el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Problem Labelisasi Produk Halal

Sebagian dari masyarakat kita masih beranggapan tidak pentingnya memberi label produk halal. Alasan yang diberikan umumnya berkutat pada:

  1. Menambah beban UMKM untuk melaunching produknya sehingga memperlambat proses pemasarannya
  2. Masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai mana produk yang berbahan baku halal dan mana yang tidak.

Padahal, penetapan status halal suatu produk bukan hanya dilihat dari dzatiyah (bahan baku) penyusunnya. Ada produk yang berasal dari komposisi bahan baku halal, akan tetapi menyimpan potensi dlarar terhadap manusia. Misanya adalah minuman oplosan.

Di satu sisi, ada produk yang sejatinya masuk kelompok halal, namun operasional penyiapannya ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan syara’. Misalnya adalah produk dari jenis hewan yang harus disembelih dengan cara yang benar. 

Di sisi lain, ada produk halal, akan tetapi cara pemasarannya melanggar syara’. Itu sebabnya, perlu penegasan secara hukum bahwa praktik penjualan dan pemasaran produk tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara’. Baca Juga: Perlukah Labelisasi Produk Halal di Indonesia?

Kriteria Labelisasi Produk Halal

Secara syara’, halal dan haramnya suatu produk bergantung pada 2 hal, yaitu: 

  1. Adakalanya karena faktor dzatiyah produk itu sendiri, misalnya adalah khamr sebagai haram secara dzatiyahnya, dan cuka sebagai halal secara dzatiyahnya
  2. Adakalanya karena faktor eksternal produk, misalnya karena cara mendapatkannya, cara pemrosesannya dan lain sebagainya.

Berangkat dari hal ini, maka labelisasi produk halal, tidak bisa lepas dari 3 hal pula, yaitu:

  1. Penelitian terhadap fisik dan unsur pembentuk fisik produk
  2. Penelitian terhadap cara produk itu ditasarufkan dalam bingkai jual beli, hibah, ghashab, pencurian, dan lain sebagainya
  3. Penelitian terhadap komposisi produk sebagai yang menimbulkan dlarar atau tidak. Untuk konteks ini, terkadang kitta harus menerapkan prinsip al-ghalabah wa al-katsrah.

Berangkat dari sini, maka dapat ditarik benang merah bahwa halal suatu produk secara fisik dzat, belum tentu halal secara penasarufannya. Sebaliknya, halal secara penasarufan, belum tentu lulus dari uji kehalalan secara pengolahan dan penasarufan. Alhasil, ketiga-tiganya menghendaki lulus pengujian. Baca Juga : Jual Beli Item Koin Game Online

Tiga Prasyarat Lulus Labelisasi Produk Halal menurut Ulama Klasik

Syeikh Taqiyuddin al-Hishny (w 829 H) menjelaskan lebih lanjut mengenai hal di atas sebagai berikut:

القواعد للحصني ٢/‏١٧٩ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

فالحلال بوصفه القائم به: قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من الأسباب المحرمة، وأما الحرام بوصفه القائم به: فإنه لا يعرض له ما يقتضى حله، إلا عند الضروة

“Produk halal berdasarkan karakteristiknya adalah produk yang tidak menampilkan adanya sebab-sebab keharaman. Adapun produk haram berdasarkan karakteristiknya, adalah produk yang secara tampilannya tidak menampakkan adanya indikasi kehalalan kecuali karena keadaan terpaksa.”

Hal yang menarik untuk dicermati, adanya produk yang tidak bisa disebut sebagai halal dan juga sekaligus haram. Misalnya dalam kasus wathi syubhat. Syeikh Taqiyuddin al-Hishny (w 829 H) menjelaskan sebagai berikut:

القواعد للحصني ٢/‏١٧٩ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

 وأما الوطء بالشبه فإنه لا يوصف بالحل والحرمة بل هو خارج عن الأحكام الخمسة معفو عنه، كما في أفعال الصبيان

“Adapun wathi syubhat, maka hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai halal dan sekaligus haram. Akan tetapi, kasus ini merupakan yang dikecualikan dari hukum lima sebagai yang dima’fu sebagaimana perilaku anak-anak.”

Dengan adanya jenis produk ketiga yang berstatus ma’fuw ini, lantas sejauh mana klasifikasi halal dan haram itu diberikan oleh syara’? Mari kita cermati pembagian yang diberikan oleh Syeikh Taqiyuddin al-Hishny alberikut ini! Baca Juga : 7 Kriteria Produk Niaga Syariah

Proses Penetapan Kriteria Produk Halal

Di dalam Kitab al-Qawa’id li al-Hishny karya Syeikh Taqiyuddin al-Hishny disampaikan sepintas kilas mengenai beberapa kriteria produk halal dan haram. Kriteria produk halal adalah sebagai berikut:

القواعد للحصني ٢/‏١٧٩ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

ثم الحلال أنواع أعلاها ما كان خالصًا من جميع الشبه، كالاغتراف من الأنهار العظيمة الخالية عن الاختصاص وأدناها أن يقرب من الحرام المحض، كمال من لا كسب له إلا المكس، وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده من جهة حل

“Terdapat beberapa kriteria halal. Kriteria tertinggi adalah produk benar-benar lepas dari unsur-unsur yang bersifat samar. Contoh: membasuh muka dari sungai yang airnya mengalir besar dan tidak memiliki peruntukan khusus. Kriteria terendahnya adalah sedikit mendekati pada unsur keharaman. Contoh, harta seseorang yang diperoleh dari mata pencaharian yang tiada lain lagi kecuali memungut pungutan liar, sementara di sisinya ada kemungkinan lain harta yang diperoleh dari jalur halal.”

Baca Juga: Kajian Akademis Perbandingan Rasio PEndapatan Halal dan haram Perbankan

Adapun kriteria produk haram, beliau Syeikh Taqiyuddin al-Hishny (w 829 H) menyampaikan:

القواعد للحصني ٢/‏١٧٩ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

وكذلك أيضًا الحرام له أنواع أعلاها الحرام الخالص. وأدناها ما فيه شبهة حل.

“Sebagaimana kriteria halal, maka kriteria produk haram ada beberapa macam. Kriteria tertinggi adalah murni haram. Sementara kriteria terendahnya adalah sesuatu yang didalamnya terdapat unsur menyerupai produk halal.”

Dua ibarat terakhir di atas, setidaknya menyisakan ruang diskusi untuk penetapan status halal dan haramnya suatu produk. Di antara kriteria terrtinggi dan terendah menyisakan ruang penelitian lebih lanjut. Untuk itulah penting keberadaan lembaga tertentu guna menekuni dan mencermati, apakah suatu produk itu benar-benar halal secara mutlak, ataukah halal secara dlarurah. Sejauh mana batasan itu diberikan oleh syara’ dan lain sebagainya. Baca Juga: Kriteria Harta dalam Fikih Madzhab Syafii

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content