elsamsi log

Menu

Kajian Hukum: Bursa Cryptocurrency, Ajang Pencucian Uang

Kajian Hukum: Bursa Cryptocurrency, Ajang Pencucian Uang

Kita sudah mengkaji banyak hal tentang asal kemunculan kriptografi sebagai bahan baku cryptocurrency dalam lingkup blockchain. Kita juga sudah mengkaji bagaimana cryptocurrency itu memiliki harga yang fluktuatif serta hubungannya dengan aksi para spekulan. 

Namun, ada satu kajian yang kita sendiri terkaadang lupa untuk mempertanyakan, yaitu: 

  1. Apa relasi penambang kripto dengan platform penerbit kripto?
  2. Apa relasi antara penambang kripto dengan penambang kriipto yang lain (peer to peer) dalam 1 rantai blok platform yang sama?
  3. Apa relasi antara penambang kripto dengan penambang kripto yang lain dalam blockchain platform yang berbeda?

Mengetahui ketiga pola relasi ini adalah sangat penting seiring banyak keanehan dari terbitnya cryptocurrency yang tidak memiliki materi fisik, akan tetapi berhasil dibikin seolah memiliki sifat keistimewaan dalam harga. 

Relasi Penambang Kripto dengan Platform Penerbit Kripto

Tidak diragukan lagi bahwa relasi antara penambang kripto dengan platform penerbit adalah relasi antara penyuruh dan yang disuruh lewat jalur akad ijarah (sewa jasa). Relasi ini juga bisa dikaitkan dengan relasi antara ja’il (pemberi pekerjaan) dengan maj’ul lah (pihak yang diberi pekerjaan) dengan obyek pekerjaan berupa aktifitas menambang material kriptografi dengan menggunakan spesifikasi alat yang sudah ditetapkannya lewat akad ju’alah (sayembara). 

Uniknya penmbang dan platform cryptocurrencyy ini, adalah:

  1. Pihak yang menyuruh tidak menggaji pihak yang disuruh. Pihak yang memberi pekerjaan tidak memberi ujrah (upah) atau ‘iwadl (bonus) kepada pihak yang diberi pekerjaan. 
  2. Pihak platform selaku yang menyuruh, justru memungut upah kepada pihak yang disuruh dengan atas nama pemberian lisensi berupa pengenkripsiian material kriptografi sehingga materi tersebut bisa dianggap sah oleh mereka sehingga bisa dimasukkan sebagai bagian dari cryptocurrency dalam platform kripto yang dibangunnya. 
  3. Platform cryptocurrency mengais keuntungan dengan jalan memungut tarif (biaya transaksii) dalam setiap transaksi jual dan beli yang melewati blockchain yang dibangunnya

Jika mencermati akad di atas, sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa akad yang berlaku antara relasi penambang dan platform penerbit blockchain adalah termasuk akad ijarah dan ju’alah fasidah. Rusaknya akad ditengarai oleh beberapa hal:

Pertama, Karena yang memberi upah adalah pihak yang bekerja, maka relasi akad ijarahnya batal. Demikian pula, karena yang memberi upah adalah pihak yang disuruh, maka akad ju’alahnya batal. Batasan akad ijarah, adalah sebagai berikut:

وحد عقد الْإِجَارَة عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبدل وَالْإِبَاحَة بعوض مَعْلُوم

“Batasan berlakunya akad ijarah adalah jalannya kontrak berdasar jasa yang dikehendaki oleh penyewa sehingga berhak menerima ganti atas jasa yang telah dikeluarkan atau kebolehan memanfaatkan sesuatu dengan ganti berupa ongkos yang diketahui” (Kifayatu al-Akhyar, Juz 1, halaman 294)

Sementara itu, batasan akad ju’alah adalah sebagai berikut:

والجعالة جَائِزَة وَهِي أَن يشْتَرط على رد ضالته عوضا مَعْلُوما فَإِذا ردهَا اسْتحق ذَلِك الْعِوَض الْمَشْرُوط

“Akad ju’alah adalah boleh yaitu dengan jalan mensyaratkan kepada seseorang agar mengembalikan hewannya yang hilang denggan bonus yang besarannya diketahui. Apabila pihak yang disuruh berhasil mengembalikan hewan tersebut, maka ia berhak menerimaa bonus yang dijanjikan.” (Kifayatu al-Akhyar, Juz 1, halaman 297)

Kedua, karena upah justru datangnya dari pihak yang disuruh atas nama membayar lisensii (pengenkripsian), maka pekerjaan menambang pada dasarnya adalah mulgha (yang diabaikan). Sebab adanya pekerjaan tersebut adalah sama dengan tidak adanya (wujuduhu ka ‘adamihi). Pekerjaan menambang merupakan bagian dari sarana untuk mengelabui penambang sehingga tampak seolah-olah ada pekerjaan yang dihargai.

Ketiga, material kriptografi merupakan aset mondial (barang yang tidak ada namun dibuat seolah-olah ada) karena tidak memiliki nilai manfaat apapun serta tidak memiliki ikatan dengan “hak ujrah apapun yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang menyuruh. Rujukan akan hal ini bisa disimak pada Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii, Juz 2, halaman: 144, yang ibaratnya akan disampaikan dalam bagian relasi akad antar pihak (Peer to Peer) di bawah ini.

Relasi Akad antar Pihak (Peer to Peer) dalam Blockchain

Relasi antar pihak (Peer to Peer), merupakan relasi transaksi jual beli aset kripto. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa material kriptografi yang ttelah dienkripsi oleh Platform penerbit, tidak memiliki ikatan hak apapun yang bersifat mengikat antara pihak Platforrm dengan pihak penambang yang disuruhnya. 

Hak penambang sesungguhnya, adalah mendapatkan upah dari pihak platform penerbit. Nyatanya, pihak penambang tidak mendapatkan itu, melainkan hanya mendapatkan materi kriptografi yang dienkripsi saja. Dengan kata lain, pihak platform hanya berlaku menjalankan praktik menjual lisensi (sertifikat pengenkripsian). Alhasil, cryptocurrency merupakan harta mondial.

Oleh karena itu, ketika terjadi transaksi antar pihak (peer to peer), maka transaksi itu merupakan bagian dari transaksi jual beli barang ma’dum (fiktif dan mondial). Hukumnya adalah haram. 

ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين لأنا بينا أن الحوالة بيع ما في الذمة بما في الذمة فإذا أحال من لادين عليه كان بيع معدوم

“Akad hiwalah tidak boleh dilakukan kecuali atas orang yang memiliki piutang kepada pihak lain, sebab telah jelas bagi kita bahwasanya hiwalah adalah jual beli tanggungan dengan tanggungan yang sejenis. Maka dari itu, apabila ada seseorang yang mengalihkan tanggungan kepada orang yang tidak memiliki tanggungan apapuun kepadanya, maka praktik ini adalah termasuk transaksi fiktif.” (Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafii, Juz 2, halaman: 144). 

Relasi Akad antara Penambang dengan Penambang lain di Bursa

Dasar berangkat kita adalah bahwa cryptocurrency adalah barang mondial dan tidak berharga sama sekali sebab tidak memiliki ikattan yang bersifat luzumah berupa pengupahan antara penyuruh (platform) dan yang disuruh (penambang). 

Ketika cryptocurrency tersebut diimasukkan ke dalam pasar bursa, dan terjadi praktik jual beli antar pelaku penambang dari berbagai Platform, maka transaksi itu adalah sama dengan jual beli barang ma’dum

Kenaikan harga, adalah disebabkan karena instrumen mondial berubah menjadi instrumen spekulasi yang dimainkan pergerakannya oleh aksi para spekulan di pasaran kriipto tersebut. Alhasil, transaksinya secara nyata merupakan transaksi hiwalah fasidah, ditambah dengan illat keharaman sebab adanya spekulasi. Hukumnya adalah haram syar’an mamnu’an jaliyyan, yaitu haram secara syara’ bagi umat Islam untuk terlibat di dalamnya dengan setegas-tegasnya. Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa TImur

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: