elsamsi log

Menu

Istibdal dan Ruislag Tanah Wakaf

Istibdal dan Ruislag Tanah Wakaf

Bai’ muqayadlah (barter) ditandai dengan terjadinya pertukaran dua barang yang sah diakui sebagai harta (muqabalatu malin bi malin). Jika dua barang yang dipertukarkan berasal dari jenis naqdan (emas, perak), maka pertukaran itu disebut sharf. Jika salah satu yang ditukar itu berasal dari jenis naqdan, sementara penggantinya ’iwadl-nya bukan terdiri dari naqdan, maka disebut jual beli muthlaq atau jual beli salam. Dan jika barang (mabi’) diserahkan seketika di majelis akad, sementara harganya diutang sampai batas waktu tertentu, maka disebut dengan istilah jual beli tempo.

Dari sisi cara pengambilan keuntungan, bila keuntungan itu saling disepakati di majelis akad, dengan ciri utama disebutkan harga beli barang di awal, sementara keuntungannya dijanjikan dengan besaran tertentu oleh pembeli, maka kasus semacam ini dikenal dengan istilah bai’ murabahah. (Baca Juga: Cara mengambil Keuntungan Niaga (Murabahah) dalam Islam)

Akan tetapi, jika pihak pembeli tidak menyebutkan berapa besaran keuntungan yang akan ia serahkan kepada penjual, dan penjual tidak menyebutkan harga beli barang saat kulak kepada pembeli, maka jual beli semacam ini termasuk kategori bai’ muthlaq. Berdasarkan kajian terdahulu, termasuk bagian dari bai muthlaq ini adalah kasus istibdal (ganti rugi pelenyapan / itlaf). 

Nah, topik bahasan kita kali ini, masih berkaitan dengan istibdal yang sejatinya merupakan istilah lain dari bai’ muthlaq. Bedanya mungkin, situasi yang ada dan melingkupi terjadinya proses jual beli itu. 

Jika bai’ muthlaq, umumnya terjadi pada situasi lapangan dalam kondisi damai, kedua piihak yang berakad bertingkah laku saling nyaman, tanpa adanya salah satu yang dipaksa. Sementara, dalam kasus istibdal, pergantian harga dan barang kadang diliputi oleh situasi keterpaksaan salah satu pihak, atau bahkan memang betul-betul dipaksa (mukrah). (Baca Juga: (Istibdal: Ganti Rugi akibat Rusaknya Murabahah – El-Samsi (el-samsi.com))

Istibdal dan Ruislah (Tukar Guling)

Kita sering mendengar istilah tukar guling tanah (ruislag), bukan?. Kasus tukar guling (ruislag) semacam ini, adalah contoh kasus dari istibdal. Cirinya, ada pihak pemerintah atau wakilnya yang bertindak, atau berdirinya seorang hakim yang menjadi mediator di antara kedua pihak yang tengah bersengketa / akad. 

Keterlibatan hakim ini, adalah sebagai pemutus sengketa sehingga tercapai solusi masalah berupa jalan tengah. Sebab hukmu al-hakim yarfa’u al-khilaf (putusan hakim mengakihiri sengketa).

Pertimbangan utamanya, tentu adalah karena faktor kemaslahatan, atau dalam situasi-situasii yang sangat-sangat mendesak, maka berlaku yang namanya tarjihat, atau istihsan yaitu upaya mencari faktor murajjih (penguat) demi kemaslahatan pihak yang dipaksa (mustakrih). Kita ambil contoh ilustrasii misalnya dalam kasus tukar guling tanah wakaf. 

Baca Juga:
Cara mengambil Keuntungan Niaga (Murabahah) dalam Islam
Macam-macam Pembagian Jual Beli – El-Samsi (el-samsi.com)
Jual Beli Muthlaq, Barter, Lelang dan Sharf – El-Samsi (el-samsi.com)

Kasus Tukar Guling Aset Wakaf

Di dalam syariat, tanah wakaf merupakan sebidang tanah yang tidak bisa lagi untuk ditasarufkan menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah kata kunci utama kita sebagai kaidah dasar dalam fikih. Jadi, aset wakaf jangan disamakan dengan aset lainnya, meski itu sama-sama terdiri atas bidang tanah. Tanah wakaf memiliki hukum yang sifatnya istimewa dalam syariat. 

Di era modern semacam ini, keberadaan tanah selaku aset wakaf , kadang terpaksa harus terpengaruh oleh situasi dan kondisi jaman yang sedang berkembang. Kita tidak bisa menyalahkan jaman dan perkembangannya. Sebab, itu semua adalah ekses. Kemajuan adalah ekses dari kebutuhan masyarakat. Sementara perubahan / tukar guling aset wakaf merupakan ekses riel di akar rumput akibat ekses tuntutan pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi, kompleksitas relasi itu saling berkaitan satu sama lain (mulazamah) dan saling mempengaruhi. 

Kebutuhan masyarakat menempati derajat dlarurah. Menghilangkan dlarurah bagi masyarakat adalah wajib. Sementara berlaku kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika sarana untuk memenuhi ekses dlarurah itu hukumnya adalah wajib, maka menerapkan kebijakan, berupa ketersediaan sarana yang dibutuhkan masyarakat hukumnya menjadi wajib pula dengan alasan menjaga kemaslahatan perkembangan dan hajat hidup orang banyak.

Nah, kaitannya dengan aset wakaf yang tertabrak kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas (hajah ‘ammah) melebihi hajat pihak mauquf ‘alaih dan komunitas penggunanya, sudah barang tentu hajah kemaslahatan yang berlaku ‘ammah semacam ini adalah yang menduduki posisi paling kuat dan diunggulkan (arjah). Oleh karenanya, tata cara penyelesaian sengketanya, sudah pasti lebih mengedepankan aspek yang bersifat arjah tersebut sebab tindakan itu merupakan yang maslahah.

Maslahah menurut Syekh Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân, di dalam kitabnya yang bertajuk al-Mashâlihu al-Mursalah, didefinisikan sebagai:

  المصلحة وردت في لغة العرب الأعمال الباعثة على نفع الإنسان 

“Maslahah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia.” [Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân, al-Mashâlih al-Mursalah, Kairo: Mathba’ah al-Sa’adah, 1983, 12]

Pentaqdiran Kemaslahatan Ruislag dan Dlarurah

Bagaimanapun juga, yang dinamakan dlarurah menghendaki adanya pembatasannya (pentaqdiran). Kiranya, untuk contoh solusi pentaqdiran kasus tanah wakaf ini, di sini akan disampaikan pendapat kalangan Hanafiyah terlebih dulu. Bagaimana dengan pendapat kalangan Syafiiyah, kelak kita akan sampaikan di tulisan berikutnya. 

Ada sisi menarik dari pandangan pendapat kalangan Hanafiyah ketika mencatut dan mengkaji bab ruislag tanah wakaf. Pendapat ini kiranya merupakan solusi bagi berlakunya kaidah istihsan yang umum dipergunakan oleh kalangan ulama Syafiiyah, seperti Imam Nawawi, dan sebagainya. 

Bahkan dalam kasus tertentu, pendapat kalangan Madzhab Hanbali juga sering berpendapat senada, yaitu qaul bai’u al-ba’dli li ishlahi al-baqi (menjual sebagian untuk kemaslahatan sebagian yang lain. Qaul ini merupakan yang dinilai masyhur sebab sering dijadikan solusi menghadapi situasi jaman yang serba cepat berubah dan terpaksa sarana prasarana wakaf ikut menjadi korban / ekses pembangunan. 

Pendapat dari kalangan Hanafiyah ini disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abidin dalam karyanya Raddu al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, sebagai berikut: 

اعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَشْرِطَهُ الْوَاقِفُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ، فَالِاسْتِبْدَالُ فِيهِ جَائِزٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ اتِّفَاقًا .وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَشْرُطَهُ سَوَاءٌ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَ لَكِنْ صَارَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا ، أَوْ لَا يَفِي بِمُؤْنَتِهِ فَهُوَ أَيْضًا جَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ .وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَشْرُطَهُ أَيْضًا وَلَكِنْ فِيهِ نَفْعٌ فِي الْجُمْلَةِ وَبَدَلُهُ خَيْرٌ مِنْهُ رِيعًا وَنَفْعًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمُخْتَارِ كَذَا حَرَّرَهُ الْعَلَّامَةُ قَنَالِي زَادَهْ فِي رِسَالَتِهِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الِاسْتِبْدَالِ ، وَأَطْنَبَ فِيهَا عَلَيْهِ الِاسْتِدْلَالَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَتْحِ أَيْضًا كَمَا سَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْعَامِرِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ وَيَأْتِي بَقِيَّةُ شُرُوطِ الْجَوَازِ .رد المختار ج 17ص 329

Keterangan di atas, menyimpulkan bahwa istibdal (tukar guling) barang wakaf memungkinkan dilakukan dalam tiga kondisi yang pasti sudah pasti berdampak pada konsekuensi hukum yang berbeda. 

Pertama, bila pihak yang mewakafkan (waqif) saat iqrar waqaf dinyatakan, turut menyertakan adanya syarat kepada dirinya sendiri atau pada yang lain agar barang wakaf tersebut diperbolehkan untuk ditukar guling. Pendapat ini dinyatakan sebagai yang sahih dan ada pula ulama yang menyatakan bahwa merupakan pendapat yang disepakati. 

Kedua, waqif sama sekali tidak turut menyertakan adanya syarat apapun (waqaf muthlaq) atau bahkan diam seribu bahasa. Dalam pada ini, ketika ditemui adanya indikasi bahwa barang waqaf akan menjadi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, atau bahkan tidak produktif sama sekali, atau sering timbul kerugian yang ditandai besarnya biaya perawatan lebih besar dibanding hasil, maka aset wakaf boleh ditukargulingkan dengan aset yang lebih produktif, atas seizin qadli dan berdasar pertimbangan kemaslahatan. 

Ketiga, waqif tidak mensaratkan apapun, dan secara umum aset waqaf masih bisa dimanfaatkan, meskipun gantinya merupakan yang lebih tinggi kualitasnya dan lebih baik manfaatnya dibanding manfaat aset yang sudah ada, maka menurut qaul ashah al-mukhtar, hukumnya tidak boleh ditukargullingkan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk menjaga tetapnya tanah wakaf yang seluas 60%.

(Bersambung dengan Kategori Istibdal dan Ruislag)

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: