elsamsi log

Menu

Sepakat Penanggulangan Gratifikasi Dokter, Perusahaan Farmasi menyepakati Etika Promosi

Sepakat Penanggulangan Gratifikasi Dokter, Perusahaan Farmasi menyepakati Etika Promosi

Dokter butuh update pengetahuan. Perusahaan farmasi butuh besarnya omset penjualan. Dua hal yang saling kontradiktif dan saling tarik ulur konflik kepentingan sehingga membutuhkan solusi kebijakan. Di sisi lain, obat dan alat kesehatan harus tetap dipasarkan. Jika tidak, perusahaan tidak bisa mendukung upaya update pengetahuan dokter dalam bentuk sponsorship.

Permenkes Nomor 58 Tahun 2016, menjadi jembatan penyambung antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Hasil akhirnya, pemberian sponsorship oleh perusahaan farmasi kepada dokter harus diatur agar tetap berjalan sesuai relnya. Bagaimana dengan etika promosi produk farmasi itu sendiri? Berikut ini adalah tanggapan yang disampaikan oleh IPMG Indonesia. (Baca Juga: Konflik Kepentingan, Pemerintah tetap bolehkan Dokter menerima Sponsorship)

Posisi Perusahaan Farmasi terhadap Dokter dan Pemerintah

Jika merunut pada Permenkes Nomor 58 Tahun 2016, maka posisi perusahaan farmasi pada dasarnya adalah menempati mitra bagi pemerintah dan dokter. Pola kemitraan ini lebiih menyerupai relasi syirkah mufawadlah, di mana pihak yang terjalin dalam kemitraan memiliki bidang profesi sendiri-sendiri dan memiliki orientasi sendiri-sendiri pula. 

Dalam relasi kemitraan ini, tugas dan fungsi utama dari perusahaan farmasi adalah turut serta dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan nasional melaui keunggulan yang dimiliki oleh para anggotanya, di antaranya di bidang inovasi medis, produksi obat berkualitas dan keamanan sesuai standar internasional dalam distribusi obat, menghindari penyalahgunaan obat. 

Dalam pernyataannya, IPMG sepakat dengan pemerintah serta pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan, antara lain:

  • Meningkatkan upaya pendidikan dan promosi yang bermanfaat bagi pasien dan program promosi yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu dokter praktek
  • Menjaga kebebasan profesi kesehatan di dalam mengambil keputusan menuliskan resep obatt untuk pasiennya
  • Menjaga etika berbisnis yang baik sekaligus memastikan praktik promosi yang etis di seluruh Indonesia
  • Menegakkan prinsip anti korupsi dalam praktek pemasaran produk dan alat kesehatan di Indonesia
  • Mendukung dan melaksanakan Permenkes RI No. 14 / 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes sebagai komitmen menjaga tegaknya etika berbisnis yang baik

Alhasil, secara umum Kode Etik promosi yang menjadi komitmen perusahaan farmasi berorientasi pada 4 fokus, yaitu: a) patient oriented, b) kebebasan profesi dokter,c) penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan d) transparansi promosi. 

Baca Juga:

Bedah Fikih Etika Kedokteran dan Sales Produk Farmasi (Bag. 1) – El-Samsi (el-samsi.com)
Bedah Fikih Etika Kedokteran dan Sales Produk Farmasi (Bag. 2) – El-Samsi (el-samsi.com)
Bedah Fikih Etika Kedokteran dan Sales Produk Farmasi (Bag. 3) – El-Samsi (el-samsi.com)
Bedah Fikih Etika Kedokteran dan Sales Produk Farmasi (Bag. 4) – El-Samsi (el-samsi.com)

Perkembangan Komitmen Etika Berbisnis Perusahaan Farmasi

Sebagai langkah mewujudkan komitmen etika berbisnis di atas, maka IPMG sudah beberapa kali melakukan revisi terkait denggan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengatur tentang Profesi Tenaga Kesehatan, antara lain:

  1. Tahun 2001, kode etik IPMG dibuat dan disepakati bersama dengan Kemenkes. 
  2. Tahun 2007, Kode Etik IPMG diselaraskan dengan IFPMA (International Federation Pharmaceutical Manufacturing Association). 
  3. Tahun 2013, merevisi Kode Etik IPMG menyelaraskan aturan yang melarang pemberian sponsor secara langsung via transfer ke rekening pribadi atas nama institusi
  4. Tahun 2015, revisi kembali Kode Etik IPMG menyelaraskan dengan Permenkes RI Nomor 14/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Liingkungan Kementerian Kesehatan.

Buah dari revisi itu berbuntut pada prosedur etis yang berlaku bagi duta perusahaan farmasi ketika melakukan promosi, antara lain sebagai berikut:

  1. Ketika duta perusahaan farmasi berinteraksi dengan tipe profesi kesehatan yang terdiri dari dokter swasta dan dokter ASN yang diwadahi oleh sebuah institusi kesehatan, maka mekanisme pemberian sponsor yang mereka berikan, diwajibkan melalui institusi. Tujuan dari penerapan ini, adalah menghindari terjadiinya konflik kepentingan antara dokter, institusi kesehatan dan perusahaan farmasi
  2. Ketika duta perusahaan farmasi berinteraksi dengan tipe profesi kesehatan yang terdiri atas dokter yang membuka praktik pribadi, maka tetap dibolehkan untuk menemui ke dokter yang bersangkutan secara langsung. 

Baca Juga: Bedah Fikih Etika Kedokteran dan Sales Produk Farmasi (Bahg. 5)

Wallahu a’lam bi al-shawab

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: