elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Img 20230905 Wa0002

Filosofi Kepemimpinan dalam Islam

Di masa Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau secara langsung mendapat mandat dari Allah SWT lewat risalah kenabian yang apabila dikelompokkan maka peran itu mencakup 2 aspek tugas dan fungsi risalah, yaitu: 1) menjaga agama [himayatu al-din], dan 2) melakukan politik duniia [siyasati al-dunya]. Dua tugas ini selanjutnya digantikan oleh para khulafau al-rasyidin yang empat dan generasi penerus kekhalifahan semenjak era Daulah Bani Umayyah hingga Daulah Bani Abbasiyah dan dilanjut dengan tumbangnya Kekhalifahan Turki Utsmaniyah berganti menjadi Negara Bangsa.

Kemunculan era baru bentuk sistem pemerintahan dari kekhalifahan menjadi monarki absolut dan berubah lagi menjadi negara bangsa, tidaklah merubah tugas pokok dan fungsi utama kepemimpinan dalam Islam yakni sebagai khilafati al-nubuwwah [pengganti pelaksana tugas Nabi]. Sudah barang tentu, hal ini berlaku di semua negara yang mayoritas dihuni oleh orang Islam – seperti: Indonesia – atau negaranya sendiri memberlakukan peraturan dan perundangan yang menganut syariat Islam – misalnya: Malaysia, Brunei Darussalam, Maroko atau Saudi Arabia.

Sistem pemerintahan boleh berbeda, namun semangat kepemimpinan [imamah] tetaplah sama. Idealitas pemimpin negara tetap menghendaki sebagaimana yang telah digariskan oleh nushush al-syari’ah sebab tupoksi dasar pemimpin dalam Islam adalah pengganti rasul secara ijma’. Usaha mendapatkan kategori pemimpin semacam menjadi kewajiban bagi umat Islam secara ijma’. Itulah idealitasnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh al-Imam al-Mawardi [w. 450 H) di dalam Al-Ahkamu al-Sulthaniyyah li al-Mawardy, Juz 1, halaman 15:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

“Kepemimpinan [Imamah] menurut konteksnya adalah berfungsi sebagai pengganti tupoksi kenabian, yakni dalam menjaga agama dan melakukan politik dunia. Menyerahkannya kepada orang yang bisa melakukannya bagi Umat Islam ini adalah merupakan kewajiban secara ijma’”. Al-Ahkamu al-Sulthaniyyah li al-Mawardy, Juz 1, halaman 15]

Karakteristik Pemimpin Ideal dalam Islam

Sebagaimana telah dijelskan bahwa tugas pokok dan fungsi [Tupoksi] pemimpin dalam Islam adalah menjaga agama [hirasatu al-din] dan [siyasati al-dunya]. Ini adalah pondasi utama, sebagaimana disampaikan oleh al-Imam al-Mawardi [w. 450 H] di dalam Kitab Duraru al-Suluk fi Siyasati al-Muluk, Juz 1, halaman 90:

درر السلوك في سياسة الملوك ١/‏٩٠ — الماوردي (ت ٤٥٠)

وَقَالَ أردشير بن بابك فِي عَهده إِلَى مُلُوك فَارس إِن الدّين وَالْملك توأمان لَا قوام لأَحَدهمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ لِأَن الدّين أس وَالْملك حارس وَلَا بُد للْملك من أسه وَلَا بُد للدّين من حارسه لِأَن مَا لَا حارس لَهُ ضائع وَمَا لَا أس لَهُ منهدم

“Di masanya, Ardasyir ibn Babik pernah menasehati Raja Persia: “Sesungguhnya agama dan kerajaan itu ibarat saudara kembar. Tidak ada salah satu yang bisa berdiri tegak tanpa keberadaan lainnya. Agama itu ibarat pondasi, dan kerajaan adalah penjaganya. Kerajaan harus memiliki pondasi dan agama harus memiliki penjaga, sebaba tanpa adanya pihak yang menjaga, maka ajaran agama akan menjadi tersia-siakan. Demikia halnya, kerajaan tanpa pondasi maka akan mudah roboh bangunannya.” [Duraru al-Suluk fi Siyasati al-Muluk, Juz 1, halaman 90]. 

Lebih lanjut, Imam al-Mawardi [w 450 H] menyampaikan:

وَكَيف يَرْجُو من تظاهر بإهمال الدّين استقامة ملك وَصَلَاح حَال وَقد صَار أعوان دولته أضدادها وَسَائِر رَعيته أعداءها مَعَ قبح أَثَره وَعظم وزره

“Bagaimana mungkin bisa berharap dari orang yang menampakkan ciri mengabaikan agama untuk bisa menegakkan pemerintahan dan bisa membawa perbaikan keadaan. Padahal, [dari pemimpin dengan ciri demikian] sungguh akan lahir para penopang kekuasaan [perangkat pemerintahan] yang terdiri dari pihak yang senantiasa berlaku bertentangan. Seluruh rakyat akan menjadi musuhnya, buruk akibatnya dan para perangkat akan berlaku otoriter.” [Duraru al-Suluk fi Siyasati al-Muluk, Juz 1, halaman 90]

Berangkat dari titik ini, maka kriteria pemimpin ideal dalam Islam, adalah menghendaki terdiri dari pihak yang tidak mengabaikan arti penting dari syariat Islam itu sendiri. 

Di dalam Mughny al-Muhtaj ila Ma’rifat Alfadh al-Minhaj, Juz 5, halaman 415, Syeikh al-Khathib Al-Syirbiny [w. 977 H) menyampaikan:

فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ انْعِقَادِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ. وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ، إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا

“Masalah Syarat pemimpin besar [baca: pemimpin negara]] dan penjelasan akad cara mendirikan kepemimpinan Islam. Ini hukumnya adalah fardlu kifayah sebagaimana menegakkan putusan hukum. Karena ummat harus memiliki pemimpin yang bisa menegakkan agama, menolong al-sunnah [tradisi kenabian], menolong orang yang teraniaya dari pihak yang mendhaliminya, serta menunaikan berbagai hak dan menaruhnya di tempat yang sesuai konteksnya.” [Mughny al-Muhtaj ila Ma’rifat Alfadh al-Minhaj, Juz 5, halaman 415].

Al-Imam Syamsuddin al-Ramly [w. 1004 H] di dalam kitabnya Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz 7, halaman 407, memberikan penjelasan lebih lanjut idealitas syarat yang harus terpenuhi bagi keberadaan pemimpin tersebut sebagai berikut:

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/‏٤٠٩ — الرملي، شمس الدين (ت ١٠٠٤)

وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي الْقَاضِي وَزِيَادَةٌ كَمَا قَالَ (شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا) لِيُرَاعِيَ مَصْلَحَةَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ (مُكَلَّفًا)؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مُوَلًّى عَلَيْهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ.

“Berangkat dari sini, maka disyaratkan di dalam sosok pemimpin terpilih itu memenuhi syarat ketentuan sebagai qadly [hakim], dengan ditambah dengan syarat sebagaimana ketentuan [syarat pemimpin adalah apabila ia muslim] agar bisa menjaga kemaslahatan Agama Islam serta pemeluknya [serta mukallaf] karena keberadaannya selaku yang dijadikan wali oleh pihak lainnya. Tanpanya, ia tidak bisa menjadi wali bagi selainnya.” [Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz 7, halaman 407]. 

Alhasil, mafhumnya seseorang bisa menjadi qadly, adalah mereka harus menguasai hukum-hukum syariat. Atau setidaknya yang mendekati penguasaan itu semua. Lebih tegasnya, adalah pernyataan yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad Najib al-Muthi’i di dalam Takmilah al-Muthi’iy atas al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, Juz 19, halaman 192, sebagai berikut:

فإذا ثبت هذا فمن شروط الامام أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا عالما من الفقه ما يخرجه عن أن يكن مقلدا، لان هذه الشروط هي التى تعتبر في حق القاضى فلان تعتبر في حق الامام أولى.

ومن شرط الامام أن يكون شجاعا له تدبير وهداية إلى مصالح المسلمين، لانه لا يتأهل لتحمل أعباء الامة الا بذلك ومن شرطه أن يكون قرشيا هكذا أفاده أكثر الاصحاب وقال أبو المعالى الجوينى من أصحابنا من يجوز أن يكون من غير قريش

“Apabiila semua ketentuan di atas telah berlaku, maka termasuk bagian dari syarat seorang Imam / pemimpin adalah apabila ia seorang laki-laki, berakal, muslim, adil, mengetahui ilmu fikih, cukup bila ia tidak menyandang statusnya sebagai muqallid, sebab ini semua adalah syarat yang ditetapkan untuk haqnya qadly / hakim. Oleh karena itu, bila syarat ini disematkan pada seorang Imam / pemimpin, maka alangkah lebih utama. Termasuk di antara syarat Imam, adalah jika ia seorang yang berani dalam melakukan pengaturan dan sanggup memberi arahan menuju restorasi kaum muslimin, sebab tidak gampang untuk mengeluarkan beban kelemahan umat kecuali dengan keberanian itu. Syarat lainnya, adalah apabila ia seorang bermarga Quraisy sebagaimana hal ini merupakan faedah yang disampaikan oleh mayoritas ashabu al-Syafii. Namun, Al-Imam Abu al-Ma’aly al-Juwaini – salah satu dari ashab al-syafii juga – mengatakan boleh pemimpin itu dari kalangan non-Quraisy.” [al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, Juz 19, halaman 192]

Siapa yang terkana Beban Taklif memilih Pemimpin Ideal?

Karena memilih pemimpin yang ideal merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim secara ijma’, maka secara tidak langsung sosok muslim yang terkena beban khithab syar’i ini dikategorikan sebagai muslim-mukallaf.

Menurut al-Thufy [w. 716 H] di dalam Syarah Mukhtashar al-Raudlah, Juz , halaman 180, beliau menyatakan, bahwa:

شرح مختصر الروضة ١/‏١٨٠ — الطوفي (ت ٧١٦)

مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ: الْعَقْلُ، وَفَهْمُ الْخِطَابِ. فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ، لِعَدَمِ الْمُصَحِّحِ لِلِامْتِثَالِ مِنْهُمَا، وَهُوَ قَصْدُ الطَّاعَةِ. وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالَيْهِمَا، غَيْرُ وَارِدٍ، إِذْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، كَوُجُوبِ الضَّمَانِ بِبَعْضِ أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ.

“Syarat seseorang disebut mukallaf adalah berakal dan memahami perintah syara’ [fahm al-khithab]. Oleh karena itu, kanak-kanak dan orang gila tidak terkena beban taklif syar’i karena ketiadaan keduanya sebagai yang disebut sah melakukan kepatuhan, yang merupakan tujuan utama dari khitab syar’i yaitu taat. Sementara kewajiban mereka atas zakat, dan penghasilan harta keduanya bukanlah merupakan yang warid secara syara’ khususnya bila ditinjau dari sisi korelasi hukum wajibnya zakat karena sebab. Karelasi ini adalah sama dengan ketentuan wajibnya ganti  rugi yang diakibattkan perilaku hewan ternak.” [Syarah Mukhtashar al-Raudlah, Juz , halaman 180].

Singkatnya, bahwa pihak yang disebut sebagai mukallaf dan terkena beban taklif – dalam pandangan al-Thufy – adalah muslim yang berakal. Alasannya, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Thufy lebih lanjut:

يَكُونُ عَاقِلًا يَفْهَمُ الْخِطَابَ، وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْعَقْلِ فَهْمُ الْخِطَابِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا لَا يَفْهَمُ الْخِطَابَ، كَالصَّبِيِّ وَالنَّاسِي وَالسَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُمْ فِي حُكْمِ الْعُقَلَاءِ مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَهُمَا لَا يَفْهَمَانِ

“Dengan adanya syarat berakal, maka ia dimungkinkan bisa memahami perintah syara’ sehingga wajib keduanya berlaku semua. Hal ini karena tidak ada keharusan bahwa berakal harus memahami perintah syara’ sebab bisa jadi ada orang berakal namun tidak faham perintah syara. Contohnya adalah anak kecil, orang yang lupa, mabuk, terkena penyakit ayan. Mereka semua adalah orang berakal semua secara muthlak atau bila ditilik dari sebagian pandangan, namun keduanya tidak bisa dikategorikan paham dengan perintah syara’.” [Syarah Mukhtashar al-Raudlah, Juz , halaman 180].

Menariiknya dari pandangan al-Thufy ini, adalah tidak ada ketentuan baligh, sebagaimana yang masyhur di kalangan ulama’. Misalnya, pandangan salah satu ulama’ Syafiiyah, Syeikh Muhammad al-Zuhry al-Ghamrawy [w. 1338] di dalam Kitab al-Siraj al-Wahab, Juz 1, halaman 511, sebagai berikut:

وَإِنَّمَا تسمع من مُكَلّف أَي بَالغ عَاقل فَلَا تسمع من صبي وَمَجْنُون

“Kesaksian bisa didengar darii seorang mukallaf, yaitu orang yang telah memasuki usia baligh dan berakal. Oleh karena itu, kesaksian tidak bisa didengar dari seorang anak dan orang gila.” [al-Siraj al-Wahab, Juz 1, halaman 511]

Secara sharih disebutkan bahwa syarat mukallaf itu adalah muslim, baligh dan berakal. Di sebagian teks juga dicantumkan syarat lain, yaitu merdeka [hurriyah]. 

Singkatnya, bahwa pihak yang memiliki beban taklif syar’i memilih pemimpin yang ideal dan mendekati idealitas sebagaimana yang dianjurkan syara’, adalah pihak yang telah memenuhi ketentuan muslim, berakal, baligh dan merdeka. 

Kapan Kewajiban itu datang?

Kewajiban menegakkan pemimpin yang memilii karakteristik ideal sebagaimana yang tertuang dalam nushush al-syari’ah, adalah sudah barang tentu memiliki ikatan dengan waktu pelaksanaan. Jelasnya, waktu untuk menyalurkan kewajiban. 

Karena di negara kita Indonesia ini menganut sistem demokrasi yang berbasis hak pilih saat Pemilihan Umum [Pemilu], maka kewajiban memilih pemimpin ideal itu sudah barang tentu pula tiba saat wajibnya adalah pada waktu pencoblosan di bilik suara Pemilu. Di situlah ketaatan ijma’ mengikuti khithab syar’i itu dipertaruhkan. 

Berdasarkan hal ini, maka secara tidak langsung pula dapat diartikan bahwa peserta Pemilu yang berhak memiliki hak suara memilih adalah mereka yang sudah memasuki usia mukallaf, yang dicirikan oleh kondisi fisik dan ruhani berupa: Islam, berakal, baligh dan merdeka

Spread the love

Related Articles

Tinggalkan Balasan