el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Geger Bayar UKT memakai Pinjol

Beberapa hari terakhir jagad maya dibuat heboh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) berupa pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswanya. Sementara aplikasi pinjol yang digaet oleh pihak civitas akademika favorit di Indonesia tersebut adalah Danacita. Diakui lewat berbagai pemberitaan, bahwa Danacita merupakan badan Penyelenggara Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (PBBTI) dan resmi tercatat di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Baca juga: 4 Macam Tipe Badan Usaha dalam Islam

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa Danacita menyelenggarakan pendanaan ini dengan besaran pinjaman pokok ditambah bunga yang bervariasi tergantung skema cicilan yang diambil oleh mahasiswa. Kisaran bunga itu mencapai 0,3% sampai dengan 24%. Adapun biaya bulanan yang dipungut oleh Danacita dari tiap-tiap cicilan, adalah berkisar antara 1,75% hingga 3%. Alhasil, pokok pinjaman itu membengkak dan dirasakan mencekik oleh mahasiswa sehingga membuat gaduh jagad maya dan pemberitaan.

Sebenarnya, apa sih yang salah dari penyelenggaraan program talangan pembiayaan kuliah itu? Mari kita ulas bersama!

Titik Eror Prinsip Pendanaan Biaya UKT lewat Pinjol

Sebenarnya tidak ada yang salah untuk menyelenggarakan financing (pendanaan) guna membantu para mahasiswa dalam mengatasi solusi biaya pendidikannya. Sebab, ekonomi orang tua / wali mahasiswa memang variatif. Ada yang mampu dan ada pula yang tidak.

Baca Juga: Perbedaan P2P Lending, Pinjol dan Securities Crowdfunding

Akan tetapi, niatan menolong pihak yang kurang mampu (irfaq) semestinya tidak malah menjadi peluang yang bisa menjerumuskan bagi pihak yang ditolong, yakni mahasiswa. Adanya pendanaan yang disertai dengan penerapan bunga pinjaman sebesar itu, dapat menyeret pada persoalan lain, yaitu jeratan rentenir.  Sangat ironis bila hal ini terjadi, sebab posisi yang dialami mahasiswa akan justru menjadi lebih parah kondisinya. Sebab, biaya tanggungannya akan semakin besar seiring praktik bunga yang diberlakukan oleh pengelola pinjol (adl’afan mudla’afah). Ini adalah praktek riba jahiliyah di era modern seperti sekarang.

Baca Juga:

Solusinya bagaimana?

Pihak kampus dan pihak penyelenggara pendanaan semestinya mengacu pada prinsip pendanaan yang bersifat  putus di awal. Maksudnya, adalah besaran biaya tanggungan yang dimiliki oleh mahasiswa lewat program pendanaan itu telah dinyatakan sebagai pasti (ma’lum) di awal, dan tidak berubah.

Pemakaian sistem bunga, dapat memicu penggelembungan biaya mencapai 2 kali lipat dari biaya pokok. Namun, bila memakai sistem putus, maka besaran biaya tanggungan tidak lagi dapat berubah. Artinya, jika biaya talangan itu dikeluarkan sebesar 6 juta rupiah, maka 6 juta itu tidak lagi ada peluang untuk berubah hingga mencapai 6,5 juta, 7 juta, 8 juta, dan seterusnya.

Baca Juga: Sulitnya Restrukturisasi dan Rescheduling Utang pada Pinjol

Pendanaan Syariah untuk Pendidikan

Sebenarnya ada prinsip pendanaan syariah yang bisa mengatasi hal tersebut. Prinsip ini mengacu pada qiyas menyewakan barang yang disewakan kepada pihak ketiga. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

“Pak Anton ingin menyewa sepeda motor (100 ribu per bulan). Karena Pak Anton tidak punya uang untuk menyewa sendiri sepeda motor tersebut, maka ia meminta kepada Pak Ahmad agar menyewa sepeda motor yang diinginkannya itu, dan selanjutnya Pak Anton akan menyewa sepeda motor itu dari Pak Ahmad sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pak Ahmad. Memilihnya Pak Anton melakukan akad sewa ke Pak Ahmad didasari pertimbangan bahwa Pak Ahmad lebih fleksibel dalam cicilannya. Tidak harus segera sebagaimana bila ia menyewa sendiri ke tempat persewaan.

Baca juga: Bentrok Konsepsi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah

Jika Pak Ahmad menyewakan sepeda motor itu ke Pak Anton sebesar 110 ribu rupiah per bulan, maka berlakulah harga sewa itu sebesar itu pula dan wajib dibayarkan oleh Pak Anton ke Pak Ahmad.”

Anda bisa mengubah pihak-pihak yang terlibat di atas menjadi pihak-pihak yang berlaku pada relasi mahasiswa, perguruan tinggi dan lembaga pembiayaan. Sudah barang tentu obyek sewanya adalah jasa pendidikan yang disampaikan oleh kampus ke mahasiswa selama 1 semester dan direpresentasikan melalui uang UKT. Untuk lebih lengkapnya, anda bisa menyimak tulisan di link ini: Skema Pembiayaan Multijasa untuk Pendidikan Anak Nasabah BMT di Perguruan Tinggi

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik
Skip to content