sini.

Oleh karena itu, mengacu pada deskripsi ini, maka jika harga yang diserahkan adalah sesuai dengan harga deal date, maka transaksi forward ini secara terang adalah boleh, karena tidak ubahnya dengan spot secara OTC (Over the Counter). 

Lantas mengapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Keputusan Fatwanya mengharamkan transaksi forward, sebagaimana hal ini dicantumkan pada Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002? Nampaknya, hal itu adalah karena faktor illat berikut ini, sebagaimana yang berhasil penulis kutip dari lembar fatwa DSN tersebut! 

“Forward…… Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).” (Sumber Fatwa DSN Nomor 28/ DSN-MUI /III/ 2002)

Alhasil, berdasarkan penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi forward adalah boleh manakala harga saat penyerahan (value date) adalah sesuai dengan harga saat deal date. 

Jika tidak berlaku sebagaimana hal ini, maka transaksi forward adalah haram karena illat gharar, ghabn dan maisir, sebab ketidakjelasan harga saat penyerahan sehingga berujung terjadinya spekulasi. 

Secara tidak langsung pula, dapat ditegaskan bahwa illat yang diterjang dari model terakhir, adalah illat taqabudl yang ditandai oleh ketiadaan kesepakatan harga saat deal date (forward agreement). 

Lantas, termasuk kategori akad apa forward contract sebagaimana penjelasan penulis di atas? 

Ada 2 pintu masuk yang mewadahi akad / transaksi forward contract ini, khususnya apabila hal yang berlaku dipandang sebagai akad bai’, antara lain:

  1. Akad salam. Akad ini pada dasarnya juga berlaku atas transaksi Spot. Baik Spot maupun Forward, keduanya disatukan oleh penyerahan tsaman terlebih dulu, sementara komoditas yang dibeli diserahkan di belakang sehingga memungkinkan adanya jeda waktu. Catatannya sahnya adalah apabila harga tersebut tetap sebesar harga deal date
  2. Akad istishna’. Akad ini merupakan cabang dari akad salam (bai’ syaiin maushuf fi al-dzimmah) dan dipraktikkan untuk mewadahi akad inden (pesan rakit barang). Akan tetapi, para fuqaha dari kalangan Syafiiyah menyatakan sebagai akad ijarah sebab barang yang dibeli belum ada (ma’dum) dan masih perlu diadakan. Pesan agar mengadakan barang dengan ciri yang disepakati ini, disebut akad ijarah. Kewajiban pembeli, adalah mengganti rugi (dlaman) terhadap harga / nilai bahannya. 

Jika akad tersebut dinilai sebagai bagian dari akad sharf karena alasan obyek akadnya adalah tsaman (valas), maka pintu masuknya hanya ada satu, yaitu: akad qardl (utang)

Permasalahannya, akad qardl itu dicirikan oleh mengganti barang yang dipinjam dengan barang yang sejenis dengan sama besar dan satuannya. Sementara dalam Forward, valas (jenis currency) yang diserahkan berbeda dengan jenis currency yang akan diterima. Istilah kasarnya, yang diserahkan dolar (USD), namun yang diterimakan sebagai ganti adalah JPN atau IDR. 

Karena alasan perbedaan jenis barang yang diserahkan dan diterima inilah, maka akad itu diseret ke akad dlaman al-mitsli, yaitu mengganti barang yang dirusakkan sesuai dengan harga mitsil saat deal date. Akad satu ini dibolehkan dengan alasan:

  1. pihak yang menghutangi sudah tahu bahwa uang (tsaman) yang diserahkan pasti mengalami itlaf (musnah)
  2. adanya unsur dlarurah li al-hajah, yaitu pihak pembeli (trader) bermaksud menjaga nilai tukar (hedging) mata uang yang diserahkannya sehingga apabila terjadi kejatuhan kurs mata uang, mereka masih memiliki cadangan mata uang lain (valas lain) yang bernilai dominan

Muhammad Syamsudin
Peneliti Bidang Ekonomi Syariah -Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: