elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Img 20230905 Wa0010

Ragam Hukum Dagang di Indonesia

Di semester ganjil ini, saya ,mendapat amanah 2 mata kuliah. Salah satunya adalah Matari Hukum Dagang di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan beban 2 Sistem Kredit Semester [SKS].

Sebagaimana kita tahu, bahwa aplikasi hukum dagang di Indonesia itu memiliki 2 rumpun, mengikut pada 2 arus utama / mainstream sistem hukum dan peradilan yang berlaku di negara tercinta ini, yakni peradilan niaga konvensional dan peradilan niaga syariah. Keberadaan keduanya sudah diakui sebagai legal di Indonesia dan pemerintah telah memberikan ruang saluran penyelesaian sengketanya sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. 

Maksud dari wilayah hukum di sini, adalah:

  1. Apabila kontrak niaga itu berkaitan langsung dengan kontrak konvensional, maka arbitrase hukumnya juga diselesaikan lewat jalur pengadilan umum konvensional
  2. Namun, apabila kontrak niaganya itu berkaitan dengan kontrak syariah, maka arbitrase hukumnya diselesaikan lewat jalur pengadilan agama. 

Walhasil, Mata Kuliah Hukum Dagang pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah secara khusus berorientasi pada penyiapan calon tenaga ahli / hakim / tenaga peradilan di wilayah hukum dagang yang berbasis syariah dan kelak akan mengisi tenaga hukum di wilayah pengadilan agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak lagi menjadi ruang yang menyelesaikan konflik kawin-cerai semata, melainkan juga arbitrase bisnis syariah. 

Payung Hukum Dagang Kontrak Bisnis Syariah dan Kontrak Bisnis Konvensional

Karena hukum dagang dalam kontrak syariah meniscayakan penyelesaiannya secara fikih, maka payung hukumnya sudah pasti mengacu pada:

  1. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan penegasan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 (1) tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Hukum Dasar dari Hukum Positif Indonesia; seluruh rakyat Indonesia mentaatinya. Dengannya dimaksudkan agar rakyat Indonesia selalu memandang dan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Hukum yang mengikat setiap saat bagi karyanya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  1. Secara spesifik adalah hasil publikasi Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional [DSN]- Majelis Ulama Indonesia [MUI]
  2. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Adapun Payung Hukum Dagang Kontrak Bisnis Konvensional, adalah mengacu pada:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUHPerdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam meminjam (termasuk kredit), dll
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis, seperti penipuan.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata, seperti bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseroan.
  4. Ketentuan lain dari hukum perdata, pidana dan non-pidana, seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang Perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal.

Definisi Dagang dalam Kontrak Bisnis Syariah

Karena Hukum Dagang di Prodi Hukum Ekonomi Syariah itu berkaitan langsung dengan kontrak dan bisnis syariah, maka secara tidak langsung yang dimaksud sebagai hukum dagang dalam Prodi HES, adalah menyesuaikan dengan definisi kontrak tijarah secara fikih, yaitu: 

فتاوى دار الإفتاء المصرية ٩/‏٤٢٧ — مجموعة من المؤلفين

التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطنى والبيهقي عن أبي ذر «فى الإِبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته» والبز هو الثياب المعدة للبيع، يعنى أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملى بقوله: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة على الذى يُعَدُ للبيع «حاشية الشرقاوى على التحرير ج ١ ص ٣٥٤» رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب

Sementara kalau dalam peradilan konvensional, maka pengertian hukum dagang itu diartikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit

Definisi dagang atau niaga dari kedua mainstream hukum ini memang sama. Namun ketahuilah bahwa keduanya akan sangat jauh berbeda di lapangan seiring payung hukumnya juga sudah berbeda, Perbedaan itu kelak akan diketahui lebih banyak niche arbitrase. 

Ruang Lingkup Hukum Dagang di Jurusan Ekonomi Syariah

Karena yang dibahas adalah persoalan niaga syariah, maka ruang lingkup hukum dagang tentu menyesuaikan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan rukun tijarah dan segala ketentuannya. Alhasil, persoalan yang penting untuk dibahas di dalamnya, adalah:

  1. Shighah / Kontrak Niaga Syariah
  2. Kemitraan Niaga
  3. Ra’su al-Maal / Modal Niaga 
  4. Produk Niaga
  5. Hak Kekayaann Intelektual / HAKI
  6. Ihtikar / monopoli dan Kartel 
  7. Persaingan Usaha
  8. Perniagaan yang terlarang dalam Syara
  9. Perlindungan Konsumen
  10. Pajak dan Bea Cukai
  11. Iflas / Kebangkrutan
  12. Ekspor – Impor dan Letter of Intens / LOI
  13. Asuransi Niaga Syari’ah
  14. Perbankan dan Sekuritas Syari’ah

Tujuan mempelajari Hukum Dagang dalam Prodi HES

Dengan memperhatikan bahwa mahasiswa HES adalah calon pengadil di lapangan niaga syariah dan dipersiapkan untuk mengisi kursi pengadil kontrak niaga di lembaga pengadilan agama, maka tujuan dari Mata Kuliah Hukum Dagang di Prodi HES, adalah sebagai berikut:

  1. Mahasiswa mengetahui prinsip niaga syariah dengan segenap masalah dan cara penyelesaiannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan diatur oleh syara” serta hukum dan peraturan ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia
  2. Mahasiswa dapat mengenal dan mengidentifikasi berbagai perniagaan yang dibolehkan atau yang dilarang secara syara’ serta hukum dan peraturan yang berlaku dalam dunia ekonomi syariah
Spread the love

Related Articles

Tinggalkan Balasan