elsamsi log

Menu

Tanya Jawab: Hukum Gaji Bekerja di Bank Konvensional

Tanya Jawab: Hukum Gaji Bekerja di Bank Konvensional

Assalamualaikum Ust. ingin bertanya. Apakah gaji saya sebagai pegawai bank pembangunan daerah dihukumi riba dan berdosa? saya bekerja di bagian informasi dan teknologi (IT) bank tersebut.

soalnya sy pernah membaca bahwa gaji yg saya terima adalah upah dari saya bekerja. bukan karena dari hasil transaksi ribawi. jadi gaji sy bukan termasuk riba. mohon penjelasannya ust?

Jawaban 

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. 

Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadlirat Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarganya. 

Landasan pokok akad yang berlaku di dalam syariat pada dasarnya ada 2, yaitu (1) akad amanah (kepercayaan) dan (2) akad dlaman (ganti rugi). 

Perbankan, merupakan bagian dari akad dlaman, yang mana praktiknya adalah siapa yang pernah berbuat kerugian, maka harus diiringi dengan perbuatan baik sebagai peleburnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadits dengan sanad dari Shahabat Abu Dzar dari Shahabat Mu’adl radhiyallahu ‘anhum:

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُما كُنْتَ، وأتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها، وخالِقِ النّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Bertaqwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan sebagai peleburnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlaq yang baik.”

Dr. ‘Aidl al-Qarny, salah satu fuqaha’ kontemporer menyebutkan bahwa:

وهذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة كبرى من قواعد الملة

Hadits ini merupakan salah satu dari beberapa landasan pokok agama, serta menjadi peta konsep yang agung dari agama Islam ini.” (Duru al-Syaikh ‘Aidl al-Qarny, Juz 5, halaman 241)

Perbankan Ribawi di Era Modern

Menurut Syeikh Syauqy Ibrahim ‘Allam, salah seorang Mufti Mesir, dalam konteks modern seperti dewasa, perbankan merupakan bagian dari instrumen dlarurat li al-hajah dari suatu negara dan dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaannya merupakan sebuah keharusan, dan tanpanya masyarakat akan mengalami kesulitan yang nyata (masyaqqah muhaqqaqah). 

Kesulitan ini yang menjadi satu alasan syar’i bagi dipertahankannya perbankan dan sekaligus silabinya yang sudah berjalan, sebagai bagian dari rukhshah (dispensasi syariat) sampai kemudian negara siap untuk hidup tanpa keberadaan perbankan ribawi. 

Karena faktor adanya dlarurah ini, maka para Mufti al-Azhar Syarif, khususnya Syeikh Syauqi Ibrahim Allam dan Syeikh Ali Jum’ah suatu ketika menyampaikan pandangan bahwa perbankan adalah bagian dari produk ijtihad baru yang berbasis bisa dipertanggungjawabkan:

وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهادا جديدا

“Sebagian ulama yang berpandangan bahwa akad perbankan ini termasuk akad muamalah yang baru dan belum ada di dalam rangkaian kajian fiqih turats islam. Oleh karenanya, menghendaki produk ijtihad yang baru.” (Al-Kalim al-Thayyibu, Juz 1, halaman 148).

Di Indonesia sendiri, jumlah perbankan ribawi masih menduduki 95% dari total aset perbankan. Sementara perbankan syariah, masih menempati kurang lebih 5%-nya. Sungguh, ini adalah sebuah perbandingan angka statistik yang cukup besar sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan revolusi perbankan menjadi perbankan syariah semuanya. 

Gaji Pekerja Perbankan Ribawi

Perbankan ribawi memang dicirikan dengan adanya praktik riba qardli sebagai bagian dari pendapatan (income perbankan), dan itu tidak kita pungkiri. Oleh karena itu, maka sedikit atau banyak, pendapatan itu pasti bercampur dengan yang dipergunakan untuk menggaji pegawainya. 

Namun, hak seorang pekerja, adalah mendapatkan gaji yang halal. Harta yang haram tidak sah menjadi bagian dari gaji. Alhasil, gaji yang diterima oleh seseorang yang sudah bekerja sesuai dengan job yang digariskan padanya, pada dasarnya adalah selalu halal. Perumpamaan, pegawai tersebut bekerja pada orang yang mayoritas penghasilannya adalah haram, maka gajinya adalah tetap halal. Sebab, harta haram adalah tanggung jawab (dlaman) dunia dan akhirat dari pihak yang menyuruh bekerja.

Hukum Gaji Pegawai Perbankan Ribawi

Dengan menimbang beberapa hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status gaji pegawai perbankan ribawi tersebut, adalah sebagai berikut:

  1. Halal syar’an, sebab hak orang yang bekerja adalah berhak pula mendapatkan gaji
  2. Seiring sumber gaji adalah diperoleh dari praktik ribawi perbankan yang keberadaannya berstatus dlarurat li al-hajat bagi negara dan masyarakat, maka solusi yang tepat, adalah mensucikan gaji yang diperoleh dengan jalan mengeluarkan sebagiannya untuk keperluan aksi sosial yang tidak bersifat konsumtif, misalnya: membangun jembatan,  membantu perbaikan fasilitas umum penerangan, dan sejenisnya. Praktik ini adalah diniatkan beramal menjalankan perintah Rasulullah agar melebur perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik.
  3. Sering-sering membaca istighfar dan memohon ampunan kepada Allah SWT sebagai pelebur atas dosa yang mungkin luput dari perhatian

Demikian solusi ini kami berikan, semoga Allah SWT membimbing kita semua dan menyelamatkan kita dari dosa yang tak kita sadari! Sebagai pelengkap dari jawaban di atas, berikut kami sertakan beberapa rujukan dari para ulama’. 

Pertama, Ibnu Nujaim, salah satu ulama otoritatif dari Madzhab Hanafi, menyatakan:

أما إذا اختلط حلال المال بحرامه ولم يمكن التمييز بينهما، فلا يخلو الحال من أن يكون مقدار المال الحرام هو الأكثر الغالب، أو هو الأقل، أو يكون قد تساوى حلال المال وحرامه، أو تكون النسبة بينهما مجهولة؛ فما لم يكن مقدار الحرام هو الأكثر الغالب جاز التعامل؛ لأن الظاهر امتلاك الإنسان ما في يده، ولا يُعدل عن الظاهر إلا بعلم أو ظن غالب، ولا يحصل شيء من هذا إلا بتمييز المال الحرام أو بكونه غالبًا على الحلال

“Apabila terjadi percampuran antara halal dan haramnya harta, sementara tidak bisa membedakan keduanya, maka tidak bisa tidak dalam kondisi seperti ini untuk mempertimbangkan kadar harta haram itu sebagai yang mayoritaskah, atau minimalkah, atau samakah. Atau setidaknya menurut nisbah yang tidak diketahui dari keduanya. Oleh karenanya, selagi kadar haram itu tidak lebih banyak dari mayoritas harta, maka boleh bermuamalah dengannya, karena bagaimanapun secara dhahir, hak kepemilikan manusia itu adalah apa yang ada ditangannya. Tidak boleh beralih dari sesuatu yang dhahir (jelas) kecuali adanya kepastian dalam pengetahuannya, atau berdasar prasangka yang benar. Oleh karenanya pula, hal semacam ini tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa bisanya membedakan harta yang haram dari yang halal, atau mayoritas dari keduanya dari sisi kehalalannya.” (Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 84).

Kedua, Syeikh Jalaluddin al-Suyuthy, salah seorang ulama otoritatif dari kalangan Syafiiyah, menyampaikan:

أما إذا كان الحرام هو الغالب، فالأصل حينئذ أن المعاملة تجوز مع الكراهة، لكن إذا ترتب على ترك المعاملة في هذه الحالة وقوع أحد الطرفين في الحرج أو حالة الضرورة، أو عمت بلوى الناس بذلك، جاز التعامل بلا كراهة؛ لأن وقوع التعامل بالمال الحرام يكون حينئذ محلّ ظن، بينما وقوع الحرج أو البلوى يكون محلّ قطع، والقطع مقدم على الظن، كما أنه قد تقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila harta haram itu yang menduduki mayoritas, maka hukum asal bermuamalah dengan pihak sedemikian ini adalah boleh yang disertai dengan kemakruhan. Namun, apabila karena meninggalkan muamalah itu justru bisa menyebabkan salah satu pihak jatuh dalam kesulitan atau kondisi memprihatinkan, atau apabila kondisi bermuamalah dengan pemilik harta haram itu sudah merupakan ‘ammati al-balwa (tidak bisa tidak karena sudah menjadi hal yang umum), maka bermuamalah dengan pemilik mayoritas haram haram adalah boleh tanpa adanya kemakruhan. Mengapa? Karena bermuamalah dengan harta haram dalam kondisi ini menduduki posisi dhan (prasangka). Sementara kesulitan dan kondisi balwa merupakan sesuatu yang pasti (bila ditinggalkan). Oleh karenanya sesuatu yang bersifat pasti harus didahulukan dibandingkan prasangka. Sebagaimana hal ini merupakan yang disinggung dalam qaidah fikih islami sebagai “apabila terjadi pertentangan dua mafsadah, maka yang harus dihindari pertama kalinya adalah mafsadah yang terbesar dalam menimbulkan kerugian sembari tetap berusaha mencari solusi dlarar yang paling ringan dari kedua mafsadah itu.” (Jalaluddin Al-Suyuthy, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 87).

Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah LBM PWNU Jawa Timur

Mahu Konsultasi dengan Tim eL-Samsi?

Sampaikan pertanyaan anda ke email redaksi eL-Samsi (redaksi@el-samsi.com) dan Siapkan donasi terbaik anda untuk ngopinya para mujawib dalam membahas dan mengkajinya! Kirim ke Rekening BRI: 7415-01-005399-53-5 a.n SAMSUDIN (minimal: Rp. 100.000). Jawaban akan selalu ditampilkan dalam Rubrik Konsultasi)

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: