Indonesia memiliki sekitar 400 ribu ha pantai yang sudah dioperasikan sebagai kawasan tambak. Dari jumlah itu, sekitar 240 ribu ha yang aktif berproduksi, dan hanya 60 ribu ha saja yang dimanfaatkan untuk tambak udang intensif. Hasilnya, umumnya 10–12 ton per ha untuk tambak rakyat, dan dapat berlipat dua kali untuk tambak yang diusahakan korporasi besar.

Introduksi teknologi intensif pertambakan, lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), disinyalir telah mampu meningkatkan produktifitas tambak. Untuk tambak tradisional, tanpa teknologi, umumnya produktivitas petani adalah mencapai 5 kwintal – 1 ton per siklus per hektare, dengan size udang sebesar 80 biji per kilogram, dapat diperoleh penghasilan kurang lebih Rp 60 juta sekali panen. Saat ini dengan mengembangkan budidaya udang tambak intensif, size yang diperoleh bisa mencapai size sebesar 40 udang per kilogramnya, dengan total produktivitas sebesar 12 ton per siklus per hektare, maka dapat diperoleh sekitar Rp 960 juta. Hampir 1 Milyar. 

Permasalahan fikihnya, adalah dengan melihat potensi tingginya penghasilan para petani tambak ini, apakah mereka bisa dikenakan wajib zakat perikanan tambak? Bagaimana cara mengukur nishabnya? 

Sebagai jawaban untuk permasalahan ini, maka kita perlu meninjau bagaimana fikih mengatur masalah zakat ini. 

Pertama, Harta Obyek Zakat

Zakat merupakan ibadah yang bersifat tauqify, artinya segala ketentuannya telah ditetapkan oleh syara’. Obyek mata pencaharian yang wajib dizakati juga sudah ditetapkan oleh nash. Keliman obyek tersebut, antara lain meliputi:

1. Hasil pertanian yang terdiri atas biji-bijian
2. Hasil perkebunan yang mencakup buah-buahan
3. Hasil peternakan, yang meliputi kambing, sapi dan onta, dengan catatan ketiganya merupakan yang digembalakan
4. Hasil tijarah (niaga / perdagangan), dan 
5. Harta simpanan yang terdiri atas Emas dan Perak

Dasar rujukan dari penjelasan ini adalah:

تجب الزَّكَاة فِي خَمْسَة أَشْيَاء الْمَوَاشِي والأثمان والزروع وَالثِّمَار وعروض التِّجَارَة

“Zakat wajib berlaku atas 5 hal, yaitu ternak, barang berharga, tanaman, buah-buahan, dan harta niaga.” (Matn Ghayat wa al-Taqrib). 

Kedua, Harta yang diperoleh dari selain Lima Obyek Zakat

Karena ada beragam profesi yang dilakukan oleh setiap individu muslim dan mampu memberikan penghasilan baginya, akan tetapi profesi tersebut tidak masuk dalam rumpun 5 obyek wajib zaakt di atas, maka para fuqaha menetapkan qiyasnya mata pencaharian tersebut dengan praktik tijarah. Hal ini berdasar sebuah nash yang dikutip oleh mushannif Kitab Busyra al-Karim, Juz 2, halaman 50 sebagai berikut:

وروى أبو دود بإخراج الصدقة مما يعد للبيع

“Imam Abu Dawud meriwayatkan hendaknya zakat dikeluarkan untuk setiap barang yang diperoleh dari niaga / jual beli”

Di dalam Kitab Hawasyi al-Madaniyah Juz 2, halaman 95 juga disebutkan, bahwa:

وقد قررنا أن ما لازكاة  فى عينه تجب فيه زكاة التجارة من الجذوع والتين والأرض إذ ليس فى هذه المذكورات زكاة عين، ومالازكاة فى عينه تجب فيه التجارة.

Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di zakati menurut ainnya) wajib baginya zakat tijaroh (perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-jenisnya tidak termasuk di zakati secara ain (kondisi barang) dan segala yang tidak dizakati secara ain. Harus dizakati dengan zakat tijaroh, (perdagangan / 2,5 % ).

Berdasarkan penjelasan dari ibarat ini, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak masuk rumpun obyek zakat dari sisi ainiyah hartanya, maka dikeluarkan zakat tijarah, dengan catatan ada niat untuk diniagakan. Besarannya, adalah 2,5%. 

Ketiga, Cara menghitung Zakat Tijarah untuk Harta non Obyek Manshush

Syeikh Wahbah al-Zuhaily menyampaikan cara menentukan urudl al-tijarah adalah sebagai berikut: 

يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها

“Pedagang menghitung harga urudl atau barang niaga yang dimilikinya di akhir tahun, sesuai dengan harga yang berlaku saat wajib zakat itu dikeluarkan, dan bukan sesuai dengan harga pembeliannya.” (Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 3, halaman 1866)

Ibarat ini menjelaskan bahwa urudl ditetapkan sesuai dengan harga barang saat wajib zakat itu terjadi. Namun, tidak ditemukan penjelasan, apakah hal ini juga berlaku pada pertambakan? Sebab, di dalam pertambakan, sudah pasti harga benih udang yang dimasukkan ke dalam tambak akan sangat berbeda sekali dengan harga ketika udang itu telah besar. 

Lebih lanjut, Syeikh Wahbah al-Zuhaily menjelaskan:

ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول 

“Selanjutnya, zakat dikeluarkan sesuai dengan yang diperintahkan syara’, seluruh harta niaga ditotal satu sama lain, kendati jenis barangnya berbeda-beda, misalnya terdiri atas baju, kulit, atau barang lain yang hendak dikembangkan dengan jalan niaga. Harga dari semua urudl ini selanjutnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya tanpa khilaf sebab harga urudlnya, dan bukan sebab ain barangnya. Karena sesungguhnya nishab itu adalah berdasar harga, oleh karenanya zakat juga diambil darinya sebesar 2,5% dari total qimah, sebagaimana nuqud (dinar dan dirham) berdasar kesepakatan para ulama. Ibnu Mundzir berkata: Para ahli ilmu telah berijma bahwa sesungguhnya di dalam setiap urudl yang dimaksudkan untuk niat ditijarahkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah tercapai haul.” (Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 3, halaman 1866)

Ibarat di atas menjelaskan cara menentukan besarannya urudl, ketika urudl itu sudah terdiri dari barang jadi, dan bukan yang tengah dikembangbiakkan. Adapun di dalam tambak, qashdu al-tijarah ini berlakunya adalah ketika udang sudah besar dan siap panen. Alhasil, ia dinilai sebagai urudl, adalah saat udang itu sudah besar, dan saat itu baru berlaku transaksi jual beli. Dengan demikian, ketika masih berupa benih dan sedang dibiakkan, maka tidak berlaku yang namanya urudl, meskipun benih itu diperoleh dari membeli. 

Perhatikan musthalah dari urudl berikut ini:

معنى عروض التجارة: العروض جمع عَرَض (بفتحتين): حطام الدنيا، وبسكون الراء: هي ما عدا النقدين (الدراهم الفضية والدنانير الذهبية) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة. ويدخل فيها عند المالكية الحلي الذي اتخذ للتجارة. والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية، ويزكى زكاة عروض التجارة. أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقراً لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة، فلا زكاة فيه.

“Makna dari urudl al-tijarah. Urudl adalah jama dari ‘aradl (dengan dua fathah hurufnya), adalah materi duniawi. Bila dibaca dengan sukun ra’-nya, maka ia diartikan sebagai segala sesuatu selain naqdain (dirham yang terbuat dari perak, dan dirham yang terbuat dari emas) mencakup segala harta, kebun, atau berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, dan sejenisnya, dan disiapkan untuk maksud diperdagangkan. Menurut Malikiyah, masuk dalam kategori urudl adalah perhiasan yang dibeli untuk maksud dijuual kembali. Adapun kebun yang niat diniagakan oleh pemiliknya, baik dengan jalan menjual atau membeli, maka secara hukum ia menempati aset niaga, oleh karenanya wajib dizakati sebagai harta dagang. Adapun kebun (tanah) yang dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya, atau sebagai tempat bekerja, maka kedudukannya menyerupai tempat dagang atau tempat produksi. Alhasil, tidak wajib dizakati.” (Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 3, halaman 1866)

Bila pengertian ini kita tarik ke tambak, maka tanah tambak menempati derajat aset produksi, sehingga tidak masuk bagian yang wajib dizakati. Sementara itu, udang yang dibiakkan tidak menempati satupun jenis di atas, sebab belum menduduki sil’ah ketika udang tersebut masih berada di dalam tambak. Jadi, status udang tersebut menjadi urudl, adalah dimulai ketika udang tersebut sudah dipanen dan kemudian dijual. 

Kesimpulan Hukum

Setatus urudl al-tijarahnya udang dalam konteks petani tambak, diperselisihkan, sehingga secara hukum dapat diperinci menurut dua pandangan berikut:

1. Apabila benih udang dianggap sebagai bagian dari urudl al-tijarah, maka ketika udang tersebut masih dalam masa pembiakan ia juga sudah dipandang sebagai urudl al-tijarah. Alhasil, bila udang selesai dipanen dan setelah mencapai haul terhitung sejak benih itu dibiakkan, dan hasil penjualan udang itu mencapai nishab, maka saat itu juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kesimpulan ini adalah berangkat dari pendapat bahwa sebuah aset niaga ditetapkan mulai sejak awal membeli benih dengan niat diniagakan. Pendapat ini secara mafhuman, agaknya kontradiktif dengan kedudukan benih pada zakat zuru’ dan tsimar. Faktor murajjihnya, hanya penulis dapati bahwa tambak tidak sama dengan zuru’ secara manshush dan tidak bisa diilhaqkan.
2. Apabila benih udang tidak dianggap sebagai bagian dari urudl al-tijarah, maka waktu memasukkannya benih ke dalam tambak tidak dihitung sebagai awal mula haulnya urudl al-tijarah. Hitungan haul urudl al-tijarah dimulai sejak udang itu dipanen dan dijual, kemudian harganya disimpan selama satu tahun. Bila sisa harta itu mencapai nishab, maka baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 

Dari kedua pandangan ini, kita masih membutuhkan adanya penelitian lebih lanjut oleh para fuqaha. Dan kiranya masih sebatas ini yang bisa peneliti sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kajian lebih lanjut. Wallahu a’lam bi al-shawab. 

REFERENSI TAMBAHAN:

وطريقة تقويم العروض : هي عند الجمهور غير الشافعية أن تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة احتياطاً لحق الفقراء، ولا تقوم بما اشتريت به. فإذا حال الحول على العروض، وقيمتها بالفضة نصاب، ولا تبلغ نصاباً بالذهب، قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب، وبالذهب تبلغ نصاباً قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها، ولا فرق بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض

“Cara menentukan urudl al-tijarah menurut jumhur ulama selain Syafiiyah, adalah dengan jalan menghitung seluruh harga dagangan ketika sudah tercapai haul sebagai bagian yang disiapkan untuk para masakin, baik itu terdiri atas emas atau perak, sebagai bentuk kehati-hatian dalam penunaian haknya fuqara. Harga tersebut tidak dihitung berdasarkan harga belinya. Saat haul urudl al-tijarah itu tercapai, dan harganya mencapai nishab apabila distandartkan dengan nishabnya perak, namun tidak mencapai nishabnya emas, maka harga urudl distandarkan dengan perak supaya kaum fuqara dapat memperoleh bagiannya. Hal yang sama juga berlaku kendati harga urudl kurang dari nishabnya perak. Dan apabila harga urudl itu mencapai nishabnya emas, maka harga urudl yang wajib dizakati adalah distandarkan dengan harga emas, sebab kepastian wajibnya zakat atas urudl al-tijarah tersebut. Tidak ada perbedaan dalam menghitung zakatnya, kendati pembeliannya itu memakai emas, perak, atau semata urudl saja.”

وقال الشافعية: تقوم العروض بما اشتراها التاجر به من ذهب أو فضة؛ لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به، فيجب أن تجب الزكاة فيه، وتعتبر به، كما لو لم يشتر به شيئاً. وعلى هذا إن ملك العرض بنقد قوِّم به إن ملك بنصاب أو دونه في الأصح، سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا، وسواء أبطله السلطان أم