elsamsi log

Menu

Plan Sistem Pembiayaan Syariah Bisnis  Peternakan Kambing berbasis TEKFIN

Plan Sistem Pembiayaan Syariah Bisnis Peternakan Kambing berbasis TEKFIN

Perkembangan teknologi financial (Tekfin) berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Teknologi satu ini berubah perannya menjadi instrumen inklusi keuangan sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengajukan pembiayaan modal usaha oleh netizen. Salah satu bentuk aktifitas ini dikenal dengan istilah crowdfunding (urun dana). 

Dalam konsepnya, program urun dana (crowdfunding) ini memiliki payung hukum, antara lain: 

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
  2. POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). 
  3. Peraturan terbaru adalah POJK Nomor 16/POJK.04/2021 sebagai perubahan atas POJK Nomor 57 Tahun 2020 

Berdasarkan POJK ini, ada tata aturan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis agar bisa terlibat di dalam program Securities Crowdfunding (SCF). 

Keberadaan peraturan ini secara tidak langsung menempati derajat aturan tambahan bagi pelaksanaan bagi hasil sebagaimana yang telah disampaikan oleh penulis di beberapa kesempatan tulisan sebelumnya. Anda bisa menyimak di sini:

  1. Plan Bisnis Skema Bagi Hasil
  2. Rancang Bangun Plan Bisnis berbasis Syirkah Inan
  3. Plan Bisnis Syariah Budidaya Penggemukan Kambing dengan Akad Bagi Hasil
  4. Kesalahan Plan Bisnis Bagi Hasil pada Peternakan Kambing

Aturan tambahan yang dimaksud di sini, adalah terjaminnya dana investor untuk dipakai kegiatan melakukan usaha yang dimaksud. Oleh karenanya, tercapai maksud utama dari penanaman modal (investasi) yaitu pengembangan harta (tanmiyatu al-amwal). 

Implikasi POJK terhadap Skema Plan Bisnis Bagi Hasil sesuai Syariah

Pada tulisan sebelumnya, pernah disampaikan oleh penulis sejumlah catatan mengenai operasional skema bagi hasil (mudlaarabah) berbasis akad amanah, yaitu: 

  1. Adanya batasan scope wilayah operasional akad, yaitu masafatu al-qashri
  2. Saling kenal antara pihak investor dengan pihak mudlarib akad mudlarabah
  3. Batasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan sebagai wujud kehati-hatian agar selamatnya dana investor sehingga tidak terjebak dalam bisnis investasi bodong

Maka, berbekal terbitnya POJK di atas, ada sistem penjaminan hukum sehingga memungkinkan dana investor pun ikut terjamin. Sudah barang tentu, sifat keterjaminan ini tidak berlaku mutlak, melainkan lebih dekat ke arah selamatnya dana dan terhindar dari jerat investasi bodong. 

Oleh karena itu, maka berbekal POJK di atas, syarat bagi pelaku usaha untuk bisa melakukan crowdfunding, adalah:

  1. Meniscayakan berbadan hukum legal
  2. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara SCF atau menebeng pada pihak penyelenggara crowdfunding.
  3. Dana investor dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapat audit dari OJK

Gambaran Penyelenggara Crowdfunding

Instansi penyelenggara crowdfunding, umumnya memanfaat kan peran teknologi informasi untuk melakukan penggalangan dana. 

Aplikasi yang dikembangkan layaknya bertiindak selaku marketplace (pasar digital) dengan obyek yang dipasarkan adalah ruang-ruang usaha masyarakat yang membutuuhkan pembiayaan. 

Anda bisa membayangkan Bukalapak atau Tokopedia. Jika di Bukalapak atau Tokopedia pihak marketplace adalah memasarkan dagangannya para pelapak, maka di dalam marketplace crowdfunding, para pelapak ini digantikan oleh UMKM. Obyek yang ditawarkan adalah terdiri dari ruang-ruang usaha yang dijalaninya dan membutuhkan pembiayaan. 

Konsekuensi dari penyelenggaraan sistem ini, adalah:

  1. Pihak marketplace bertanggung jawab penuh terhadap dananya investor
  2. Pihak marketplace bertanggung jawab penuh terhadap legalitas UMKM dan kegiatan usahanya
  3. Pihak marketplace bertanggung jawab penuh terhadap ditunaikannya akad bagi hasil
  4. Pihak marketplace harus memiliki payung hukum untuk melakukan ijbar (memaksa) UMKM apabila terjadi kasus wanprestasi
  5. Tata cara melakukan ijbar diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh negara

Ditulis oleh : Muhammad Syamsudin (Peneliti eL-Samsi)

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: