elsamsi log

Menu

Keuangan Mikro bagi UMKM

Keuangan Mikro bagi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian nasional. 

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 65,5 juta pelaku usaha, 99 persen di antaranya merupakan UMKM. 

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian juga  cukup besar, yakni menyumbangkan sekitar 61 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia dan mempekerjakan sekitar 119,6 juta orang, atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja.

Pengembangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai  tantangan. Salah satunya adalah akses terhadap pembiayaan yang masih terbatas. 

Fikih Aplikasi Crowdfunding

Hal ini didukung oleh berbagai hasil studi, antara lain studi Pricewaterhouse Coopers (PwC) dan Modalku yang menemukan bahwa hanya sekitar 26-27 persen UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal. 

Sebagai subsektor terbesar di sektor keuangan Indonesia, perbankan seharusnya bisa berperan besar dalam pembiayaan UMKM. 

Walaupun demikian, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tidak diikuti oleh kenaikan porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan, yang relatif stagnan pada kisaran 18 persen sejak tahun 2014. 

Sumber pendanaan bagi UMKM tentunya tidak hanya berasal dari perbankan. Terdapat alternatif sumber pendanaan lainnya, misalnya lembaga keuangan nonbank atau pasar modal. 

Di samping itu, pesatnya kemajuan teknologi telah mendorong digitalisasi dan pertumbuhan perusahaan fintech, yang juga berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. 

Alternatif-alternatif ini perlu dioptimalkan untuk dapat menjangkau UMKM Indonesia yang jumlahnya sangat banyak.

Salah satu alternatif instrumen pembiayaan bagi UMKM di pasar modal adalah kegiatan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi, atau dikenal juga sebagai Securities Crowd Funding (SCF). 

SCF diperkenalkan oleh OJK melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020. SCF ini merupakan pengembangan dari skema Equity Crowd Funding (ECF) yang telah diperkenalkan pada tahun 2018. Salah satu perbedaan penting SCF dari ECF adalah perluasan instrumen yang dapat ditawarkan oleh penerbit, dari sebelumnya hanya mencakup efek bersifat ekuitas saham, menjadi mencakup juga efek bersifat utang atau sukuk.

Skema SCF ini dapat digunakan oleh UMKM untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usahanya, dengan menawarkan sebagian kepemilikan perusahaannya ataupun surat bukti kepemilikan utang/sukuk. 

SCF juga dilaksanakan secara online sehingga memberi kemudahan dan kecepatan bagi semua pelaku yang terlibat di dalamnya.

Perkembangan SCF tercatat cukup baik. Per 31 Mei 2021, OJK mencatat terdapat 151 UMKM yang telah melakukan penghimpunan dana menggunakan skema SCF. Jumlah ini meningkat sebesar 17,05 persen dari akhir tahun 2021. Dana yang berhasil dihimpun melalui SCF per 31 Mei 2021 mencapai Rp273,47 miliar, naik sebesar 43,02 persen dari capaian tahun 2021.

Kehadiran SCF tidak hanya bermanfaat bagi UMKM selaku pihak yang membutuhkan dana. Para investor, selaku pemilik dana, akan memiliki alternatif investasi yang lebih beragam dengan adanya SCF. Hal ini akan membuat pasar modal menjadi lebih menarik, sekaligus memperdalam pasar keuangan Indonesia. 

Investor SCF tercatat naik dari 22.341 pemodal per 31 Desember 2020 menjadi 33.302 per 31 Mei 2021.

Seiring dengan perkembangan SCF, beberapa potensi tantangan muncul dan perlu menjadi perhatian. 

Yang pertama adalah perlunya meningkatkan pengawasan terhadap penerbit efek dalam skema SCF. UMKM memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada korporasi karena penerapan tata kelola yang tidak seketat korporasi. 

Dengan demikian, apabila jumlah UMKM yang menjadi penerbit SCF semakin banyak, hal ini berpotensi menambah beban pengawasan. 

Dalam hal ini, otoritas kiranya dapat mengoptimalkan peran penyelenggara layanan SCF dalam melakukan pengawasan terhadap UMKM yang berpartisipasi.

Isu kedua yang perlu menjadi perhatian adalah perlindungan data. SCF difasilitasi oleh perusahaan fintech selaku penyelenggara layanan urun dana, dan dilakukan sepenuhnya secara elektronik. 

Dalam hal ini, keamanan data para pihak yang terlibat dalam SCF, baik UMKM maupun investor, menjadi vital. 

Penyalahgunaan data dapat merugikan masyarakat dan bahkan dapat menghilangkan kepercayaan mereka terhadap sektor keuangan.

Isu ketiga yang tidak kalah penting adalah literasi keuangan, baik bagi UMKM maupun investor. Survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun  2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya sekitar 38,03 persen. 

Tingkat literasi pasar modal bahkan lebih rendah lagi, yakni hanya sekitar 4,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum mengetahui dan memahami pasar modal.

Peningkatan tingkat literasi keuangan akan memberikan manfaat yang  besar bagi masyarakat. UMKM dengan literasi keuangan yang baik akan mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik pula dan memiliki pemahaman lebih dalam terhadap alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan. 

Pada sisi lain, investor dengan literasi keuangan baik akan mampu memilih dan memanfaatkan instrumen investasi yang tepat, serta terhindar dari aktivitas investasi yang tidak jelas.

Berbagai isu di atas tentu sudah menjadi perhatian Pemerintah dan otoritas dalam merumuskan upaya-upaya pengembangan sektor keuangan.

Salah satu langkah strategis yang sedang dilakukan Pemerintah adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang salah satu aspek pengaturannya dimaksudkan untuk memperkuat landasan hukum kegiatan di bidang pasar modal; meningkatkan akses ke sektor jasa keuangan, termasuk bagi UMKM, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen sektor keuangan. 

Di samping itu, sinergi dan koordinasi antar-otoritas melalui berbagai wadah, seperti Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perlu terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang inklusif, dalam, dan stabil. 

Sebagai penutup, perlu digarisbawahi bahwa SCF bukan merupakan satu-satunya sumber alternatif pembiayaan UMKM. Masih terdapat sumber-sumber lain yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dana UMKM. 

Oleh sebab itu, semua alternatif yang ada perlu dioptimalkan agar seluruh UMKM di Indonesia dapat memiliki akses terhadap pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: