elsamsi log

Menu

Pemutusan Kontrak Secara Sepihak: Antara Putusan Mahkamah Agung dan Konsepsi Fikih

Pemutusan Kontrak Secara Sepihak: Antara Putusan Mahkamah Agung dan Konsepsi Fikih

Berkaca pada putusan hukum (yurisprudensi) yang terdapat di Mahkamah Agung (MA) negara kita, disampaikan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak, adalah termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Beberapa peraturan itu antara lain sebagai berikut:

  1. Berrdasarkan Jurisprudensi MA No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan bahwa: “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”
  2. Putusan MA No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan, bahwa: “perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.”
  3. Putusan MA No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan “Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;”
  4. Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, menyatakan: “Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;”

Secara garis besar, menurut peraturan di atas, tindakan “pemutusan perjanjian kontrak” secara sepihak adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Bagaimana dengan aturan dalam syariat kita?

Kita sudah sampaikan dalam tulisan terdahulu, bahwa pemutusan kontrak / nota kesepahaman adalah termasuk akad iqalah. Akad ini tidak hanya berlaku atas akad jual beli, melainkan semua akad yang menjadi rumpun dari akad jual beli adalah termasuk bagian dari akad iqalah. Misalnya, akad ijarah, syirkah, qiradl, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah gadai. Yang jelas, semua jenis muamalah yang berbasis kontrak (akad) memungkinkan untuk terjadinya iqalah (raf’u al-aqdi). 

Namun, syarat terjadinya iqalah dalam Islam di atur sedemikian rupa sehingga tidak semua pembatalan kontrak bisa dikategorikan sebagai akad iqalah

Penting untuk dicatat bahwa iqalah merupakan yang masyhur di kalangan fuqaha Madzhab Hanafi. Alhasil, segala ketentuannya juga mensyaratkan mengikuti Madzhab Hanafi. 

Syarat sahnya Iqalah dalam madzhab ini melazimkan saling rela, mengembalikan harga dan barang sesuai akad pertama dilakukan, tidak boleh memungut biaya kompensasi, dan minimal terjadinya iqalah adalah harus ada obyek yang ditransaksikan (ma’qud ‘alaih). Ketiadaan ma’qud ‘alaih, menjadikan transaksinya tidak sah disebabkan karena sama dengan bai’ ma’dum (transaksi fiktif).

Dalam konteks jual beli, maka ma’qud alaih-nya jual beli adalah barang dagangan (mabi’). Dalam akad ijarah, maka ma’qud alaih-nya adalah barang yang disewakan (ma’jur alaih). Dalam akad syirkah, maka ma’qud alaih-nya adalah obyek usaha. 

Pembatalan Kontrak secara Sepihak

Jika menilik dari konsepsi iqalah sebagaimana yang telah disampaikan di atas, ketiadaan masing-masing pihak saling merelakan atas pembatalan suatu kontrak, menjadikan akad iqalah sebagai batal atau tidak sah. Alasannya, sebab tidak terpenuhi syarat sahnya iqalah. 

Maka dari itu, pembatalan suatu perjanjian secara sepihak, adalah merupakan bagian dari perilaku wanprestasi (merugikan) dalam syara’. Oleh karenanya, sudah benar bila di dalam butir putusan Yurisprudensi MA tersebut disampaikan sebagai perbuatan melawan hukum. 

Secara fikih, maksud dari melaawan hukum, adalah hukum yang mengatur syarat bolehnya iqalah, yaitu saling rela antara dua pihak yang bertransaksi. Dan rupanya hal ini senafas dengan bunyi Yurisprudensi MA di atas. 

Setiap adanya kerugian, maka melazimkan ganti rugi (dlaman). Secara fikih, konsepsi kerugian akibat pembatalan sepihak suatu kontrak jual beli atau kontrak lainnya, dapat berakibat pada kerugian pihak lain. 

Kerugian yang bisa diganti rugi dalam syariat, adalah kerugian yang bisa dikuantifikasi besarnya (taqwim al-’urudl). Mafhum mukhalafahnya, kerugian yang tidak bisa ditaqwim, menjadikan kerugian itu tidak bisa dituntut ganti ruginya. Bagaimana mahu dituntut ganti rugi, sementara tidak ada kriteria yang bisa digunakan sebagai patokan (mitsly). Semua itu disebabkan karena, esensi dari ganti rugi adalah setara dengan tingkat kerugian.

إن القاعدة العامة التي تحكم مقدار التعويض تتمثل بأن يكون مساوياً لقيمة الضرر المباشر فلا ينقص عنها ولا يزيد، ويبدو لنا أن المقصود بالمساواة هنا هي المساواة التقريبية ، وإلاّ فأن تعويض الضرر على نحو يحقق المساواة التامة بينه وبين التعويض أمراً صعب التحقيق ، ولهذا فإن الهدف من التعويض هو جبر الضر كله بحيث يلتزم المسؤول بتحمل نتائج فعله الخاطئ ، إلاّ أنه من المعروف أن الأضرار تختلف فيما بينها من حيث تقويمها . 

Itu sebabnya, salah satu bagian dari syarat sah berlakunya akad iqalah adalah eksistensi  mabi’. Ketiadaan mabi’, maka tidak ada ganti rugi sebab elemen yang dirugikan sebagai yang dianggap belum terjadi. Dalam hal ini, 

Bagaimana jika obyek akadnya terdiri dari aset usaha?

Suatu kerjasama untuk mendirikan usaha, maka kerjasama ini masuk dalam rumpun akad syirkah, qiradl atau akad mudlarabah. Ketika pembatalan sepihak terjadi pada akad syirkah, maka secara syara’ metode taqwim kerugian adalah didasarkan pada sejauh mana masing-masing pihak itu melangsungkan kerjanya. 

Modal yang disertakannya wajib dikembalikan kepada pelaku, dan kerjanya dalam pengembangan syirkah menjadi bagian yang harus digaji dengan ujrah mitsil. Hal yang sama juga berlaku atas akad qiradl dan mudlarabah. Pihak yang melaksanakan di lapangan (amil) atau mudlarib menjadi berhak atas ujrah mitsil dan dihisab menurut lamanya perjalanan kontrak itu sudah dilakukan. 

Hal yang berbeda terjadi pada hukum positif, di mana pihak yang tidak memenuhi akad kontrak sesuai dengan durasi yang telah disepakati, maka dia yang terkena pinalti. Padahal, dalam sistem akad kerjasama, boleh bagi salah satu pihak untuk membatalkan kontrak yang terjadi, kapan saja. Wallahu a’lam bii al-shawab

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: