elsamsi log

Menu

Ilustrasi Pembiayaan Proyek Infrastruktur berbasis Sukuk Ritel

Ilustrasi Pembiayaan Proyek Infrastruktur berbasis Sukuk Ritel

Dalam rangka memperlancar pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah membutuhkan dana. Dana ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, antara lain lewat perbankan atau non perbankan. Untuk sumber yang diperoleh lewat kerjasama dengan sektor perbankan, mekanismenya bisa melalui pola pembiayaan / kredit, dan bisa juga melalui skema investasi. Termasuk bagian dari dana investasi itu adalah deposito nasabah. 

Perbankan sendiri dibentuk memang dalam kerangka penggalangan dana (crowdfunding). Makanya, perbankan juga disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan. Arti dari intermediasi, adalah menjadi media yang mempertemukan antaraa pemilik dana sebagai investor dengan pihak yang membutuhkannya. 

Hanya saja, penyaluran dana ini yang masih menunggu terkait ada dan tidaknya pihak yang mengajukan proyek kerjasama investasi. Kalau ada, maka pihak manajer perusahaan tinggal mengarahkan, mahu disalurkan ke perkreditan, ataukah investasi. Masing-masing ada resikonya sendiri-sendiri. 

Proyek berbasis Sukuk

Proyek berbasis sukuk ini hakikatnya juga sama dengan ketika negara (penyelenggara proyek) langsung mengontak perbankan untuk kerjasama dengan melakukan skema investasi. 

Intinya bahwa tiitik persamaan itu terletak pada tawaran kerjasama yang disampaikan negara. Adapun pihak yang ditawari dalam project based sukuk ini adalah masyarakat umum. Instrumen penawarannya adalah menggunakan sukuk. 

Cara menerima tawaran itu adalah dengan jalan membeli sukuk. Sukuk sendiri adalah surat berharga yang berisi klausul penyertaan modal. Membeli sukuk, adalah sama artinya dengan menyertakan modal. 

Ilustrasi Akad Sukuk Ritel

“Negara ingin membangun jalan tol trans Sumatera dan Kalimantan. Proyek ini membutuhkan kucuran dana sekitar Rp100 Trilliun. Dana ini selanjutnya dipecah menjadi 100 Milyar lembar sukuk ritel (SR). Dengan demikian 1 lembar sukuk memiliki emisi sebesar Rp1000.”

Karena infrastruktur adalah kebutuhan masyarakat, dan tanah adalah milik negara, maka negara melakukan akad penjualan tanah yang hendak dibangun infrastruktur tersebut kepada masyarakat. Penjualan ini disertai dengan janji kelak infrastruktur itu akan dibeli kembali oleh negara. 

Selama negara belum bisa mengembalikan maka tanah itu disewa sehingga masyarakat yang membelinya, akan menerima upah berupa harga sewa. 

Akad seperti ini seringkali disebut sebagai akad ijarah muntahiyah bi nihayati al-tamlik (IMBT) atau juga akad syirkah mutanaqishah. tergantung prosedur pengakuisisian yang dipergunakan. Gambaran sederhana dari akad ini adalah praktik leasing pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor (mobil). Namun, praktiknya berbeda antara leasing syariah dengan leasing konvensional. 

Nah, sudah tahu gambaran sederhananya, kan? Kalau kurang jelas, bisa kasih komentar di kolom komentar yang sudah disediakan oleh redaksi. 

Konsultasi Bisnis

Konsultasikan Plan Bisnis anda ke eL-Samsi Group Consulting & Planning. Pastikan bahwa plan bisnis anda sudah bergerak di atas rel dan ketentuan syara’! Awal perencanaan yang benar meniscayakan pendapatan yang halal dan berkah! Hubungi CP 082330698449, atau ke email: elsamsi2021@gmail.com! Negosiasikan dengan tim kami! Kami siap membantu anda melakukan telaah terhadap plan bisnis anda dan pendampingan sehingga sah dan sesuai dengan sistem bisnis syariah.

Muhammad Syamsudin

eL-Samsi Group Consulting & Planning bisnis berorientasi Bisnis Syariah. Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: