elsamsi log

Menu

Gig Economy dan Perbudakan Manusia

Gig Economy dan Perbudakan Manusia

Gig economy merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya pergeseran orientasi pola ikatan kontrak antara perusahaan dengan para pekerjanya, yang sebelumnya berbasis rutinitas klasikal berubah menjadi bebas rutinitas dan berorientasi pada target (target marketting). 

Rutinitas klasik pola non-gig economy yang sering kita jumpai adalah seorang karyawan diikat dengan kontrak yang ditandai oleh adanya kesepakatan tertulis di atas kertas dalam bentuk SK Jabatan, dengan dibebani serangkaian job description yang mengikutinya. Job description ini masih diberikan batasan berupa lama durasi kontrak pekerja (muddah) dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya (amal) serta upah (ujrah) yang akan diterimanya. 

Karena rutinitas yang terus berkesinambungan itulah, maka tidak terlalu sulit bagi para pemegang public policy untuk merumuskan kebijakan-kebijakan menyangkut kepentingan pihak perusahaan dan karyawannya. Semua kebijakan berkaitan dengan hak pembukaan unit usaha baru atau hak karyawan dalam mendapatkan gaji dan kelayakan hidup, dengan mudah dirmuskan. Sebagaimana popularitas adagium, bahwa segala sesuatu yang bersifat rutinitas, maka dapat dengan mudah diformulasikan. Semua itu, sebab lintasannya bersifat stagnan dan cenderung tetap. Topik permasalahannya juga sama, dan cenderung itu-itu saja. 

Suatu misal, karyawan industri maka topik permasalahannya adalah seputar kelayakan gaji dan jaminan upah UMR (Upah Minimum Rata-Rata) berbasis daerah. Di sisi lain, mereka membutuhkan asuransi jasa kesehatan dan perlindungan jiwa apabila terjadi di luar yang diekspektasikan.

Dunia gig economy memiliki pola kecenderungan lain dengan apa yang penulis sampaikan di atas. Polanya merupakan pola turunan (derivatif) dan cenderung tidak reguler sehingga tidak tetap (unpredicted). Standar ukur kinerjanya juga tidak lagi berbasis data durasi kontrak kerja, jenis pekerjaan, serta output dibanding dengan biaya operasional melakukan kinerja. 

Kinerja dalam gig economy cenderung diukur berbasis prestasi kinerja menunaikan proyek, dan ketercapaian target. Upah yang diterima pun juga tidak lagi berbasis rutinitas, melainkan berbasis proyek dan prestasi. 

Akibat tidak langsungnya, adalah upah yang diterima bersifat tidak rutin, sehingga penyikapan terhadap pengeluaran dan belanja rumah tangga pun tidak bisa dipastikan. Suatu ketika bisa melambung tinggi, namun di sisi lain terkadang juga turun drastis. Itulah sekilas gambaran dari gig economy dan dampaknya. 

Eksploitasi Manusia

Dalam ruang gig economy, masyarakat tidak lagi diikat dengan suatu standar prosedur kerja dan waktu kerja. Yang penting adalah mereka mahu bekerja, kapan saja dan di mana saja. Karena gig economy merupakan fakta yang beririsan dengan perkembangan teknologi digital, maka orang dipermudah dengan kerja dari rumah sambil beraktifitas lain. Mereka bisa bekerja sambil rekreasi, atau mungkin sedang bersenda gurau dengan keluarganya di rumah. Perkembangan teknologi cloud system telah mampu menisbikan ruang, jarak dan waktu. 

Keberadaam kantor fisik pun digantikan oleh Virtual Office dengan karyawan yang bisa jadi juga merupakan karyawan virtual officer. Bermunculannya sejumlah teknologi penjawab otomatis merupakan bagian dari fakta yang terperi.

Jarak yang membutuhkan bea transportasi, dinisbikan oleh teknologi cloud. Waktu kerja dinisbikan oleh bisanya berinteraksi secara langsung, tanpa adanya penghalang. Mereka hanya tinggal mengakses perangkat sistem yang dibutuhkan, yang selanjutnya ketiga ruang, jarak dan waktu menjadi hilang. 

Di sinilah selanjutnya muncul dampak besarnya, yaitu berkaitan dengan karyawan. Karena kinerja karyawan adalah diukur berbasis prestasi dan capaian kinerja tanpa memandang waktu kerja, maka terjadi persaingan pada pangsa pasar tenaga kerja (co worker) yang hampir bisa dipastikan sebagai bebas ikatan kontrak. 

Di satu sisi perusahaan membutuhkan karyawan. Di sisi lain, muncul sejumlah komunitas yang pencari kerja. Karena jumlah perusahaan yang membutuhkan karyawan senantiasa lebih sedikit dari karyawan yang membutuhkan kerja dan penghasilan, maka muncul daya tawar dan daya saing di kalangan sesama masyarakat yang butuh pekerjaan. Demi sesuap nasi, mereka rela menjadi pekerja kelas rendahan. 

Pengusaha pun juga demikian, demi target yang diembannya, maka tidak ada lagi penghormatan terhadap karya dan kinerja masyarakat pekerja. Mereka lebih memilih jalan pintas efisiensi biaya pengeluaran dibandingkan profesionalitas kerja. Proyek yang dipromosikan pun menjadi berbiaya rendah, sehingga hak pekerja menjadi yang dinomorduakan. Padahal, para karyawan ini sudah kehilangan hak lainnya yang sebelumnya diterima ketika gig economy itu belum terjadi. Mereka kehilangan hak jaminan perlindungan kerja, perlindungan kesehatan, hak pendidikan, hak promosi dan kenaikan jabatan, dan lain-lain. Tidak ubahnya lahir semi perbudakan gaya baru, yang ditandai oleh eksploitasi tenaga manusia atas nama freelancer

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: