el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Pengantar Tijarah

Menurut literasi syariah, definisi dari tijarah adalah

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٢/‏١٧٣ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

والتجارة: هي تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية – كشراء – سواء كان بعرض أم نقد أم دين – حال، أم مؤجل وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرث، فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم زكاتها، وكهبة بلا ثواب.

“Niaga (perdagangan syariah) itu adalah usaha membolak-balikkan modal yang dimiliki dengan jalan pertukaran (mu’awadlah), yang disertai dengan niat meniagakannya – seperti halnya lewat pembelian berupa barang, naqdin (emas atau perak) atau dain (piutang) – baik dengan jalan kontan atau tempo. Berdasarkan hal ini maka mushannif memberi pengecualian terhadap sesuatu yang dimiliki tanpa melalui jalan pertukaran, seperti yang dimiliki lewat jalan mewaris. Jadi, apabila ada ahli waris mendapatkan harta tinggalan berupa barang dagangan (urudl al-tijarah), maka ia terhitung belum wajib mengeluarkan zakat tijarah (di tahun itu), sebagaimana seseorang mendapatkan pemberian cuma-cuma (hibbah bighairi tsawab) – berupa urudl al-tijarah.”

Menilik pada definisi di atas, maka naqd adalah salah satu produk yang bisa diniagakan secara syara’. Lantas, apa itu naqd, dan bagaimana dengan praktik perniagaannya di era sekarang? Mari kita kaji! (Baca juga: Riba dan Batasanya dalam Muamalah)

Pengertian Naqd

Ditinjau dari pengertian ashalnya, naqdin dalam wilayah fiqih adalah merujuk pada komoditas emas dan perak. Misalnya, adalah seperti penggunaan ungkapan mengenai nishab zakat naqdain di dalam Kitab Fiqih Manhajy ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafii berikut ini:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٢/‏٢٩ — مجموعة من المؤلفين

نصاب النقدين (الذهب والفضة) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ قدره عشرين مثقالًا، فهذا هو نصاب الذهب، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فهذا هو نصاب الفضة.

“Nishab Naqdain (emas dan perak). Emas tidak wajib dizakati sehingga mencapai kadar 20 mitsqal, dan ini adalah nishabnya emas. Demikian halnya dengan perak, tidak wajib dizakati sehingga setara dengan 200 dirham. Ini adalah nishabnya perak (fidllah).”

Lantas, bagaimana kemudian muncul istilah naqdi al-balad sehingga dimaknai sebagai mata uang suatu negeri? (Baca juga: E-Money dalam Pandangan Syeikh Abdullah bin Bayah)

Mata Uang

Untuk menjawab pertanyaan ini, penting kiranya kita memperhatikan ungkapan menarik yang disampaikan oleh Imam Abu al-Ma’aly al-Juwainy rahimahullah di dalam Kitabnya Nihayat al-Mathlab fi Dirayat al-Madzhab sebagai berikut:

نهاية المطلب في دراية المذهب ٧/‏١٨٨ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

أن المتلف يضمن الأصل بالجنس، والصنعة بنقد البلد، حتى إن كان من الذهب، والنقد في البلد الذهب يغرَم الأصلَ، وتقوم الصنعة بالذهب. فإن كان النقد الذهب، والمصنوع من الفضة، غرِم الأصلَ بالفضة، والصنعةَ بالذهب

“Sesungguhnya orang yang telah merusakkan barang memiliki kewajiban dasar mengganti rugi barang asli dengan barang yang sejenis (asli), dan upah pengerjaannya dengan mata uang yang berlaku di negeri itu. Sehingga, apabila barang yang dirusakkan itu terdiri atas emas murni, sementara mata uang di negeri itu terbuat dari emas, maka ganti rugi dipungut berupa emas murni. Selanjutnya, upah pengerjaannya dinilai dengan emas. Maka dari itu, bila mata uang negeri itu berupa emas, sementara barang yang dirusak terbuat dari perak, maka ganti rugi dibayar dengan perak, sementara pengerjaannya diganti dengan emas.”

Baca juga: Subyektifitas dan Obyektifitas Hukum Content Creator menurut Hukum ISlam

Kriteria Mata Uang

Menyimak dari ungkapan yang disampaikan oleh Syeikh Juwaini di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, bahwa:

  1. Mata uang pada dasarnya harus dapat berfungsi sebagai satuan hitung untuk membayar ganti rugi
  2. Uang memiliki nilai bahan (fisik) dan nilai tertera
  3. Uang merupakan barang ribawi, oleh karena itu nilainya menghendaki relatif stabil
  4. Uang meniscayakan diterbitkan oleh negara sehingga sah berlaku sebagai instrumen pertukaran dan satuan hitung pembayaran ganti rugi di negeri tersebut (Baca juga: Kemiripan Stretegi Perniagaan Murabahah, Musawamah)

Benang merah kesimpulan di atas nampaknya juga diakui oleh para ekonom syariah di era modern dewasa ini, yang salah satunya sebagaimana tertuang dalam dokumentasi Syeikh al-Barquty berikut ini:

مجلة البيان للبرقوقي ٤/‏٨٨ — البرقوقي (ت ١٣٦٣)

ومبلغ القول أن شروط النقد كلها تنحصر في شيء واحد وهو الاعتدال وعدم الميل إلى الهوى والغلو في الثناء أو الهجاء

“Puncak dari pendapat ini menyatakan bahwa syarat naqd seluruhnya teringkas dalam kesimpulan yang sama, yaitu bahwa uang harus memiliki nilai yang stabil, tidak fluktuatif mengikuti sentimen pasar.”

BAca juga : Belajar Akuntansi Syariah, Kenali Prinsip Dasarnya!

Kesimpulan Kajian

Walhasil, istilah naqdu al-balad muncul karena adanya kebutuhan satuan hitung dan dapat digunakan sebagai tolok ukur ganti rugi. Sebagai tolok ukur, maka uang seolah berlaku sebagai instrumen pengadil harga barang atau jasa sehingga mutlak memiliki nilai yang relatif stabil dan tidak fluktuatif. Fungsi pengadil ini, sebelumnya tersemat di dalam emas dan perak. Itu sebabnya, dalam perkembangannya, mata uang modern diqiyaskan dengan emas dan perak (naqdain) tersebut. Terakhir, kemudian muncul istilah naqd al-balad, yaitu mata uang yang berlaku di negeri tersebut. (Baca juga: Utang Produksi yang Wajib dizakati)

Penggunaan mata uang lain di suatu negeri, tidak diperkenankan secara syara’. Hal ini berdasarkan pendapat dari Imam al-Mawardi rahimahullah ketika berbicara mengenai kewenangan wakil menjual barang yang diwakilkan padanya. Imam al-Mawardy rahimahullah mengatakan:

الحاوي الكبير ٦/‏٥٣٩ — الماوردي (ت ٤٥٠)

فَأَمَّا حَالَةُ الْإِطْلَاقِ فَهُوَ أَنْ يَأْذَنَ لِوَكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ إِذْنًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِشَرْطٍ أَوْ عَلَى صِفَةٍ. فَعَلَى الْوَكِيلِ فِي بَيْعِهِ ثَلَاثَةُ شروط أَحَدُهَا: أَنْ يَبِيعَهُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ. فَإِنْ عَدَلَ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ.

“Adapun wakalah mutlaq yaitu apabila seorang muwakkil mewakilkan kepada wakilnya mengenai urusan jual beli dengan izin mutlak tanpa adanya batasan syarat atau karakteristik tertentu. Di saat seperti ini, maka wajib atas wakil memenuhi 3 syarat dalam menjual barang yang diwakilkan padanya. Salah satunya, adalah jika menjual barang itu dengan mata uang yang berlaku di suatu negeri. Berpindah ke mata uang lain adalah tidak diperbolehkan.”

Baca Juga: Tinjauan Fikih terhadap Transaksi SPOT dan Apa beda cicil emas dan kredit emas

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content