elsamsi log

Menu

Konsultasi Muamalah: Apakah Iuran JHT & JP wajib dizakati? Apakah bisa disebut hutang?

Konsultasi Muamalah: Apakah Iuran JHT & JP wajib dizakati? Apakah bisa disebut hutang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya, kyai:

Apakah iuran JHT & JP dari BPJS Ketenagakerjaan (atau sekarang disebut BPJamsostek) itu wajib dizakati ? Mengingat beberapa hal :

  1. iuran diambil dari upah, sebagian dibayar oleh pekerja, sebagian lainnya dibayar oleh pemberi kerja.
  2. akumulasi iuran tsb. dapat dibayarkan kepada pekerja dalam bentuk uang tunai setelah beberapa waktu dengan syarat2 tertentu.
  3. uang tunai JHT terdiri atas akumulasi iuran JHT plus hasil pengembangan JHT.

Apakah iuran itu bisa disamakan dengan deposito atau piutang atau modal usaha (yang dikelola oleh BPJamsostek)

Apabila ia wajib dizakati, maka semakin ia terakumulasi, semakin besar pula zakatnya, bahkan nilai zakatnya bisa melampaui separuh upah bulanannya. (Sail: Mas Oky)

Jawaban:

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Wasshalatu wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin waaa ala alihi washahbihi ajma’in. Amma ba’du

Zakat merupakan salah satu obyek ibadah maliyah yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim setiap tahunnya apabila hartanya telah mencapai 1 nishab (setara harga 78 gram emas). 

Di dalam Islam, terdapat dua jenis zakat, yaitu 1) zakat fitrah dan 2) zakat maal. 

Zakat maal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas 5 obyek zakat, yaitu: (a) zakat emas dan perak (barang berharga), (b) zakat zuru’ (tanaman makanan pokok), (c) zakat tsimar (anggur dan kurma), (d) zakat mawasy (hewan ternak gembala) dan (e) zakat urudl al-tijarah (barang perniagaan). 

Termasuk bagian dari zakat atsman (barang berharga) adalah uang simpanan. Sementara itu, yang termasuk dalam kelompok zakat tijarah, adalah harta yang diinvestasikan. 

Deposito, termasuk kelompok mana?

Ada 2 pengkategorian deposito menurut para fuqaha. 

Pertama, deposito, adalah termasuk jenis harta simpanan dari pihak nasabah perbankan. Pandangan ini mengacu pada pendapat yang menyatakan bahwa uang yang diserahkan oleh nasabah ke perbankan adalah masuk jenis qardlu hukman. Alasannya, adalah harta itu diserahkan oleh nasabah ke perbankan tanpa adanya obyek investasi yang diketahui oleh nasabah. Alhasil, penyerahan yang disertai dengan adanya talaf oleh pihak yang diserahi, dan meniscayakan pergantian fisik saat uang itu diterima kembali oleh nasabah, adalah termasuk akad qardl (utang). 

لأن القرض مبادلة صورة، تبرع حكمًا؛ لأن رد المثل في القرض أقيم مقام رد العين حكمًا، والربا إنما يتحقق في البيع دون القرض

“Sesungguhnya utang itu sekilas tampilannya merupakan akad pertukaran, dan secara hukum tampilannya adalah tabarru’. Hal itu disebabkan karena pengembalian nilai yang sepadan yang berlaku pada akad qardl adalah menempat maqam pengembalian barang yang diutang (secara hukum). Adapun riba, tampil secara nyata pada akad jual beli, dan bukan pada akad utang.”

Bunga yang diterima oleh nasabah, adalah masuk kategori riba yang diharamkan disebabkan adanya syarat pengembalin lebih di muka akibat relasi akad pertukaran (bai’).

Ketika deposito ditempatkan dalam derajat qardl semacam ini, maka yang berlaku sah sebagai hartanya nasabah adalah total uang yang pernah diserahkannya kepada pihak perbankan. Adapun pendapatan dari bunga, tidak masuk kategori harta karena dihasilkan dari muamalah yang haram. Setiap harta yang dihasilkan dari muamalah yang haram adalah bukan harta. 

Kedua, deposito adalah bagian dari akad baru dan termasuk produk investasi (istitsmary) yang sudah tersilabi dengan baik di ruang-ruang akademis serta belum ditemui pada era terdahulu. Pendapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dari kalangan al-Azhar, misalnya Mufti Mesir Syeikh Syauqi Ibrahim Allam, beliau menyampaikan:

أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

Apabila mengacu pada pendapat ini, maka bunga yang didapat dari produk deposto adalah dipandang sebagai hasil proses produksi (istitmary) sehingga sah berlaku sebagai harta. Alhasil, apabila akumulasi antara dana yang disetor oleh nasabah, plus pendapatan dari sektor bunga tersebut telah mencapai 1 nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya dalam bentuk zakat tijarah.

Perlu diketahui bahwa pendapat yang menempatkan deposito sebagai produk investasi merupakan pendapat yang diambil dengan jalan istihsan. Pendapat ini  dilakukan dengan jalan beralih dari qiyas jaly ke qiyas khafy seiring perbankan merupakan bagian dari ammatu al-balwa.

Dr. Syauqi Ibrahim Allam mengatakan, bahwa: 

وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها

“Inilah praktek yang diamalkan dan difatwakan (oleh para fuqaha) sehubungan dengan diperkenalkannya beberapa akad baru yang berlaku di zaman ini, dan beberapa praktik muamalah lain yang sudah terlanjur dikembangkan menurut silabi akad tersebut dan dibahas dalam ruang-ruang akademisnya. Oleh karenanya kembali pada ketentuan umum bahwa asal daripada transaksi itu adalah sahnya akad, baik itu akad yang sudah tertuang sebelumnya di dalam kutubu al-turats seperti akad jual beli, ijarah dan selainnya, maupun akad-akad yang baru datang kemudian dan tidak tertuang di dalam teks nash sebelumnya, serta perinciannya. Catatan terpenting adalah selagi tidak ada illat merugikan (dlarar) dan gharar, serta nyata dapat membawa pada timbulnya kemaslahatan.”

Premi Asuransi

Sebagaimana diketahui bahwa premi asuransi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang member pemegang polis asuransi disebabkan kepesertaannya dalam suatu produk asurasi. 

Akad yang berlaku dalam asurasi adalah akad takaful dan tadlamun. Akad takaful merupakan akad yang dibangun atas dasar saling tolong menolong “menanggung” risiko para nasabah pemegang polis asuransi. Pekerjaan menanggung risiko ini selanjutnya disebut dengan “manfaat” (jasa) asuransi. 

والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي

المَذْهَب صِحَة كَفالَة البدن لإطباف النّاس على ذَلِك لأجل مَسِيس الحاجة إلَيْها ولا يشْتَرط العلم بِقدر ما على المَكْفُول لِأنَّهُ تكفل بِالبدنِ لا بِالمالِ ويشْتَرط كَون الدّين مِمّا يَصح ضَمانه

“Pendapat yang menyatakan sahnya akad kafalah badan adalah karena watak masyaraat yang senatiasa butuh pada sikap penjaminan itu. Di dalam akad kafalah ini, tidak dsyaratkan adanya pengetahuan kafil terhadap kadar tanggungan yang dijaminnya, sebab sifat dari pertanggungan adalah dengan badan (pekerjaan) sehingga tidak dengan harta. Namun, disyaratkan bahwa adanya utang yang dijamin penunaiannya harus sah memenuhi ketentuan penjaminan utang (dlaman).”

Sementara tadlamun, merupakan akad yang dibangun atas dasar “penyerahan sejumlah harta” kepada nasabah pemegang polis yang mengalami risiko kerugian. Oleh karenanya, status harta yang disiapkan untuk menutup risiko tersebut adalah sebagai maal maushuf fi al-dzimmah. Disebut maal maushuf fi al-dzimmah karena besaran harta itu sudah diketahui oleh setiap member asuransi, sesuai dengan produk asuransi yang diikutinya. Oleh karena itu pula, harta jenis ini menempati derajat sebagai dain sebab wajib (lazim) diterimakan kepada member setelah terpenuhinya syarat.

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع.

Selanjutnya, di awal seorang nasabah asuransi mengikuti program asuransi, setiap nasabah selalu diberitahu mengenai pengalokasian dana premi yang disetorkan. Penulis belum mengetahui berapa besaran alokasi premi tersebut di alokasikan pada BPJS ketenagakerjaan

Pengaruh Alokasi Premi Asuransi terhadap Status Harta

Pengalokasian premi asuransi umumnya dibagi menjadi 2, yaitu (1) premi tabarru’ yang manfaatnya untuk saling tadlamun, dan (2) premi investasi. 

Premi investasi merupakan premi yang dipastikan bisa diterima kembali oleh nasabah ketika terpenuhinya persyaratan tetapnya. Harta ini berstatus sebagai harta utang bagi pihak jasa asuransi kepada member asuransi. 

Adapun, premi tabarru’, bersifat tidak bisa dipastikan, sebab persyaratan pengajuan klaim yang membutuhkan terpenuhinya kondisi nasabah. Karena adanya persyaratan tersebut, maka di satu sisi harta itu tidak memenuhi syarat sebagai utang. Namun, di sisi lain, jika terpenuhi syarat, maka harus diberikan kepada member. Dalam konteks ini, hartanya berstaus sebagai utang. 

Karena pencairan dana tabarru’ bergantung pada keterpenuhan syarat sehingga tidak bisa ditagih secara pasti, maka dana tabarru’ disebut sebagai qardlan mauqufan. Ia bisa termasuk hartanya member saat tepenuhi klaim, namun juga bukan termasuk hartanya member saat tidak terpenuhi klaim. 

Berdasarkan hasil kajian pembahasan Tim eL-Samsi (Lembaga Studi Akad Muamalah Syariah Indonesia), ada kemiripan antara akad qardlan mauqufan ini dengan ju’lu. Perbedaan keduanya terletak pada unsur akad yang membentuknya. 

Qardlan mauqufan, dibentuk oleh relasi hibbah yang disertai dengan syarath. Sementara itu, ju’lu dibentuk oleh relasi ijarah bi syarthin. Qardlan mauqufan bersifat tidak bisa ditagih manakala pihak yang diberi hibbah ada dalam kondisi benar-benar tidak mampu. 

Misalnya, nafaqahnya orang tua terhadap anak yang sudah mencapai usia baligh. Menurut Imam Al-Mawardi, mengingat status anak yang sudah baligh, nafkah orang tua terhadap anak tersebut adalah berlaku sebagai qardlan mauqufan. Suatu ketika bisa diminta mengembalikan apabila Si Anak diketahui dengan pasti memiliki harta yang bersfat ghaib (tidak ada di wilayah tinggalnya). Namun, di sisi lain, utang itu tidak berhak dtagih manakala Si Anak tidak memiliki harta. 

إذا كان مال الولد الصغير غائبًا .. لزم الوالد أن ينفق عليه قرضًا موقوفا، فإذا وصل ماله .. رجع بما أنفق، سواء أنفق بإذن الحاكم أم بغير إذنه إذا قصد الرجوع، فإن هلك المال قبل قدومه .. لم يرجع عليه بما أنفق من حين تلف المال؛ لأنه بان أن نفقته واجبة عليه.

Harta qardlan mauqufan ini, menempati derajat harta yang lemah disebabkan karena ketiadaan tsubut al-istihqaq, yaitu nyatanya bisa ditagih kembali. 

Pengaruh Kebijakan Baru Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap Zakat

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2021 menetapkan bahwa JHT bisa cair pada usia 56 tahun. Batasan usia ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap dana investasi yang turut disertakan dalam pembayaran premi. Dana investasi itu berkedudukan sebagai harta simpanan karena bisa dipastikan pencairannya kepada member. 

Adapun dana tabarru’, karena hanya bisa cair ketika terjadi persyaratan pengajuan klaim tertentu, maka dana tabarru’ tidak bisa dipandang sebagai harta milik member. 

Menimbang dari hal tersebut, maka dalam hemat para pengkaji eL-Samsi (Lembaga Studi Akad Muamalah Syariah Indonesia), dana yang termasuk memenuhi syarat wajib zakat, adalah sesuai nisbah dana investasinya. Sudah barang tentu, kewajiban ini berlaku apabila nilainya telah mencapai 1 nishab, yang ditaksir sebesar harga 78,5 gram emas dan telah mencapai 1 haul penyimpanan. 

Kesimpulan Jawaban

Pertanyaan 1

Apakah iuran JHT & JP dari BPJS Ketenagakerjaan (atau sekarang disebut BPJamsostek) itu wajib dizakati ? 

Jawaban: 

Iya, khusus untuk nisbah dana investasinya. Dana ini baru dikeluarkan zakatnya ketika dana investasinya itu telah mencapai nishab dan 1 haul semenjak tercapai nilai nishabnya. Adapun untuk alokasi dana tabarru’, tidak masuk bagian dari yang wajib dizakati.

Pertanyaan 2

Apakah iuran itu bisa disamakan dengan deposito atau piutang atau modal usaha (yang dikelola oleh BPJamsostek)

Jawaban:

Jawaban diperinci:

  1. Jika porsi dana investasi dianggap sebagai dana utang (qardlu hukman), maka porsi investasi yang diambil dari premi menempati derajatnya utang. Alhasil, zakat yang dikeluarkan adalah zakat barang berharga (zakat al-atsman).
  2. Untuk porsi dana investasinya ditempatkan layaknya deposito maka porsi dana investasi asuransi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapi nishab dan 1 haul. Sebelum tercapai nishab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin

Peneliti di eL-Samsi (Lembaga Studi Akad Muamalah Syariah Indonesia) dan Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa TImur

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: