elsamsi log

Menu

Memanipulasi Persyaratan untuk mendapatkan Bonus Promosi di Aplikasi Akulaku

Memanipulasi Persyaratan untuk mendapatkan Bonus Promosi di Aplikasi Akulaku

Ada seorang konsumen menghendaki bisa berbelanja gratis di Aplikasi Akulaku. Untuk itu ia harus mendaftar Akun Akulaku. Sebagai pemenuhan diterimanya pendaftaran akun, maka salah satu prasyarat yang harus dipenuhi calon member Akulaku, adalah mereka harus melewati prosedur mendaftar Paylater dengan limit kredit yang ditetapkan menurut tingkatan penghasilan konsumen.

Belanja Gratis itu sendiri sejatinya memang adalah promo dari aplikasi tersebut. Bahkan, demi promo itu, pihak Akulaku hingga rela memberikan Voucher Belanja Gratis senilai 100 ribu rupiah. Dan untuk melakukan promo tebus gratis itu, pihak Akulaku mensyaratkan agar konsumen mengajak serta 2 anggota menjadi referralnya. Setelah terpenuhi itu semua, maka pihak member bisa mengajukan klaim barang yang dijual gratis senilai 0 rupiah. 

Fakta di lapangan, peserta yang mendaftarkan akun ini, terdiri dari para pengguna dari kalangan yang kadang belum punya penghasilan. Oleh karenanya, bisa dipastikan adanya manipulasi data penghasilan di dalamnya. 

Namun di sisi lain, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini, adalah dalam rangka memenuhi prasyarat menjadi member. Jika tidak melakukan manipulasi data, maka mereka tidak bisa menjadi member di Akulaku. 

Tinjauan Akad Pemberian Voucher Belanja Gratis dan Referral di Platform Akulaku

Tidak diragukan lagi bahwa akad promosi dengan janji pemberian voucher gratis kepada setiap member yang lolos prosedur pendaftaran akun di tempatnya, adalah termasuk akad ju’alah (prestasi). Pihak penyelenggara secara mengikat (lazim) bertanggung jawab dalam penunaian voucher sebagai ju’lu (bonus). Mengapa? Sebab, ju’lu tersebut merupakan yang dijanjikan dan berkorelasi langsung dengan “pekerjaan” (amal) yang disyaratkan. 

Syeikh Daib al-Daiban, seorang faqih kontemporer dalam karyanya yang berjudul Fiqh al-Muamalati Ashalah wa al-Muashirah, Juz 8, halaman 385, dengan menuqil keterangan dari al-Mughny li Ibni Qudamah, menyampaikan:

أنه لما كان منتصبًا للعمل كان العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، فصار كنقد البلد، وكما لو دخل حمامًا، أو جلس في سفينة ملاح؛ لأن شاهد الحال يقتضيه، فصار كالتعويض فإن لم يكن منتصبًا لم يستحق الأجرة إلا بالشرط

“Sesungguhnya ketika suatu upah dikaitkan dengan pekerjaan, maka urf (tradisi) yang berlaku terkait upah pekerjaan adalah menempati derajatnya janji upah sehingga standarnya menyesuaikan mata uang negeri tempatnya berada. Misalnya upah memasuki WC (misalnya) atau duduk di kendaraan laut. Karena praktik kebiasaan adalah keharusan membayar WC atau ongkos kapal, maka besaran upah yang berlaku menduduki peran yang perlu diganti rugi. Namun apabila secara umum urf yang berlaku (dalam masuk WC atau kapal tersebut) adalah tidak dipandang sebagai amal, maka tidak berlaku pula ujrah (pengupahannya) kecuali ada syarat ketentuan yang digariskan.” (Daib al-Daiban, Fiqh al-Muamalati Ashalah wa al-Muashirah, Juz 8, halaman 385)

Sebagai catatan bahwa, prasyarat sahnya voucher tersebut sebagai ju’lu, adalah:

  1. Voucher tersebut ditunaikan sendiri oleh perusahaan
  2. Hal yang sama juga berlaku ketika bonus pencarian anggota referral itu disampaikan. Mencari anggota menjadi sah berlaku sebagai amal, apabila upahnya ditunaikan sendiri oleh pihak yang menyuruh (ja’il / perusahaan).
Permasalahannya kemudian, adalah bagaimana bila pemenuhan prasyarat itu dilakukan dengan disertai kecurangan (ghasy) dalam memenuhinya? Jawabannya, adalah sebagaimana yang disampaikan dalam al-Fiqh al-Manhajy ‘ala Madzhabi al-Imam al-Syafii, Juz 6, halaman 25 :
el-samsi.com
Kecurangan bisa terjadi pada siapa saja (el-samsi.com)

Kecurangan Pemenuhan Prasyarat Pendaftaran Akun

الأصل في تعامل المسلم مع غيره النصح وعدم الغش، لأن في ذلك أكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد حذر رسول الله – ﷺ – من الغش أشد تحذير حين قال: «من غش فليس منّا» ومن الغش أن يكون في المبيع عيب يعلمه البائع، فيكتمه عن المشتري ولا يبيِّنه له

“Pondasi akad muamalah antara seorang muslim dengan pihak lain adalah al-nushu (berimbang) dan ketiadaan kecurangan. Karena sesungguhnya di dalam praktik kecurangan ada tindakan memakan harta orang lain secara batil. Sungguh, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memperingatkan keras akan bahayanya praktik kecurangan ini dengan sabdanya: “barang siapa berlaku curang, maka bukan termasuk golongan kami.” Termasuk tindakan curang adalah tahunya pihak pedagang atas aib barang dagangannya, namun ia sembunyikan dari pembeli, serta tidak menjelaskannya.” 

Kecurangan yang berlaku pada pedagang, adalah sengaja menyembunyikan aib barang. Kecurangan yang berlaku pada konsumen promo, adalah memanipulasi amal (pekerjaan) yang dilakukan sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh penyuruh. 

Apabila kecurangan ini terjadi, maka akad yang berlaku antara konsumen dengan pihak perusahaan adalah berujung fasid (rusak). Ketika sebuah akad berjalan tidak sesuai dengan ketentuan syara’, maka keberadaan upah/ju’lu juga berubah menjadi tidak sah disebabkan batalnya akad. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam sebuah qaiidah ushuliyah:

كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود

“Semua prasyarat yang tidak diridlai oleh Allah (Penyuruh), dan tidak bisa diambil manfaat oleh makhluk, maka prasyarat tersebut adalah batal dan berlaku secara universal di semua akad.” (al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba’ah li al-Musthafa al-Zuhaily, Juz 2, halaman 336)

Mafhumnya, yang berjalan dalam praktik aplikasi Akulaku di atas, para pelaku yang tidak bisa menghadirkan syarat sebagaimana disampaikan oleh perusahaan, mereka berusaha memanipulasi prasyaratnya. Bisa dipastikan bahwa tindakan memanipulasi ini, apabila diketahui penyuruh (perusahaan), sudah barang tentu mereka tidak akan rela (tidak riidla) sehingga tidak akan mengijinkan akunnya terdaftar. Berdasarkan adanya unsur manipulasi tersebut, maka sudah barang tentu pula dapat ditebak bahwa secara syara’, akad tersebut menjadi batal sebab unsur kecurangan (ghissy). 

Lebih lanjut, Syeikh Musthofa Al-Zuhaily menegaskan:

إن الشرط لا يكون صحيحاً لازماً، كما جاء في القاعدة السابقة، إلا إذا كان مشتملاً على منفعة في الدين أو في الدنيا، وكان غير مناقض لما جاءت به الشريعة من أوامر أو نواه، فالشرط لا يبيح ما حرمه الله، ولا يحرم ما أباحه الله، وإلا كان باطلاً ولا يجب الوفاء به

“Sesungguhnya prasyarat itu tidak akan menjadi sah sehingga berlaku mengikat sebagaimana qaidah yang telah disebutkan, kecuali apabila terpenuhi prasyarat manfaat secara agama atau secara dunia. Oleh karenanya, sifat dari prasyarat itu tidak boleh menentang perintah syara’ atau larangannya. Sebuah syarat tidak boleh berisi pembolehan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Demikian halnya, tidak boleh mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah. Jika tidak, maka syarat itu menjadi batal, sehingga tidak wajib dipenuhi.”

Secara garis besarnya, pihak perusahaan tidak berhak memenuhi ju’lu berupa voucher karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik akun dalam memenuhi ketentuan yang digariskan perusahaan. Alhasil, hukum voucher yang didapat dari jalan kecurangan, menjadi haram. 
Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: