elsamsi log

Menu

Sisi Etis Bioteknologi Kloning terhadap Kehalalan Produk

Sisi Etis Bioteknologi Kloning terhadap Kehalalan Produk

Beberapa kemajuan yang terjadi di bidang Ilmu Pengetahuan, khususnya Biologi, sempat beberapa kali telah menggegerkan secara etik sikap ketenangan kita. Bayi tabung, cangkok organ tubuh, teknologi stem cell, dan cloning, merupakan bagian yang sempat membuat para pengkaji hukum harus dibikin pusing, memeras dan mencurahkan tenaga (badzl al-juhdi), akal dan pikiran untuk menemukan solusi bagi penerapannya. Belum lagi dunia bioteknologi kultur jaringan, yang baru-baru ini menerbitkan sebuah produk berupa daging ayam yang dibiakkan secara in vitro (laboratorium) dan siap untuk diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. 

Secara tradisional, kita umumnya memang melihat bahwa yang dinamakan daging itu asalnya adalah dari hewan hidup, halal, ma’kul al-lahmi, dan produksinya melalui proses penyembelihan (dzakah). Namun, hari ini, perkembangan yang terjadi pada bioteknologi daging in vitro, membuka peluang bisanya memproduksi daging hewan secara masal,  tanpa perlu melakukan penyembelihan hewan. 

Paling tidak, perkembangan ini bisa meminiimalisir banyaknya tindakan penyembelihan hewan. Sebab, satu penyembelihan saja, sudah cukup untuk bisa memproduksi banyak daging melalui proses inokulasi sel ke dalam suatu media tempat pembiakan. Padahal, satu hewan, bisa terdiri dari milyaran bahkan trilliunan sel. Sebab, semua bagian tubuh makhluk hidup yang bisa berkembang adalah terdiri atas sel. Rambut, mata, hidung, bulu, kaki jerohan, semuanya terdiri atas sel dan memungkinkan untuk diinokulasi dan dibiakkan melalui teknik kultur jaringan.

Secara pasti, akan banyak sekali guncangan yang terjadi pada masyarakat. Guncangan itu sudah barang tentu, pertama kalinya adalah menyangkut standart etis keagamaan. Berikutnya, guncangan akan terjadi pada perekonomian para peternak ayam pedaging, unggas atau peternak sapi dan kambing yang hari ini merupakan pemasok utama kebutuhan daging dalam negeri. Guncangan ini sudah pasti juga tidak hanya terjadi dalam scope nasional semata, namun juga mencakup skala global. 

Untuk ayam dan unggas ras pedaging saja, masyarakat harus beternak selama kurang lebih 40 hari untuk memproduksinya. Namun, berbekal bioteknologi, waktu beternak itu bisa dipangkas menjadi separuhnya, yaitu 20 hari. Itupun, mereka tanpa ribet harus membersihkan bulu ayam, mengais jerohan, dan membersihkan kotoran. Mereka hanya perlu menyediakan sebuah laboratorium yang bisa membiakkan jaringan ayam dan unggas, menyediakan media, lalu action…. Tinggal perawatan dan 20 hari kemudian tiba-tiba di depannya sudah ada seonggok daging yang siap diolah, dijual, dan diedarkan secara masal. Tanpa tulang, dan tanpa bulu. 

Secara teknologi, memang hal sebagaimana di atas, adalah merupakan karya teknologi tepat guna. Ketepatgunaannya terletak pada cepatnya penyediaan stock daging yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan bisa jadi akan bisa menghemat biaya produksi peternakan. 

Coba anda bayangkan, untuk peternak ayam yang ingin usaha mandiri saja, seorang peternak harus menyediakan modal sebesar kurang lebih 100 jutaan, yang dirinci penggunaannya: 1) untuk kebutuhan penyediaan kandang, 2) penyediaan bibit (doc), 3) pakan ternak, dan 4) obat-obatan. Belum lagi, nasib peternak kita yang masih menjadi second hand dari industri peternakan. Mereka masih harus tergabung dalam Perusahaan Inti Rakyat (PIR) agar mudah untuk melakukan distribusi hasil peternakannya. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi pasar yang keras, dan belum ramah terhadap peternak-peternak lokal. Ini hanya masih tinjauan dari sisi ekonomis saja. 

Bagaimana tinjauan dari syariat?

Dari sisi syariat, bioteknologi kultur jaringan, apabila diterapkan pada hewan, maka akan menyisakan banyak guncangan etis. Syariat agama kita setidaknya sudah menggariskan bahwa hewan yang sifatnya ma’kul al-lahmi merupakan yang sah dan halal untuk dikonsumsi, manakala melewati proses penyembelihan secara syar’i. Namun, ketika kemajuan bioteknologi kloning dilakukan, seekor hewan yang masih hidup bisa dicopy dan dibiakkan secara in vitro, sehingga kemudian melahirkan sosok hewan yang memiliki ciri fisik dan DNA yang sama persis dengan hewan yang diambil materi genetik kehidupannya. 

Dr Wilmutt, ketika melakukan cloning terhadap mamalia besar yang terdiri atas domba, ia melakukan praktik sebagai berikut: 

  1. Metode kloning yang ia gunakan adalah metode somaticell nuclean transfer (SNT). 
  2. Hewan yang hendak dikloning diambil inti sel epitelnya. Kebetulan yang diperagakan oleh WIlmutt ini adalah sel epitel kambing domba dewasa.
  3. Sel epitel ini selanjutnya dikultur terlebih dahulu dalam sebuah medium. 
  4. Setelah melalui proses kultur, maka sel tersebut segera di transfer ke ovum domba dan akhirnya berhasil menghasilkan keturunan baru, hingga saat ini anak domba tersebut dikenal sebagai istilah domba Dolly atau domba Wilmutt.

Pengembilan sampel sel dari hewan yang masih hidup ini status fikihnya secara tidak langsung menjadi bermasalah. Sebab, di dalam fikih kita mengenal istilah sebagai berikut:

وَمَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت

“Sesuatu yang terpotong dari anggota tubuh hayawan yang hidup, maka potongan itu adalah bangkai.”

Masalah yang terjadi pada akhlak dari kasus kloning di atas, adalah jika sebuah sel diambil dari hayawan yang hidup, maka meskipun sel itu masih hidup disebabkan karena sifat totipotensinya, maka sel itu kedudukan dalam hukumnya adalah berstatus sebagai bangkai. 

Namun ketika kloning itu dilakukan lewat pengambilan materi genetik dari sel binatang hidup itu, dan menghasilkan individu baru, apakah individu ini berstatus sebagai makhluk hidup sehingga halal untuk disembelih dan dikonsumsi ataukah ia juga tetap dihukumi sebagai bangkai? 

Kasus domba Wilmutt itu adalah fakta menarik untuk dicermati. Domba hasil pengcopyan materi genetik, merupakan domba buah dari pengambilan sampel materi genetik kambing hidup. Padahal fikih kita menegaskan, segala sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup, adalah bangkai. Alhasil berlaku kaidah: kullu maitatin haramun (setiap bangkai adalah haram). 

Di sisi lain, segala sesuatu yang keluar dari perkara haram, adalah haram (kullu ma yutawalladu min al-haram fahuwa haram). Jika domba wilmutt hasil cloning itu diambil dari perkara haram, maka bukankah itu berarti ia masuk kategori hewan yang dihasilkan dari perkara haram (sel hasil pengambilan sampel dari hewan hidup)? Inilah sisi etika yang secara tidak langsung membuat kita semua harus berfikir kembali mengerahkan segala daya dan upaya guna memecah kefakuman hukum di wilayah ini. 

Semua permasalahan ini masih sekedar dihadapkan pada permasalahan seputar nilai konsumtif dari sisi kehalalan atau keharaman output bioteknologi. Bagaimana kalau dihadapkan pada nilai dan kualitas hidup manusia? 

Maqashid al-Syar’i, memiliki 5 tendensi pokok penjagaan, yaitu hifdh al-din, hifd al-aql, hifdh al-nafsi, hifdh al-maal, dan hifdh al-nasl (keturunan). Jika kloning itu dipraktikkan pada manusia, maka betapa kacaunya bangunan sistem munakahah di dunia ini. Sebab, akan banyak bermunculan sosok pribadi yang tanpa menikah. Ini adalah satu tantangan tersendiri bagi penggali hukum. 

Bagaimanapun juga, teknologi adalah buah dari kemajuan zaman. Ia adalah wasilah, dan bukan ghayah. Oleh karenanya, penggunaannya, sudah barang tentu tidak boleh menerjang terhadap kaidah maqashid syariah yang sudah ada. Bangunan pernikahan harus tetap ada, dan tidak boleh digantikan oleh teknologi. Sebab, yang dijaga oleh agama, adaah bukan hanya sekedar kuantitas, melainkan juga kualitas individu. Kalau hanya sekedar kuantitas yang dikejar, maka buat apa syariat mengistimewakan nikah sebagai ajarannya? Ini setidaknya adalah menjadi dilalah yang menguatkan esensi hifdh al-nasli itu harus tetap diperagakan dan tidak boleh digantikan oleh teknologi. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: