elsamsi log

Menu

Rincian Tarif Layanan BLU BPJPH Kemenag

Rincian Tarif Layanan BLU BPJPH Kemenag

Rabu, 16 Maret 2016, Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis informasi mengenai rincian penggunaan dana sertifikasi halal. 

Rilis ini disampaikan oleh Muhammad Aqil Irham selaku Kepala BPJPH Kemenag. Dalam rilis tersebut disampaikan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini sudah diberlakukan secara resmi sejak 1 Desember 2021. 

Landasan diberlakukannya aturan tarif layanan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Sebagaimana diberitakan, diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU BPJPH. Demikian disampaikan oleh Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, pada Rabu (16/3/2021).

Lebih lanjut disampaikan bahwa Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021. Regulasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Aqil juga menjelaskan bahwa penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia sehingga lahir kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal untuk seluruh masyarakat di Indonesia. 

Bersambung ke jenis tarif layanan BLU BPJPH.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: