elsamsi log

Menu

Modus Pelanggaran dan Kejahatan Akad pada Aplikasi Digital di Bidang Keuangan Dewasa Ini

Modus Pelanggaran dan Kejahatan Akad pada Aplikasi Digital di Bidang Keuangan Dewasa Ini

Tulisan ini setidaknya menyimpulkan dari beberapa kajian penulis sebelumnya tentang aplikasi digital, harta digital, dan sejenisnya. Ada sebuah kecenderungan bahwa modus pelanggaran atau kejahatan dewasa ini memiliki orientasi yang berubah. 

Jika sebelumnya, pelanggaran dan kejahatan di bidang keuangan dilakukan dengan memainkan peran fisik uang dan melalui pola transfer antar bank, atau pemisahan tabungan secara fisik dan manual, namun kali ini pelanggaran dan atau kejahatan akad itu tidak lagi memakai perantara obyek fisik uang. Pelanggaran dan atau kejahatan dewasa ini berkutat pada seputar “harta berjamin” (ma fi al-dzimmah). 

Secara Syafiiyah, pelanggaran / kejahatan di bidang  harta jaminan ini bisa dikelompokkan sebagai tiga. Namun secara Hanafiyah, pelanggaran / kejahatan di bidang harta jaminan ini bisa dikelompokkan sebagai empat. Kita fokus pada Madzhab Syafii saja seiring madzhab ini menempati mayoritas di belahan bumi Nusantara ini.

Pelanggaran Akad pada Harta Jaminan 

Menurut Madzhab Syafii, jaminan yang dibenarkan  oleh syara’ itu hanya ada 3, yaitu aset fisik, utang dan pekerjaan

Madzhab ini menetapkan bahwa dalam konteks jaminan atas suatu utang dengan rupa barang (ain), meniscayakan barang jaminan itu tidak boleh dijual atau dialihkepemilikan kepada pihak lain oleh pihak yang menjaminkan (rahin). Itu sebabnya, dalam akad gadai, obyek gadai (marhun bih) dinyatakan sebagai tidak boleh dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, sekalipun itu lewat akad hibah. 

Pokoknya segala akad yang meniscayakan terjadinya perpindahan milik bagi obyek gadai (al-‘uqud al-lazimah), seluruhnya tidak boleh dilakukan (mauquf). Baik itu hibah, shadaqah, hadiah, jual beli, dan sejenisnya.

Adanya pengalihan kepemilikan terhadap barang jaminan, menjadikan akad gadainya batal. Batal dalam konteks gadai ini, jika memiliki kaitan dengan kesengajaan menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak lain (pegadaian), maka inilah yang dinamakan kejahatan. Mengapa? Sebab akad gadainya sudah terjadi dan terjadinya perpindahan kepemilikan itu ada di tengah-tengah masa pelunasan utang gadai. 

Konsep berbeda terhadap pengalihan itu dapat dinilai sebagai sebatas pelanggaran saja, manakala tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan, melainkan menjebak pihak yang seharusnya mendapat penunaian, ke dalam jerat-jerat jaringan yang diciptakan oleh pihak yang berkewajiban istifa’ al-dain tersebut.

Hal yang sama juga berlaku pada konteks jaminan atas suatu utang dengan utang yang akadnya mungkin bisa digambarkan sebagai dlaman al-dain bi al-dain atau kafalah dain bi dain

Misalnya untuk dlaman al-dain bi al-dain ini adalah: “Pak Rusdi menyuruh kerja Pak Anton, alhasil Pak Rusdi punya utang bayaran terhadap Pak Anton. Untuk melunasi utangnya, Pak Rusdi menjanjikan kepada Pak Anton, yaitu jika utang Pak Roni sudah dilunasi kepada Pak Rusdi, dan itu sudah disepakati oleh Pak Anton. Tapi, ternyata Pak Rusdi menggunakan utangnya Pa Roni kepadanya tersebut untuk membeli sesuatu dari Pak Roni. Jadilah kemudian Pak Anton kehilangan utang yang dijaminkan untuk gajinya.” 

Akad serupa dengan hal semacam ini sering dijadikan modus kejahatan oleh para pengembang aplikasi di era modern sekarang ini. 

Misalnya, seharusnya pihak pengembang aplikasi memiliki utang bayaran kepada membernya. Guna memenuhi utang tersebut, pihak pengembang menyediakan alat penukar. Namun, tanpa diduga sebelumnya, pihak pengembang aplikasi menghilangkan aset penukar lama yang sepadan dengan tanggungan yang harus  dibayar oleh pengembang kepada membernya, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dan secara mendadak saat member sudah masuk dalam jejaring bisnisnya. 

Contoh misalnya, utang pengembang kepada member adalah 100 ribu. Namun alat penukar yang tersedia, bernilai minimal 500 ribu. Untuk memenuhi 500 ribu, pihak member yang punya saldo 100 ribu, harus mengikuti aktifitas mengejar poin 500 ribu rupiah ini

Nah, akad semacam ini sering dijadikan modus bagi pengembang aplikasi agar aplikasinya itu dikunjungi banyak orang. Bagaimana pandangan fikih terhadap jenis akad semacam? 

Hal semacam ini dalam istilah aslinya adalah termasuk akad najasy (testimoni palsu). Nilai 100 ribu ini sifatnya adalah wajib untuk disampaikan oleh pengembang kepada member. Mengapa? Sebab, sekecil apapun 100 ribu itu, ia masuk kategori harta. 

Keengganan pengembang aplikasi untuk menunaikan pembayaran 100 ribu dengan menjebak mengejar poin 500 ribu, adalah termasuk praktik berdosa (atsimun) karena hikmah najasy-nya. Namun, praktik muamalah yang terjadi tetaplah dipandang sebagai sah secara syara’ – menurut salah satu pandangan pendapat para ulama dari kalangan Madzhab Syafii

Ulama yang memandangnya tidak sah, adalah karena alasan bahwa pengalihan aset penukar adalah seolah  bermakna hanya untuk menghindari pemenuhan utang 100 ribu

Jika anda ingin tahu bagaimana hal itu terjadi, maka silahkan menginstall aplikasi Klik Share, Shopee dan sejenisnya. Lalu, bandingkan dengan apa yang penulis sampaikan di atas! Adakah keserupaan? Jika serupa, maka keduanya adalah termasuk jenis aplikasi yang telah melakukan  pelanggaran akad sehingga berubah menjadi  akad najasy. Muamalahnya tetap sah, namun pihak pengembang telah berdosa. 

Kecenderungan pelanggaran  akad semacam ini, dalam pendataan penulis, adalah dilakukan oleh para pengembang transaksi digital dan diakui secara resmi oleh negara dan legal secara hukum negara. Sifat kerugian yang ditanggung oleh member, umumnya adalah mereka terjebak oleh waktu untuk berlama-lama dengan aplikasi tersebut. Sementara intisari penciptaan aplikasi hanya dimaksudkan untuk  meningkatkan traffic kunjungan ke aplikasi  yang dikembangkan.

Lebih Kejam dari Pelanggaran Akad pada Aplikasi Digital

Jika pelanggaran menempati derajat kejahatan yang berlevel rendah sehingga pihak pelakunya merupakan seorang pendosa, maka pada level yang lebih kejam dari sekedar pelanggaran, adalah ketiadaan tersedianya aset penjamin tanggungan. 

Biasanya kejahatan jenis ini dilakukan oleh pihak pengembang aplikasi yang piawai melakukan pengelabuan. Hasil penelusuran penulis bersama-sama sejumlah rekan peneliti di eL-Samsi (Lembaga Studi Akad Mumalah Syariah Indonesia) berhasil  mendata sejumlah aplikasi sebagai yang dikembangkan oleh orang yang sama dan pernah melakukan praktik yang serupa (Data ada di Peneliti). 

Modus operandi kejahatannya juga sama, yaitu ketiadaan aset penukar yang bisa dijadikan jaminan atas suatu upah / reward bagi member aplikasi. Jadi, aplikasi ini benar-benar murni terindikasi sebagai mentransaksikan  harta mondial atau harta fiktif, atau ma’dum

Intisari dari diciptakannya aplikasi  hanya berbasis member get member (anggota mencari anggota) dan kemudian menjebak member untuk setor keuangan, tanpa merasa dirinya sebagai yang telah ditipu sebab seolah  ada produk yang memperantarainya. Seolah produk tersebut berlaku sebagai sesuatu yang memiliki jaminan (ma fi al-dzimmah), padahal tidak sama sekali. Tidak ada satupun jaminan yang disiapkan oleh pengembang. Mereka hanya menyediakan skema-skema mempermainkan saja. 

Mengapa Barang Jaminan menjadi Modus Baru Pelanggaran dan Kejahatan?

Pertanyaan ini sejatinya sudah lama diantisipasi secara langsung oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf. Dalam banyak  teks fikih, segala transaksi yang melibatkan sesuatu dalam jaminan, memang mengandung potensi gharar (spekulatif) yang besar. Mengapa? Sebab, pihak yang melakukan transaksi acapkali tidak mengetahui / tidak mengenali terhadap obyek yang ditransaksikan secara langsung. Inilah peluang bagi terciptanya tindakan kesengajaan untuk melakukan taghrir (pengelabuan) dan tadlis (penipuan) oleh pihak yang memang berniat jahat. 

Ulama yang membolehkan transaksi dengan obyek ma fi al-dzimmah adalah ulama jumhur, yaitu ulama yang berafiliasi ke pemerintahan dan hakim, seumpama Imam Al-Mawardi dan Imam Qadli Husain. Dasar utama pembolehan adalah selagi barang itu bisa didekati oleh hukum, sehingga  bisa dijamin hukum. Jika tidak, maka tidak ada artinya sifat keterjaminan itu dan pendapat ini yang kemudian dijadikan pijakan oleh para ulama bagi kesahihan transaksi salam (pesan) dan ijarah (sewa jasa) serta cabang-cabangnya. 

Adanya 2 pintu pendapat itu, menjadikan pihak yang lihat dalam melakukan penipuan, mencoba masuk ke ruang antara pembolehan dan pelarangan. Dia berdiri di maqam remang-remang sehingga sulit dideteksi, kecuali bagi pihak yang kuat dalam memegang ketentuan syarat dan rukunnya akad. Untuk pihak yang tidak berpegang kuat terhadap hal tersebut, dengan mudah ia dikelabui oleh kamuflasenya. 

Alhasil, berhati-hatilah dalam melakukan akad dengan harta jaminan. Sebab, ketiadaan jaminan itu terpenuhi, menjadikan akad batal secara syara’. Harta yang diperoleh merupakan harta yang haram. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: kullu lahmin nabata min suhtin, fa al-naru aula bihi (setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka api (neraka) adalah lebih utama baginya). Waspadalah!

Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin

Direktur Komunitas eL-Samsi dan Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jatim

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: