elsamsi log

Menu

Menjawab Problematika Akad Kerjasama Ayam Broiler antara Peternak Inti dan Peternak Plasma Perspektif Hukum Islam

Menjawab Problematika Akad Kerjasama Ayam Broiler antara Peternak Inti dan Peternak Plasma Perspektif Hukum Islam

Ayam broiler merupakan salah jenis ras ayam pedaging. Banyak masyarakat yang dewasa ini terjun menggelutinya, Sebagaimana disampaikan pada tulisan terdahulu, bahwa untuk melakukan usaha peternakan, para peternak plasma terkadang harus melakukan akad kerjasama kemitraan dengan sejumlah perusahaan inti peternakan. Salah satu model akad kerjasamanya adalah ada perjanjian tanggung jawab hak dan kewajiban antara peternak plasma dengan perusahaan inti. Pola perjanjian itu antara lain adalah sebagai berikut:: 

  1. Pihak petani bertanggung jawab dalam penyediaan kandang dan peralatan kandang. 
  2. Seluruh biaya produksi ditanggung oleh Perusahaan Inti. Biaya produksi yang dimaksud adalah: 
  3. Penyediaan biaya sapronak yang terdiri dari: 
  1. bibit ayam (doc), 
  2. pakan ayam, 
  3. Obat-obatan,
  4. vaksin, dan lain-lain. 

Penting untuk dicatat bahwa demi melakukan pemeliharaan ayam dengan kapasitas + 5000 ekor, ditaksir membutuhkan  biaya sapronak kurang lebih sebesar Rp 127 juta-an. 

  1. Biaya Operasional yang mencakup: 
  1. gaji karyawan, 
  2. bahan supply dan lain-lain 

Kebutuhan biaya operasional ini seringkali memakan biaya + Rp 7 juta-an per periode ternak

  1. Penjualan hasil panen dilakukan oleh Perusahaan Inti dan dilakukan pematokan di awal saat  kesepakatan kerjasama itu terjadi. 
  2. Bagi hasil peternakan dilakukan  dengan jalan menghitung Hasil Produksi Peternakan (HPP) dikurangi Biaya Operasional. Selisih antara HPP dan Biaya Operasional tersebut merupakan hak peternak plasma. 

Nah, permasalahannya adalah bagaimana fikih memandang akad kerjasama semacam ini? Apakah pola semacam merupakan yang legal secara syara’? Bagaimana solusi akad untuk keluar dari ketidakbolehan tersebut?

Menurut pengakuan sejumlah peternak inti, sebagaimana yang dilaporkan dari beberapa jurnal riset, didapati bahwa dari segi persepsi, mereka justru merasa diuntungkan oleh pola akad kerjasama itu, sebab mereka tidak direpotkan lagi dengan penyediaan modal untuk  sapronak, vaksin, biaya tenaga kerja, dan lain-lainnya yang mahal itu, ditambah lagi pada saat panen. Dalam rangka menjual hasil peternakan ke pasar bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang. Apalagi, di saat kondisi pasar sedang lesu, sebagaimana yang terjadi di periode Maret hingga Mei 2020, yang mana harga ayam jatuh hingga menembus 14 ribu per kilogram. 

Untuk mengurai permasalahan tersebut secara fikih, kita memerlukan sedikitnya rincian yang perlu dijadikan  topik pembahasan kali ini. Pertama, adalah asal modal dan pelaksana modalnya. Kedua, pola pembagian hak dan kewajiban mitra. Ketiga, pola bagi hasil akad kerjasamanya. Keempat, Solusi masalah.

Relasi Kemitraan Peternak Inti dan Peternak Plasma berdasarkan  Hukum Islam

Menilik langsung pada bagaimana pola kerjasama (kemitraan) peternakan itu dilangsungkan, kita setidaknya perlu mengembalikan pada asal usul dari akad kerjasama itu dilakukan dan dilegalkan secara syara’. 

Sebagaimana kita tahu, bahwa akad kerjasama antara dua pihak dalam Islam pada dasarnya adalah berangkat dari akad qiradl. Akad ini dicirikan dengan permodalan 100% dari pemodal (rabbu al-mal) yang diberikan kepada amil al-qiradl (pihak yang dimodali). Jika kerjasama itu melibatkan dua pihak atau lebih, dengan saling  bekerja sama, modal bersama, melakukan usaha bersama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama,  maka akad semacam termasuk akad syirkah ‘inan..Jika modal itu diperoleh dari dua pihak yang berserikat, namun ada salah satu yang bertugas mengelolanya, maka disebut akad mudlarabah

Dari ketiga jenis akad dasar kerjasama itu, nampak bahwa pola kerjasama antara peternak plasma dan peternak inti sebagai yang dekat dengan ketiganya. Mari kita rinci bersama, mana yang kira-kira masuk dalam ketiga kategori akad dasar kerjasama / kemitraan itu, dan mana yang tidak! 

Kemitraan Peternak Inti dan Peternak Plasma Perspektif Akad Qiradl dan Mudlarabah

Akad qiradl ditandai bahwa modal usaha itu harus dari salah satu pihak. Pihak Peternak Plasma berperan selaku pelaksana (amil al-qiradl). Dalam akad kemitraan antara peternak plasma dan peternak inti ayam broiler, kandang dan infrastruktur kandang disediakan oleh pihak peternak plasma dan tidak dihitung sebagai biaya modal. Sementara itu, sapronak yang terdiri dari doc, vaksin, obat-obatan serta penyuluhan berasal dari peternak inti seluruhhya.. Biaya pekerja dan perawatan juga dikeluarkan oleh peternak inti. 

Secara syara’, akad ini menyerupai pelaksanaan akad muzara’ah, yang mana bibit pertanian – yang dalam dunia peternakan bisa diqiyaskan dengan doc- adalah berasal dari pemilik lahan. Bedanya, dalam peternakan ayam ras broiler ini, pihak pemodal (perusahaan inti) tidak menilai kandang sebagai modal dan tidak menggantinya dalam bentuk biaya sewa tempat. Alhasil, akad di atas tidak bisa diqiyaskan dengan akad muzara’ah yang  juga merupakan bagian dari akad qiradl. 

Bagaimana jika dilihat dari sisi akad mudlarabah? Pun jika akad kemitraan itu ditimbang dari sisi akad mudlarabah, maka akad yang dillanggar adalah fokusnya pada modal peternak plasma berupa kandang dan infrastrukturnya yang tidak dihitung sebagai modal. Jadi, seolah yang terjadi adalah pihak peternak inti titip ternak supaya dikelola oleh peternak plasma, dengan gaji yang  bersifat tidak pasti, sehingga ada praktik gharar

Dalam konteks syariah, ketika terjadi akad qiradl fasad (qiradl yang rusak) atau mudlarabah fasidah (bagi hasil yang rusak), sebagaimana contoh di atasi, maka solus hukumnya adalah harus dikembalikan lagi kepada akad ijarah (sewa jasa), sehingga pemilik kandang merupakan pihak yang disewa dan dipekerjakan (musta’jir) oleh perusahaan inti (ajir), dan bukan sebagai mitra usaha (syarik).. 

Bagaimana dengan bagi hasilnya? Karena akad di atas tidak memenuhi unsur akad qiradl dan mudlalrabah, maka selisih usaha yang diberikan kepada peternak plasma pada dasarnya bukan berasal dari akad bagi hasil. 

Lalu berasal darimana?  Jawabnya adalah harta tersebut merupakan 1) gaji bagi peternak plasma karena relasi akad ijarah yang secara otomatis menggantikan, ditambah dengan 2) biaya sewa kandang.  

Apakah itu halal bagi peternak plasma? Jawabnya sudah pasti halal, sebab ada tetesan keringat dia yang harus diganti. 

Lalu, bagaimana dengan hasil yang dierima peternak inti? Jika pola semacam penjelasan di atas terus dipertahankan, maka peternak inti berlaku sebagai orang yang berdosa, karena seolah telah menyalahgunakan hartanya peternak plasma yang sama sekali tidak dihitung sebagai modal. Secara jazim mereka bertindak selaku yang telah berbuat maksiat. Sudah pasti dengan catatan, yaitu selagi mereka sudah mengetahui sifat rusaknya akad. Bagaimana jika belum tahu? Orang yang tidak tahu itu tiidak ada hukumnya dalam syariat, selagi bukan persoalan pencurian, perampokan, pidana, dan lain-lain. 

Kemitraan Peternak Inti dan Peternak Plasma Perspektif Akad Syirkah

Akad syirkah (kemitraan) ditandai dengan modal bersama dan kerja bersama untuk kemajuan bersama dan untung rugi ditanggung bersama.. Namun dalam penjelasan di atas, modal hanya berasal dari satu pihak. Itupun kadang tidak disebutkan nilai pastinya. Tidak menyebutkan nilai pasti ini, bisa menjadi bibit ketidakridlaan salah satu mitra. Semestinya, modal masing-masing pihak dinilaii sebagai uang. Modal peternak plasma berupa kandang dan infrastruktur kandang dinilai sebagai harga sewa. Modal pengusaha inti peternakan juga dinilai sebagai uang. Alhasil bisa dihitung nisbah penyertaan modal masing-masing pihak. 

Dari  sisi kerja pengelolaan, nampak bahwa dalam akad kemitraan yang terjalin antara kedua pihak, berlangsung seolah peternak bekerja menurut bidangnya sendiri, sementara pihak pengusaha inti juga bekerrja menurut bidangnya sendiri. Alhasil, seolah berlaku ketentuan bahwa pihak mitra satu selaku kafil bagi pihak lainnya. Masing-masing pihak saling mempercayakan tugas kepada mitra lainnya dan mitra yang tidak menjalankan tugas berlaku sebagai turut serta selaku kafil (penjamin) bagi pihak lainnya. 

Akad semacam ini memang merupakan ciri dari syirkah mufawadlah. Dalam konteks Madzhab Syafii, jenis syirkah ini merupakan jenis akad kemitraan yang rusak disebabkan pihak kafil tidak mengetahui sejauh mana nilai pekerjaan dari mitra lainnya. Namun, menurut madzhab Hanbali, akad ini dipandang sebagai sah karena unsur kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.. 

Bagaimana dengan Solusi dari Madzhab Syafii?

Dalam Madzhab Syafii, selagi berlaku adanya kinerja usaha yang tidak sesuai dengan tiga pola kemitraan yang sudah dilegalkan dalam Islam, yakni qiradl, mudlarabah dan sirkah ‘inan, maka segala sesuatunya harus dikembalikan pada intisari dari akad kerjasama itu, yaitu relasi antara pekerja dan yang bekerja. Alhasil, akadnya harus dikembalikkan pada akad ijarah (sewa jasa) sebagaimana yang telah diuraikan  pada penjelasan perspektif qiradl dan mudlarabah di atas. 

Dengan melihat sisi wajib kembaliinya akad ini ke akad dasar, maka pihak peternak plasma berhak mendapatkan ujrah mitsil,  dan kandang tempat ternak itu dititipkan harus dihargai dengan akad sewa. Jadi, apabila dalam akad kemittraan itu kemudian dipatok bahwa pendapatan pemilik lahan sekaligus pengelolanya sebagai suatu angka yang bulat sejak di awal kesepakatan, misalnya 15 juta untuk merawat 5000 ekor ayam sampai panen, maka kontrak 15 juta itu merupakan yang tersusun atas biaya sewa kerja perawatan peternak plasma, dan sekaligus biaya sewa kandang. Jadi, bukan dari akad bagi hasil peternakan. Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jatim

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: