elsamsi log

Menu

Terseret ke Investasi Bodong

Terseret ke Investasi Bodong

Mengandalkan keberadaan analisis tehnikal dan analisis fundamental saja tanpa memperhatikan keberadaan sah atau tidaknya barang yang diakadi secara syara’, dapat menyeret seorang trader jatuh dan masuk ke dalam jurang skema bisnis investasi bodong yang mengatasnamakan tradingBaca artikel sebelumnya di sini!

Jika hal itu terjadi pada jalur jual beli, maka jual beli yang dilakukan adalah termasuk jual beli barang fiktif.

Apa itu barang fiktif?

Contoh dari jual beli barang fiktif adalah perdagangan saham fiktif. Saham fiktif dicirikan adanya lembaran nota saham, namun tidak ada aset produksi di baliknya. 

Kripto adalah bagian dari barang fiktif, sebab kripto bukanlah mata uang dan bukan lembar surat yang berjamin aset produksi. Ia tidak memiliki manfaat apapun.

Ada yang menyebut barang fiktif itu dengan istilah lain sebagai barang mondial (gaib / harta angin). Aslinya barang itu tidak ada, namun dibuat seolah-olah ada. Kondisi “seolah-olah ada barang” dibuat melalui jalur rekayasa. 

Rekayasa yang berlaku di sini sudah pasti termasuk rekayasa yang diharamkan (hilah muharramah) sebab membuat seolah-olah ada barang yang sejatinya tidak ada. 

Rekayasa semacam ini menempati derajat illat hukum larangan bisnis dalam syara’ karena setara dengan makna tadlis (pengelabuan) dan taghrir (penipuan). 

Contoh praktis: hak orang bekerja adalah mendapat upah karena pekerjaan yang telah dilakukan. Kewajiban orang yang mempekerjakan adalah memberi upah terhadap pihak yang disuruh bekerja. 

Upah pekerjaan bisa 2, bisa dalam bentuk ujrah dan bisa dalam bentuk bonus (ju’lu). Namun relasi kelaziman yang tidak bisa ditinggalkan adalah baik ujrah atau ju’lu wajib berasal dari pihak yang menyuruh (ja’il). 

Baik upah atau bonus juga wajib berupa sesuatu yang berharga sehingga wajib terdiri atas mata uang / money atau berupa barang fisik atau pekerjaan yang sepadan gajinya

Yang dinamakan dengan mata uang adalah qimatu al-mitsly, yaitu nilai standar yang berlaku di pasaran umum di suatu lokasi / daerah. 

Bukanlah sesuatu disebut sebagai mata uang apabila tidak berlaku di suatu lokasi / daerah tertentu. Alhasil, “daerah” adalah bagian dari batasan syara’ atas ‘uang”. 

Oleh karenanya, bitcoin dan aset kripto lainnya tidak bisa disebut sebagai qimatu al-mitsly disebabkan karena tidak memiliki batasan lokasi berlakunya secara syara’. Itu sebabnya, bitcoin dan aset kripto lainnya tidak berlaku sebagai upah atau yang setara dengan upah, misalnya mahar.

Ketentuan Asal Upah

Upah datangnya dari pihak penyuruh ke yang disuruh atau yang memiliki ikatan relasi utang dengan pihak penyuruh. 

Apabila uang / upah itu datangnya dari pihak lain yang tidak memiliki ikatan “penyuruh pihak yang diupah”, maka upah tersebut sebenarnya bukan upah. Fafham!

Demikian halnya dengan barang yang dijualbelikan. Seperti diketahui bahwa sebuah barang bisa dijadikan obyek trading (sil’ah), adalah manakala memenuhi 5 syarat, yaitu: (a) barangnya wajib suci, (b) bisa diambil manfaatnya, (c) bisa diserah-terimakan secara fisik, (d) bisa dimiliki atau milik dari pihak penjual, dan (e) baik (shalah). 

Jika keliima hal di atas tidak terpenuhi, maka barang yang dijualbelikan itu sebenarnya bukan barang. Lalu disebut apa? Mondial atau barang fiktif. 

Simak pada ketentuan wajibnya shalah! Gambaran dari shalah ini ada 2 pengertian, yaitu: 

Pertama, shalah/baik karena barang dan harganya bisa dipastikan penyerahannya. Ilustrasi yang disampaikan oleh para fuqaha adalah biji tanaman yang siap dipetik dan sudah keras. Jika kondisi ini kita ilhaq-kan dengan obyek trading, maka ada kepastian harga dan barang sehingga menolak berlakunya sifat jahalah (ketidakmakluman harga), gharar (spekulasi) dan ghabn (kecurangan) serta maisir (judi / tebak-tebakan). 

Kedua, tidak ada praktik riba di dalamnya. Ketiadaan riba bisa menjadi alasan bahwa upah tersebut adalah berlaku sah sebagai utang. Utang wajib ditunaikan sesuai dengan besaran utang itu disampaikan. 

Hiwalah Fasidah

Hak tagih utang, adalah bagian dari obyek yang bisa dijualbelikan. 

Akad menjualbelikan hak tagih utang ini disebut dengan istilah akad hiwalah, atau akad bai’ ma fi al-dzimmah bi ma fi al-dzimmah atau bai’ al-dain bi al-dain. Bolehnya transaksi ini adalah apabila tidak ada praktik riba qardly di dalamnya.

Praktik jual beli barang fiktif dengan obyek hak tagih utang yang tidak sah, terjadi manakala penagihan dilakukan tidak pada orang yang memiliki kewajiban. Penagihan justru dilakukan kepada pihak lain yang sejatinya tidak memiliki relasi utang apapun dengan pihak penyuruh dan yang disuruh. Praktik semacam inilah yang disebut sebagai akad hiwalah fasidah (tagihan rusak).

Misalnya, A memiliki utang ke B. Namun B menagih utang A terhadap Si C. Padahal, Si C tidak memiliki utang apapun terhadap Si A. C juga bukan wakil dari Si A, kafil si A atau bahkan dlamin Si A. Inilah hiwalah fasidah itu. Menagih utang orang lain kepada pihak lain yang tidak memiliki relasi utang.

Transaksi seperti ini merupakan transaksi batil, karena memakan harta orang lain secara tidak sah. Di dalam trading, umumnya transaksi ini diawalii karena keberadaan obyek yang diperdagangkan tidak sah berlaku sebagai barang dagangan (bidla’ah).

Kripto dan beberapa turunannya adalah bagian dari itu semua. Ciri utama ketiadaan bidla’ah itu bisa ditengarai adanya komoditi, adalah berawal dari status broker yang tidak legal. 

Ingat, bahwa tidak legalnya broker menandakan tidak adanya saham (opsi) dan aset derivatif! Tidak ada opsi dan aset derivatif, merupakan istilah lain dari trading bodong atau investasi bodong. Bagaimana mungkin broker memperdagangkan saham, sementara syarat untuk bisa berdagang saham adalah harus legal!? Fafham

Ditulis oleh:
Muhammad Syamsudin (Peneliti eL-Samsi)

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: