el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Fakta dan Problem Perempuan Karir

Sudah sejak lama, kaum perempuan di nusantara secara khusus dan hampir di seluruh belahan negara di dunia secara umum, mereka tidak lagi berkutat pada aktifitas sosial rumah tangga saja. Mereka banyak terjun dan meniti dunia karir, baik karir mandiri seperti bertani, berdagang, dan sejenisnya, atau masuk ke dalam instansi dan dunia perkantoran yang dikelola oleh pemerintah sebagai ASN atau sebagai karyawan perusahaan. 

Ada berbagai alasan yang menyebabkan mereka terjun meniti karir dan tidak mengandalkan penghasilan dari pasangan hidupnya, antara lain:

  1. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki dan sudah diperoleh semenjak belum menikah
  2. Mereka sudah memantapkan diri bekerjasama dengan pasangannya untuk bahu membahu meningkatkan kualitas perekonomian rumah tangganya
  3. Gaji yang diperolehnya terkadang cukup untuk menyewa pembantu atau ART [Asisten Rumah Tangga] yang sanggup meng-handle sebagian besar tugas sekunder di rumah tangga, seperti menemani anak, mengasuh, merawat dan mendidiknya, dan sejenisnya. 

Namun, ada satu hal yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun, yaitu tugas dasar perempuan selaku wasilah lahirnya keturunan / generasi penerus, yakni kehamilan. [Baca: Islam dan Jaminan Sosial untuk Perempuan Hamil]

Problemnya, bagi wanita karir, adalah masa kehamilan ini bisa menjadi problem buat mereka. Problem tersebut, antara lain:

  1. Umumnya, perempuan melakukan cuti hamil adalah ketika sudah memasuki usia kandungan yang sudah tua, misalnya usia kehamilan 7 bulan, atau bahkan sembilan bulan dan terus berlangsung hingga akhir masa nifas [40-60 hari]. Praktis 4 bulan mereka tidak bisa berangkat menuju kantornya. Itu sebabnya, mereka bisa terancam resign atau pemecatan akibat cuti hamil yang dilakukannya oleh perusahaan tempat ia bekerja. 
  2. Bagaimanapun juga, masa kehamilan merupakan masa yang penuh kepayahan [wahnan ‘ala wahnin] dan menghendaki untuk diberikan toleransi oleh siapapun, bahkan oleh pasangannya sendiri di rumah. 
  3. Jika perempuan karir ini mengalami resign, maka perekonomian rumah tangga mereka menjadi berkurang disebabkan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dari suami

Perempuan Sebagai Obyek Pemberdayaan

Di Indonesia, perempuan merupakan obyek sasaran pembangunan oleh pemerintah dan dicanangkan lewat program pemberdayaan kaum perempuan. Buktinya adalah ada lembaga kementerian yang secara khusus menanganinya, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KemenPPPA]. Berdasarkan hal ini, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan kaum perempuan adalah bagian dari program intervensi pemerintah terhadap kehidupan rumah tangga [التدخل في الشؤون العائلية]. 

Salah satu bukti bahwa pemerintah telah melakukan intervensi dalam kehidupan rumah tangga ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Permen PPPA] Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Sebagaimana dilansir dari situs milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diketahui bahwa sasaran dari program pemberdayaan ini, adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya, karena sifatnya sudah ditetapkan dalam aturan tertulis, maka seolah telah berlaku pula aturan, yaitu:

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٢/‏٢٣٨ — البجيرمي (ت ١٢٢١)

إذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ، وَإِنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةً 

Dengan demikian, adanya problem yang timbul sebagai akibat kebijakan tersebut – baik langsung atau tidak langsung – adalah merupakan tanggung jawab pihak yang mengeluarkan kebijakan [policy], yakni pemerintah. 

Alhasil, pemerintah menjadi wajib untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan kaum perempuan, dalam hal:

  1. Jaminan atas pekerjaan yang berpotensi hilang akibat menjalankan tugas wajibnya secara syara’ dalam rumah tangga, yaitu sebagai wasilah lahirnya keturunan, dan
  2. Jaminan tidak hilangnya penghasilan yang diperoleh oleh wanita karir selama menjalani masa kehamilannya

Setidaknya, 2 obyek penjaminan di atas meruupakan yang paling urgen dan merupakan buah risiko langsung dari adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemeriintah. 

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content