el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Fath Al Dzari’ah

Latar Belakang Inovasi Akad (Fath al-Dzari’ah)

Sebagaimana kita ketahui bahwa akad ju’alah (sayembara) adalah rumpun (furu’) dari akad ijarah (sewa jasa). Soko guru dikenalkannya akad ini dalam ajaran syari’at Islam, adalah karena adanya pekerjaan yang tidak diketahui obyek pekerjaannya (majhul). Yang sering dicontohkan oleh para ulama’ berkaitan dengan akad ini, adalah:

التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/‏٥٦٤ — البغوي، أبو محمد (ت ٥١٦)

من رد ضالتي، أو رد أبقى- فله كذا

“Barang siapa bisa mengembalikan barangku yang hilang, atau budakku yang minggat, maka ia berhak mendapatkan sekian-sekian dariku.”

Berangkat dari akad ini, hal-hal yang dapat diidentifikasi, adalah:

  1. Amilnya tidak jelas (majhul), sehingga tidak mungkin diberlakukan akad ijarah (sewa jasa) dan hanya bisa memakai konsepsi ju’alah saja
  2. Durasi (muddah) selesainya kontrak juga tidak diketahui sebab tidak diketahui pula kapan pekerjaan (amalnya) bisa dilaksanakan oleh peserta ‘amil
  3. Amalnya juga tidak diketahui (majhul), sebab obyeknya juga tidak diketahui.

Baca Juga: Dikit-Dikit Kog Jualah Fasidah to Tadz

Berdasarkan tiga hal itu tadi, maka tidak heran bila Imam al-Baghawi pernah mengatakan:

ولو قال: استأجرتك؛ لترد ضالتي بكذا، ولا يدري موضعها: لا يصح، وإنما جوزنا الجعالة مع الجهالة؛ لأن الحاجة تدعو إليه

“Andaikata ada seseorang berkata: Aku upahi kamu untuk mengembalikan barangku yang hilang sebesar sekian-sekian. Padahal, pihak penyuruh tidak mengetahui keberadaan barang tersebut. Akad ijarah seperti ini tidak sah. Namun, kita membolehkannya memakai akad ju’alah (sayembara) bersama-sama ketidaktahuan tersebut. Alasannya adalah karena dorongan kebutuhan introduksinya.”

Akad Ijarah Muntahiyah bi Nihayati al-Tamlik

Pengenalan akad ini, adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkannya secara mengangsur. Selama barang itu belum lunas ia tebus, maka pihak pembeli barang dikenai beban sewa barang. Alhasil, status hak milik barang selama periode angsuran, adalah masih menjadi hak milik toko.

Baca Juga: Ushul dan Furu’ pembentuk Akad Sukuk

Karena kontrak perjanjian ditandatangani melalui perjanjian sewa (ijarah), maka ongkos sewa barang dibayar dengan nilai fixed (tetap). Di akhir periode angsuran dan periode sewa (tenor kredit), pihak toko menghibahkan barang itu kepada pembeli secara gratis.

Itulah gambaran umum dari akad ijarah muntahiyah bi nihayati al-tamlik (IMBT). Akad ini sering digunakan dalam kasus kredit di bank syariah, atau bisa juga leasing.

Baca juga: Syirkah Mutanaqishah Muntahiyah bi al_Tamlik

Letak kontroversi dari IMBT, adalah kemiripannya dengan akad bai’ bi al-taqsith (jual beli kredit). Beda keduanya ada pada status hak milik barang, selama periode cicilan. Hak milik barang pada akad IMBT adalah milik toko. Sementara, pada bai’ bi al-taqsith, hak milik barang adalah sah menjadi pembeli sejak awal akad kredit itu ditandatangani oleh kedua pihak.

Baca Juga:

Ju’alah Muntahiyah bi Nihayati al-Tamlik

Jika akad ijarah dicirikan dengan besaran fee (ujrah) dibayarkan secara fixed (tetap) oleh pembeli kepada toko, maka pemakaian akad ju’alah dicirikan dengan besaran fee berlangsung mengambang (floating). Alhasil, fee-nya kadang tinggi (high), dan kadang pula rendah (low). Sementara itu, status hak milik barang masih menjadi milik toko.

Pihak pembeli, bisa melakukan cicilan pembelian dengan besaran fixed (tetap) per bulannya. Namun, selama tenor waktu cicilan itu, ia mendapat proyek dari toko agar menyewagunakan barang itu disertai perjanjian bagi hasil sewa. Misalkan, perjanjian bagi hasil itu 30% (pembeli):70% (toko).

Baca Juga: Metaverse dan Aset Metaverse

Karena status barang masih menjadi milik toko, maka hak memberi proyek ke pembeli itu memang masih merupakan bagian dari kewenangannya. Kalau pihak pembeli yang bertindak sendiri selaku penyewanya, maka kewajiban bagi dia adalah menyerahkan upah sewa sebesar 70% ke pemilik asli barang. Demikian halnya, berlaku apabila pihak penyewanya adalah orang lain selain pembeli, maka ju’lu bagi pembeli itu adalah sebesar 30%. Sementara, bagian dari toko, adalah tetap 70%. Selebihnya, ketentuan lainnya sama dengan IMBT.

Baca juga:

,

Bolehkah Akad JMBT ini diberlakukan?

Namun, bolehkah akad ini diintroduksikan ke lembaga-lembaga jasa? Inilah pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan jawaban. Sebab, keberadaan prosentase ini menyebabkan ju’lunya menjadi majhul (tidak diketahui). Dan ini bertentangan dengan konsepsi ju’lu yang wajib ma’lum di Madzhab Syafii sebab keberadaannya sejatinya menempati maqamnya ujrah (upah).

Baca juga: Tantangan Pembiayaan Take Over dengan Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik

Akan tetapi, jika menilik dari bisa diintroduksikannya akad ju’alah sebagai furu’ dari akad ijarah, maka hal yang semestinya berlaku adalah bisanya JMBT diperkenalkan.

Ini hanya sekedar hipotesa dari penulis. Selebihnya, tergantung pada lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk mengkajinya, lengkap dengan catatan-catatan kelemahannya atau batasan diperbolehkannya. Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik
Skip to content