elsamsi log

Menu

Hukum Bisnis Voucher Game Online dan Jam Mengajinya Anak

Hukum Bisnis Voucher Game Online dan Jam Mengajinya Anak

Dunia modern dihebohkan dengan produksi game online. Banyak pihak yang diuntungkan dan sekaligus dirugikan. Keuntungannya, adalah beberapa dari mereka bisa melakukan jual beli voucher game. Namun, di sisi lain, ada masjid dan kegiatan mengajii atau belajarnya anak menjadi tersita. Terkadang, mereka rela untuk tidak mengaji dan belajar, demi mengakses game, menyewa jasa penyedia internet, atau menyelesaikan misi game. 

Sebenarnya, bagaimana sih hukumnya jual beli voucher game tersebut? Bagaimana seharusnya tindakan yang arif dalam membuka jasa penyedia game online? Simak ulasan berikut ini!

Pengertian Voucher

Menurut pengertian bahasa, voucher merupakan sebuah kata benda yang berarti secarik kertas yang dicetak dan berisi hak yang diberikan kepada pemegangnya dalam bentuk mendapat diskon atau untuk ditukar dengan barang atau jasa tertentu. (Voucher: A small printed piece of paper that entitles the holder to a discount, or that may be exchanged for goods or services). Jika menilik dari pengertian ini, maka sinonim dari voucher adalah: coupon, token, ticket, document, certificate, licence, permit, carnet, pass, paper, card, form, deed; chit, slip, stub, atau docket (Lihat Kamus Oxford University). 

Status Hartawi Voucher 

Dirunut dari fungsinya, voucher merupakan jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dengan jangka waktu yang tertentu pula. Bisa jadi, voucher diberikan karena alasan tertentu dan perbelanjaan jenis barang tertenu pula. Kita mengenal adlah istilah voucher pembelian makanan, voucher game, voucher belanja online, dan masih banyak lagi lainnya. 

Alhasil, dengan mencermati sisi pengertian bagaimana voucher itu muncul, maka  dapat ditarik benang merah bahwa voucher itu, merupakan:

  1. Bisa ditukar dengan barang atau jasa
  2. Sifat penukarannya berbatas waktu
  3. Jenis barang yang ditukar adalah ditentukan oleh penerbitnya. Alhasil, tersimpan janji dan jaminan penerbit di dalamnya.
  4. Bila penukaran dilakukan setelah keluar dari batasan waktu yang ditetapkan penerbit, maka voucher sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa ditukar dengan barang atau jasa.

Jika merunut pada ciri-ciri dari voucher ini, maka dilihat dari sifatnya yang bisa ditukar dan berbatas waktu, maka voucher dapat dikategorikan sebagai harta saat masih ada dalam waktu yang dijanjikan dan dijamin oleh penerbit. Alhasil, secara fikih, voucher termasuk kelompok maal fi al-dzimmah (aset berjamin). 

Voucher Game

Voucher game merupakan aset berjamin manfaat berupa pengoperasian game. Sudah barang tentu, game di sini memiliki karakteristik hanya bisa dioperasikan bila telah dimasukkan kode voucher ke dalam game tersebut. Sampai di sini, maka karakteristiik game bisa dipilah menjadi 2, yaitu:

  1. pay in game, yaitu game yang diawali dengan free trial (gratis), namun untuk naik ke level berikutnya harus disertai dengan memasukkan kode voucher
  2. pay firts before game, yaitu game yang hanya bisa dioperasikan setelah membeli vouucher

Akad Jual Beli Voucher Game

Menilik dari peran voucher dalam game tersebut, maka kedudukan voucher terhadap game adalah berperan sebagai cara menyewa game. Alhasil, bila voucher itu asalnya adalah diperoleh dengan jalan membeli, maka pada dasarnya praktik jual beli voucher itu adalah bukan termasuk rumpun akad bai’. Akad pembelian voucher tersebut adalah masuk rumpun akad ijarah (sewa jasa). 

Akan tetapi, boleh juga disebut sebagai akad jual beli secara dhahirnya, namun bukan jual beli secara murni disebabkan secara maknawinya adalah berpengertian ijarah (sewa jasa). 

ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺝ 3 : ﺹ 109 : 

ﻧﻌﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ. ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻌﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻮﺏ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻴﻌﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻴﻐﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻛﺂﺟﺮﺗﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻛﺄﻟﺰﻣﺖ ﺫﻣﺘﻚ ﺣﻤﻠِﻲْ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺗﺼﺢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﺘﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻢ

Status Penjual Voucher dalam Akad Jual Beli Voucher

Untuk bisa menjual voucher game, pihak penjual biasanya harus melakukan kulak voucher terlebih dulu. Kulak voucher ini, bisa dilakukan dengan jalan menghubungi penerbit voucher dan adakalanya dengan jalan membeli ke supplier lain. 

Karena untuk maksud dijual kembali, maka biasanya ada hak keistimewaan yang diberikan oleh penerbit voucher kepada penjualnya. Keistimewaan itu biasanya adalah :

Pertama, bisanya voucher tersebut untuk diretur bila mendekati kadaluwarsa kemudian digantikan dengan voucher terbaru. Bila mekanisme mendapat voucher kulakan adalah sebagaimana hal ini, maka akad kulak voucher game tersebut adalah termasuk akad wakalah. Alasannya, sebab voucher tersebut bisa diretur kembali bila mendekati kadaluwarsa. Alhasil, barang yang dijual adalah bukan milik sendiri, sehingga tidak ada kerugian bagi pihak yang menjadi wakil

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺭ ﺝ 1: ﺹ283

ﻓﺼﻞ: ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮّﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳُﻮَﻛِّﻞَ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮَﻩ ﺃﻭ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞَ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ 

Lain halnya bila seseorang ketika membeli voucher, kemudian voucher itu mendekati kadaluwarsa, namun barang itu tidak bisa diretur. Dalam kondisi seperti ini, maka status voucher adalah milik pengulak, sehingga kerusakan yang terjadi disebabkan belum laku ketika mendekati kadaluwarsa adalah menjadi bagian kerugiannya sendiri. 

Kedua, untuk kasus pedagang pengulak voucher sebagai wakil, maka besaran upahnya yang ditetapkan antara selisih harga jual dengan harga dari penerbit atau tempat kulak adalah termasuk buah dari akad wakalah bi al-ujrah. Bila upah tersebut ditetapkan berdasarkan komisi karena besaran omset penjualan, maka akadnya termasuk kategori akad wakalah bi al-ju’li

Adapun untuk kasus pembelian voucher yang tidak bisa diretur ketika barang telah mendekati kadaluwarsa, maka akad yang berlaku adalah akad bai’ mahdli ma fi al-dzimmah (jual beli murni) atau ijarah maushufah fi al-dzimmah.

Tahqiiq Hukum Jual Beli Voucher Game

Jika mencermati dialegtika mengenai status hartawinya voucher game di atas, dan merunut pada cara memperolehnya, maka pada dasarnya akad jual beli voucher game itu adalah boleh karena sahnya voucher sebagai harta. 

Akan tetapi, karena game itu ada banyak macamnya, ada yang berbasis hiburan, permainan kecerdasan, adu strategi, maka berlaku kaidah bahwa: li al-wasail hukm al-maqashid (sarana itu hukumnya mengikuti tujuan dari diciptakannya sarana). 

Jika tujuan sarana tersebut diciptakan untuk keperluan mengakses situs game judi online (misalnya), maka sudah barang tentu hukumnya adalah haram. 

Lain halnya, bila tidak digunakan untuk mengakses situs game judi, maka hukumnya diberpebolehkan, dengan catatan selagi tidak menyebabkan gamer meninggalkan sholat, mengaji, belajar ilmu yang wajib dan hal-hal yang sejenisnya. 

Sebab, jika permainan game itu justru membuat kawula muda menjadi lalai dari mengaji, sholat dan hal-hal yang diperinttahkan olehh syara’, maka tak urung permainan game bisa dikelompokkan sebagai alat malahi. Hukumnya haram mengaksesnya. 

Untuk itu, penting dicatat bahwa hendaknya para penyedia jasa game online, play station, dan sejenisnya, untuk arif dalam kapan membolehkan anak-anak bermain game, dan kapan dilarang. Orientasinya tetap pada masjid. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: