el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Img 20230901 Wa0006

Hak Individu menghirup Udara Sehat

Setiap makhluk hidup yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak dasar yang berasal dari Allah SWT. Hak itu berupa hak menghirup udara bersih tanpa adanya polusi udara dan pencemaran. 

Namun, seiring jaman yang terus berubah, hak dasar itu menjadi tidak terpenuhi. Penyebabnya, karena setiap aktifitas manusia senantiasa menghasilkan gas buangan yang dilepaskan ke udara. Gas yang bergabung dengan partikel kecil lain dan dilepaskan ke udara sehingga dapat ikut terhirup oleh makhluk hidup lain ini selanjutnya dikenal sebagai polusi udara. 

Sehatkah? 

Sudah barang tentu tidak. Namun, segala sesuatu tergantung kadar polusinya. Bisa jadi polusi udara itu tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan, karena sedikitnya partikel yang terikut dan bersifat merugikan. 

Namun, dalam ambang yang tak terkendali dan berjumlah besar, hal itu baru bisa dirasakan dan menimbulkan efek kerugian berupa dampak kesehatan.

Dari sinilah, selanjutnya ditetapkan ambang batas polusi udara yang bisa ditolerir oleh tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Ambang ini kemudian dikenal sebagai ambang batas emisi. 

Berdasarkan kadarnya polutan, ambang emisi itu bisa dikategorikan sebagai  minimal, sedang atau maksimal. Ambang minimal merupakan kualitas udara yang menimbulkan efek kerugian kecil. Ambang sedang merupakan kualitas udara yang menimbulkan efek kerugian sedang. Dan ambang maksimal merupakan kualitas udara yang rentan menimbulkan efek kerugian besar terhadap kesehatan.

Contoh dampak kesehatan yang merugikan akibat polusi udara adalah timbulnya gejala penyakit ISPA. ISPA adalah singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan dan Asma. 

Upaya Pemerintah menjaga Kualitas Udara

Karena aktifitas warga, kualitas udara menjadi turun. Untuk itu, dibutuhkan pihak yang bisa menanganinya dan sudah barang tentu hal itu harus dilakukan oleh  para pemegang policy. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh mereka melazimkan bersifat komprehensif – mulai dari hulu ke hilir. 

Karena penyaring polusi dan pengurang emisi secara alami terdiri dari tumbuhan, maka pihak yang menjamin tersedianya tutupan adalah kementerian kehutanan. Pihak yang menjaga dan mengawasi batas emisi dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup. Sementara pihak yang mengobati (kuratif) karena sudah jatuh risiko kerugian adalah kementerian kesehatan. Adapun yang bertanggung jawab terhadap sumber polutan – yang terdri dari mesin produksi dan transportasi masyarakat – adalah Kementerian Perdagangan.

Semua tugas itu adalah tugas ashal pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penjagaan kualitas udara. Standart acunya adalah kualitas udara tetap aman bagi kesehatan warganya. 

Untuk melaksanakan tugasnya itu, maka pemerintah dibekali instrumen regulasi atau peraturan. Salah satu peraturan yang sudah lolos dari proses legislasi di  Indonesia adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 (Unduh di sini). 

Di dalam Bab IV, Pasal 13 UU HPP 2021 ini telah diamanatkan bahwa Indonesia memberlakukan Pajak Karbon dan secara resmi telah berlaku sejak April 2022 yang lalu. 

Baca juga: 

Di dalam Pasal 13, ayat (3) UU HPP disebutkan bahwa peta jalan diberlakukannya pajak karbon, merupakan bagian dari instrumen strategi bagi pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebagai sasaran sektor prioritas guna mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya energi baru dan terbarukan serta sebagai upaya menciptakan keselarasan dengan berbagai bidang lainnya.

Problem Penanganan

Indonesia secara umum, dan Pemerintah Daerah secara khusus, belum bisa menekan konsumsi masyarakat dan pelaku industri agar meninggalkan penggunaan barang dan jasa yang memakai bahan bakar fosil. Akibatnya, polusi udara hingga kini belum dapat ditekan. Hal itu sangat nampak ketika roda ekonomi digerakkan kembali pasca pandemi Covid-19. Kualitas udara mendadak menjadi buruk setelah masyarakat memulai aktifitas roda perekonomian mereka. 

Pertanyaannya, adalah:

  1. Bolehkah pemerintah secara syariat memaksa agar masyarakat dan pelaku industri meninggalkan konsumsi bahan bakar fosil? Misalnya, dimulai dengan melarang penggunaan alat transportasi tua yang tidak memiliki filter udara yang bagus. 
  2. Sudah barang tentu bahwa dampak setiap pelarangan ini akan sangat signifikan dan besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan cabang-cabangnya, misalnya penurunan pendapatan ekonomi masyarakat dan Gross National Product (GNP). Secara etis, hal apa saja yang perlu dilakukan oleh negara guna mengatasi turunnya income masyarakat tersebut? 
  3. Bagaimana cara syariat menetapkan skala prioritas untuk mengurangi bahaya polusi udara tersebut? 
  4. Bolehkah pemerintah digugat apabila dinilai lalai dalam melakukan penjagaan kualitas udara bersih tersebut?

Sudah barang tentu masih banyak problem lain yang bermunculan akibat suatu kebijakan. Namun, bagaimanapun juga langkah saddu al-dzari’ah perlu dilakukan seiring upaya menjaga kualitas hidup individu dan sosial sementara roda perekonomian terus berputar. Kesetimbangan antara kebijakan dan menjaga dampak merugikan secara kontinyu tak dapat dipisahkan sehingga harus selaras dan berjalan beriringan. Bagaimana pendapat anda? Silahkan tulis dikolom komentar!

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content