el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Img 20230824 Wa0000

Pengertian Profesi dan Profesionalitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu

Berdasarkan pengertian di atas, maka apabila diungkapkan bahwa Si Fulan berprofesi sebagai pengajar, maka ungkapan ini menunjuk pada pengertian bidang pekerjaan yang dilakukannya, ditekuninya, digelutinya dan dikuasainya, yaitu menyampaikan pelajaran (mengajar). 

Profesionalitas dan Maal Mustafad

Seseorang yang sudah mahir dalam profesi tertentu itu, acap disebut sebagai profesional,  (ahly), yakni orang / sosok yang ahli di bidangnya. Karena keahliannya, ia dianggap cakap melakukan pekerjaan (ahliyatu al-ada’), dan karena keahliannya pula ia ditunjuk atau berwenang melakukan pekerjaan (ahliyatu al-wujub). Dan berdasarkan derajat keahliannya itu pula, ia diberikan nilai oleh entitas tertentu untuk menunaikan pekerjaannya. 

Sifat keahlian ini selanjutnya disebut sebagai keprofesionalan, profesionalitas atau kecakapan. Dalam literatur Arab, istilah yang merujuk pada makna tersebut condong pada istilah ahliyyah.

Alhasil, jika logika di atas ini diterima, maka sesuatu yang ditengarai sebagai “profesionalitas seorang individu” adalah ibarat “mabi’ (obyek yang dijual) atau “ain al-musta’jarah” (obyek yang disewakan). Inilah yang selanjutnya dikenal sebagai ma yustafad atau maal mustafad

Risiko Hukum pengelompakan Profesionalitas selaku Maal Mustafad

Selaku maal mustafad, maka profesionalitas tidak bisa diberlakukan sebagai ra’su al-maal atau urudl al-tijarah. Sebab, dalam bingkai Madzhab Syafii dan empat madzhab lainnya, ra’su al-maal itu wajib terdiri atas nadlin (emas atau perak), dinar atau dirham (nuqud), atau ma yaruju rawwaja al-dzahab wa al-fiddlah (mata uang (currency) yang berlaku di suatu negeri yang menggantikan posisi dinar dan dirham). 

Meskipun ada sejumlah kecil pendapat yang mengatakan bahwa ‘urudl bisa dinilai sebagai ra’su al-maal (misalnya: Imam al-Adzra’i), akan tetapi pendapat ini tidak memiliki mafhum bahwa urudl yang dimaksud adalah mabi’ (barang yang bisa diperjualbelikan) atau ‘ain al-musta’jar (barang yang bisa disewakan) atau maal mustafad (barang yang dapat diambil faedahnya). Akan tetapi, yang dimaksud sebagai mabi’ dalam ‘urudl, adalah mabi’ yang sudah mengalami taqlib. Sementara itu, profesionalitas (maal mustafad), adalah sesuatu yang belum mengalami taqlib. Fafham!

Alhasil, maal mustafad (baca: profesionalitas) bukanlah ra’su al-maal. Kalau mabi’ dan maal mustafad disamakan dengan urudl atau ra’su al-maal, maka dampak risikonya akan sangatlah luas, yakni: setiap orang yang memiliki ijazah keahlian di bidang tertentu, maka ia dapat dipungut zakat, meskipun tidak bekerja dan menghasilkan uang. Alasannya, adalah karena illat kanzin dan haul keprofesionalitasannya. Dan hal ini sudah barang tentu mustahil bisa diterapkan. 

Itu sebabnya, dalam gelaran Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Zakat Profesi di Pondok Pesantren Lirboyo pada Tahun 2017 memutuskan bahwa zakat profesi itu tidak ada. Keputusan ini sekaligus mengoreksi pendapat yang melegalkan adanya zakat profesi sebagai pendapat yang syadz disebabkan tidak memiliki dalil landasan (dalil ashal). 

Oleh karena itu pula, maka zakat profesi dari seorang profesional, hanya bisa dipungut saat penghasilannya sudah mencapai syarat nishab dan haul sebagaimana layaknya zakat emas, perak dan uang simpanan.

Profesi dalam Kosakata Arab

Dengan merujuk pada uraian di atas, maka dalam kosakata Arab, profesi ini sepadan dengan istilah ahlun. Orang yang memiliki keahlian (profesional), diistilahkan sebagai orang yang cakap / ahly. Kecakapan yang dimilikinya disebut ahliyyah (profesionalitas). 

Di dalam Mu’jam al-Ghany, istilah ahliyyah ini didefinisikan sebagai berikut:

أهْلِيَّة : (معجم الغني) : (معجم الغني) 1- لَهُ مِنَ الأهْلِيَّةِ مَا يُؤَهِّلُهُ لِلْقِيامِ بِهَذَا العَمَلِ : الصَّلاحِيَّةُ، الجَدَارَةُ. 2- هُوَ كَامِلُ الأَهْلِيَّةِ : لَهُ الصَّلاَحِيَّةُ الكَامِلَةُ، القُدْرَةُ الكَامِلَةُ- عَدَمُ الأهْلِيَّةِ. 3- شَهَادَةُ الأهْلِيَّةِ : شَهَادةُ الكَفَاءةِ

Istilah ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Syeikh Abdu al-Wahhab Khallaf dan Syeikh Wahbah al-Zuhaily serta beberapa fuqaha’ kontemporer lainnya. Meminjam ibarat dari Syeikh Abd al-Wahab Khallaf, istilah ahliyyah ini didefinisikan sebagai berikut:

والأهلية معنا ها في اللغة: الصلاحية، يقال فلان أهل للنظر على الوقف أي صالح له.

ِAlhasil, berdasarkan pemaknaan ini, maka tepat bila makna ahliyyah ini kita sandingkan dengan kecakapan seseorang.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, para fuqaha’ kontemporer tidak mendefinisikan secara dlahir mengenai pengertian ahliyyah. Akan tetapi, mereka memberi cakupan ahliyyah (kecakapan) ini sebagai 2, yaitu: ahliyatu al-wujub dan ahliyyatu al-ada’. Mereka menyematkan pemaknaan masing-masing istilah sebagai yang cenderung sama. 

Ahliyyatu al-wujub

Ahliyatu al-wujub dita’rifkan sebagai kecakapan seseorang sebagai dalam menerima hak atau menunaikan kewajiban dengan landasan sifat indigeneous (fithriyyah) kemanusiaannya yang merupakan makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah keistimewaan baginya yang membedakannya dari hayawan. Keistimewaan inilah selanjutnya dilabeli oleh fuqaha’ klasik sebagai al-dzimmah. Dan karena status al-dzimmah ini pulalah, hak kemanusiaan seorang insan harus diprioritaskan dibanding hak-hak selain insan. Dan karena status ini pula, maka ia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. 

Contoh: hak anak yang masih dalam kandungan adalah diprioritaskan bisanya ia menerima waris dari bapaknya yang sudah meninggal, meskipun anak tersebut belum lahiir. Dan karena hak mawarisnya yang dijaga dan diakui secara syara’ itu pula, maka harta mauquf (yang disisihkan) untuknya, harus dizakati manakala harta tersebut telah mencapai haul semenjak statusnya dinyatakan sebagai mauquf

Ahliyatu al-Ada’

Ahliyyatu al-ada’ dita’rifkan oleh para fuqaha’ kontemporer sebagai kecakapan seorang insan yang sudah memenuhi standar mukallaf (pasca lahir, baligh, berakal dan beragama Islam atau ahl al-kitab) berupa bisa diterimanya af’al dan aqwal yang dimilikinya secara syara’ untuk dijadikan sebagai subyek atau obyek hukum. Apabila ia menunaikan kontrak kesepakatan, membelanjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku (syara’), dan telah menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya, melakukan shalat, berpuasa, berhaji atau melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib, atau pembatalannya terhadap itu semua, atau melukai orang lain yang menghilangkan jiwa dan harta benda, atau kehormatan, maka berlaku baginya risiko hukum. Dia berhak untuk dilabeli sebagai sosok yang taat hukum atau bahkan melanggar hukum. 

Berdasarkan penjelasan ini, maka apabila seseorang sudah memenuhi kualifikasi / standar sebagai ahliyatu al-ada’, maka ia dapat berlaku sebagai obyek hukum yang harus siap dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Sebaliknya, sebagai subyek hukum, maka ia berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak lain yang ia beri tanggung jawab melaksanakan hukum yang berkaitan dengannya, atau dipandangnya sebagai yang melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya, simak dua penjelasan dari 2 fuqaha’ kontemporer yang disajikan oleh penulis di akhir tulisan!

Profesi dan Profesionalitas Content Creator

Berbekal landasan uraian terhadap profesi dan profesionalitas di atas, maka seorang Content Creator di satu sisi bisa disebut sebagai ahli sebab kecakapannya dalam membuat video atau tulisan. Di sisi lain, karena keahlian (ahliyyah) yang ditampilkannya atau dipertontonkannya (life performance), maka ia masuk selaku ahliyyatu al-wujub dan sekaligus ahliyyatu al-ada’ sebab nilai-nilai insaniyyah yang membedakannya dari hewan atau benda mati lainnya. 

Berdasarkan hal ini pula, maka seorang content creator dapat berperan selaku subyek hukum dan sekaligus sebagai obyek hukum (mahkum ‘alaih). Muatan video atau tulisan yang disajikannya memiliki konsekuensi hukum (mahkum bih) berupa bisa dijadikan legal standing (bukti) untuk melakukan penuntutan atau sebaliknya dituntut. Alhasil, isi video dan tulisan dibuatnya merupakan obyek yang bisa digunakan sebagai landasan untuk meminta pertanggungjawaban Si Pembuat, yakni: content creator. 

Ungkapan 2 Fuqaha mengenai Profesionalitas atau Keahlian

Syeikh Abdu al-Wahab Al-Khalaf

علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة ١/‏١٣٥ — عبد الوهاب خلاف (ت ١٣٧٥)

وأما في اصطلاح الأصوليين فالأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

فأهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وأساسها الخاصة التي خلق الله عليها الإنسان واختصه بها من بين أنواع الحيوان، وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة، فالذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي به ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره.

وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه، وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليًا فأهلية الأداء هي المسئولية وأساسها في الإنسان التمييز بالعقل.

Syeikh Wahbah Al-Zuhaily

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤/‏٢٩٦٤‏-٢٩٦٧ — وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦)

الأهلية في اللغة: الصلاحية، وفي اصطلاح الفقهاء هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه، وصحة التصرفات منه. وهي نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء

أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له كاستحقاق قيمة المتلف من ماله، أو وجوبها عليه كالتزامه بثمن المبيع وعوض القرض، أي أن لهذه الأهلية عنصرين:

عنصر إيجابي: وهو صلاحية كسب الحقوق بأن يكون دائنًا، وهو عنصر الإلزام أو الدائنية. 

وعنصر سلبي: وهو صلاحية تحمل الواجبات أو الالتزامات بأن يكون مدينًا، وهو عنصر الالتزام أو المديونية.

ومناط هذه الأهلية: هو الحياة أو الصفة الإنسانية (١)، فكل إنسان حتى الجنين في بطن أمه له أهلية وجوب، والأهلية تبدأ في الفقه مع بدء الشخصية، فهي ملازمة للشخصية، وصفة من صفات الشخصية. والشخصية تبدأ في فقهنا منذ بدء تكون الجنين في الرحم وتنتهي بالموت وفي القانون المدني تبدأ بتمام ولادة الإنسان حيًا، وتنتهي بموته (م ٣١) 

والعنصر السلبي للأهلية (أي المديونية) يتطلب وجود شيء آخر في الشخصية وهو الذمة: وهي وصف شرعي مقدر كوعاء اعتباري في الشخص تثبت فيه الديون والالتزامات المترتبة عليه.

وبناء عليه: يتوقف ثبوت الحق للشخص على وجود أهلية فيه. وأما ثبوت الديون عليه فيتوقف على وجود ظرف اعتباري مفترض في كل شخص هو الذمة. فيقال: لفلان في ذمة فلان مبلغ مالي كذا

وأهلية الوجوب نوعان: ناقصة وكاملة.

أهلية الوجوب الناقصة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي تؤهله للإلزام ليكون دائنًا لا مدينًا. وتثبت للجنين في بطن أمه قبل الولادة. وسبب نقص أهليته أمران: فهو من جهة يعد جزءًا من أمه، ومن جهة أخرى يعد إنسانًا مستقلًا عن أمه، متهيئًا للانفصال عنها بعد تمام تكوينه. لذا فإنه تثبت له بعض الحقوق الضرورية النافعة له: وهي التي لا تحتاج إلى قبول، وهي أربعة أنواع (١):

١ – النسب من أبويه.

٢ – الميراث من قريبه المورث، فيوقف له أكبر النصيبين على تقدير كونه ذكرًا أو أنثى.

٣ – استحقاق الوصية الموصى له بها.

٤ – استحقاقه حصته من غلات الوقف الموقوفة عليه.

لكن الحقوق المالية الثلاثة الأخيرة ليست للجنين فيهاملكية نافذة في الحال بل تتوقف على ولادته حيًا. فإن ولد حيًا ثبتت له ملكية مستندة إلى وقت وجود سببها أي بأثر رجعي. وإن ولد ميتًا رد نصيبه إلى أصحابه المستحقين له. فغلة الوقف تعطى لبقية المستحقين، والموصى به يرد إلى ورثة الموصي، وحصة الميراث المجمدة له توزع لبقية الورثة. وثبوت الحق للجنين في الوقف هو رأي الحنفية والمالكية، أما رأي الشافعية والحنابلة فلا يثبت له حق التملك إلا بالإرث والوصية، فلا يصح عندهم الوقف على الجنين، لأنه يشترط إمكان التملك في الحال وهو لا يتملك.

أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالشراء والهبة فلا تثبت له، ولو مارسها عنه وليه (الأب أو الجد) إذ ليس له ضرورة بها، ولأن الشراء له يلزمه بالثمن وهو ليس أهلًا للالتزام.

وأما الواجبات أو الالتزامات لغيره فلا تلزمه، كنفقة أقاربه المحتاجين (١).

والخلاصة: إن الجنين له ذمة ناقصة تؤهله لاكتساب بعض الحقوق فقط، وليست له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.

أهلية الوجوب الكاملة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له، وتحمل الواجبات (أو الالتزامات). وتثبت للشخص منذ ولادته حيًا، دون أن تفارقه في جميع أدوار حياته، فيصلح لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية.

وتحديد وجود الولادة: فيه رأيان للفقهاء، قال الحنفية (٢): تثبت أهلية الوجوب بمجرد ظهور أكثر الجنين حيًا. وقال غير الحنفية (٣): لا تثبت هذه الأهلية إلا بتمام ولادة الجنين حيًا. وبهذا الرأي أخذ القانون المدني السوري (م ١٣) وقانون الأحوال الشخصية السوري (م ١/ ٢٣٦،٢/ ٢٦٠).

وأما الحقوق الثابتة للطفل بعد الولادة: فهي التي تحصل له نتيجة التصرف الذي يمكن للولي أو الوصي أن يمارسه بالنيابة عنه، كتملك ما يشترى له أو يوهب له.

وأما الالتزامات الواجبة على الطفل فهي كل ما يستطاع أداؤه عنه من ماله، سواء من حقوق العباد أو من حقوق الله، وهي:

(١) الأعواض المالية في الأفعال المدنية كثمن المشتريات وأجرة الدار، أو في الأفعال الجنائية كتعويض المتلفات التي يتلفها من أموال الآخرين.

(٢) والضرائب المالية للدولة كعشر الزرع وخراج الأرض (ضريبة الأراضي الزراعية) وضريبة ورسوم الجمارك والمباني وضريبة الدخل ونحوها.

(٣) والصلات الاجتماعية المنوطة بالغنى كنفقة الأقارب والمعسرين وزكاة الفطر في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف (١). وزكاة المال في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية (٢)، رعاية لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمجتمع بصفة عامة، وهو رأي أقوم وأفضل وأحق بالعمل، لاسيما في ظروفنا الحاضرة.

وأما الحنفية فلم يوجبوا الزكاة في مال الصبي لأنهم اعتبروها عبادة مالية، والطفل لا يكلف بالتكاليف الدينية إلا بعد البلوغ.

ويلاحظ أن أهلية الوجوب، ولو كانت كاملة ليس لها أثر في إنشاء العقود، فكل تصرف من الطفل غير المميز، حتى ولو كان نافعًا نفعًا محضًا له كقبول الهبة أو الوصية، يعد باطلًا، لأن عبارته ملغاة.

كذلك لا يجب على الطفل غير المميز شيء من العبادات الدينية كالصلاة والصوم والحج.

وأما الذمة المالية فتثبت للطفل كاملة بمجرد الولادة وتلازمه طوال الحياة.

أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه (أو لممارستها ومباشرتها) على وجه يعتد به شرعًا، وهي ترادف المسؤولية، وتشمل حقوق الله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات القولية أو الفعلية الصادرة عن الشخص. فالصلاة ونحوها التي يؤديها الإنسان تسقط عنه الواجب، والجناية على مال الغير توجب المسؤولية.

وأساس ثبوتها أو مناط هذه الأهلية هو التمييز أو العقل والإدراك، فمن ثبتت له أهلية الأداء صحت عباداته الدينية كالصلاة والصوم، وتصرفاته المدنية كالعقود (١).

ولا وجود لهذه الأهلية للجنين أصلًا، ولا للطفل قبل بلوغ سن التمييز وهو تمام سن السابعة. فقبل التمييز تكون هذه الأهلية منعدمة، والمجنون مثل غير المميز لا تترتب على تصرفاتهما آثار شرعية، وتكون عقودهما باطلة، إلا أنهما يؤاخذان ماليًا بالجناية أو الاعتداء على نفس الغير أو على ماله. ويقوم الولي (الأب أو الجد) أو الوصي بمباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الطفل غير المميز أو المجنون.

وأهلية الأداء نوعان: ناقصة وكاملة.

أهلية الأداء الناقصة: هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر، وهي التي يتوقف نفاذها على رأي غيره، وهذه الأهلية تثبت للشخص في دور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ. ويعد في حكم المميز: الشخص المعتوه الذي لم يصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده، وإنما يكون ضعيف الإدراك والتمييز.

ويفرق بالنسبة للمميز والمعتوه بين حقوق الله وحقوق العباد: 

أما حقوق الله تعالى: فتصح من الصبي المميز كالإيمان والكفر (١) والصلاة والصيام والحج، ولكن لا يكون ملزمًا بأداء العبادات إلا على جهة التأديب والتهذيب، ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته، فلو شرع في صلاة لا يلزمه المضي فيها، ولو أفسدها لا يجب عليه قضاؤها.

وأما حقوق العباد فعند الشافعي وأحمد: تعد عقود الصبي وتصرفاته باطلة.

وأما عند الحنفية: فإن تصرفاته المالية أقسام ثلاثة: نافعة نفعًا محضًا وضارة ضررًا محضًا، ودائرة بين النفع والضرر، على النحو السابق الذي تقدم.

وأهلية الأداء الكاملة: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجه يعتد به شرعًا دون توقف على رأي غيره. وتثبت لمن بلغ الحلم عاقلًا أي للبالغ الرشيد، فله بموجبها ممارسة كل العقود، من غير توقف على إجازة أحد.

والبلوغ يحصل إما بظهور علامة من علاماته الطبيعية كاحتلام الولد (أي الإنزال) ومجيء العادة الشهرية (الحيض) عند الأنثى، أو بتمام الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة لكل من الفتى والفتاة، وعليه الفتوى والعمل، جاء في المادة (٩٨٥ مجلة): «يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل» ونصت المادة (٩٨٦ مجلة): «على أن منتهى البلوغ خمس عشرة سنة».

وقدر أبو حنيفة سن البلوغ بثماني عشرة سنة للفتى وسبع عشرة سنة للفتاة. 

وقدره الإمام مالك لهما بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بتمام السابعة عشرة سنة والدخول في الثامنة عشرة (١).

والسبب في ارتباط هذه الأهلية بالبلوغ: هو أن الأصل فيها أن تتحقق بتوافر العقل، ولما كان العقل من الأمور الخفية ارتبط بالبلوغ، لأنه مظنة العقل، والأحكام ترتبط بعلل ظاهرة منضبطة، فيصبح الشخص عاقلًا بمجرد البلوغ، وتثبت له حينئذ أهلية أداءٍ كاملة ما لم يعترضه عارض من عوارض الأهلية. وعندها يصبح الإنسان أهلًا للتكاليف الشرعية، ويجب عليه أداؤها، ويأثم بتركها، وتصح منه جميع العقود والتصرفات، وتترتب عليه مختلف آثارها ويؤاخذ شرعًا على جميع الأعمال أو الأفعال الجنائية الصادرة عنه.

Kesimpulan Hasil Kajian

Seorang Content Creator merupakan subyek dan sekaligus obyek hukum. Profesionalitas (ahliyyah) yang dimilikinya menuntut pertanggungjawaban (mas-uliyyah) karena illat penyampaian video dan tulisan yang dibuatnya di hadapan publik. 

Selaku subyek hukum, ia bisa menuntut pihak lain untuk bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan content atau tulisan yang dibuatnya. sebaliknya, selaku obyek hukum, ia dikenai kewajiban untuk melaksanakan aturan yang berlaku (haqqullah) atau memenuhi hak sosial pihak lainnya apabila hal itu berkaitan dengan haqq al-adamy, yakni: harta (baik berupa bagi pendapatan, hak cipta dan sejenisnya) atau kehormatan yang berhubungan dengan harga diri pihak lain (‘irdl). 

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content