el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Pengertian Asuransi

Asuransi dalam format keputusan lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, adalah dikelompokkan dalam akad takaful, tadlmin dan ta’min. Ketiganya, secara berurutan memiliki arti pengcoveran, penjaminan risiko dan penunaian amanah.. 

Ditinjau dari sudut pandang fikih klasik, akad yang menjadi soko guru asuransi, adalah akad kafalah (pengcoveran), dlaman (ganti kerugian akibat risiko keuangan). Kedua akad ini merupakan yang legal secara syara’ karena dilatarbelakangi oleh qashd al-ta’awun (tolong-menolong) dan dlarurah li al-hajah (desakan kebutuhan masyarakat). 

Semangat yang dibawa oleh kedua akad ini memang sangatlah luhur, seiring manusia tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan uluran orang lain. 

Pelembagaan menjadi Takaful

Saat kafalah dan dlaman itu dilembagakan sebagai takaful, tadlmin, dan ta’min di mana secara bahasa maknanya berubah menjadi “identik dengan saling mengcover / tolong menolong”, maka keberadaan kafalah menjadi mengalami perubahan motif. 

Asalnya, kafalah dan dlaman legal karena adanya jiwa kepedulian sosial dari seorang individu terhadap pihak yang sedang mengalami masalah. Sebagaimana kisah Sayyidina Umar radliyallahu ‘anhu yang menjamin seorang sahabat (di masanya) yang tertuduh melakukan pembunuhan. Jaminan (kafalah) yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini sifatnya berangkat dari inisiatif beliau sendiri. Jadi, tidak ada yang mendorong atau mempengaruhinya. Alhasil, kemahuan menjamin dari Sayyidina Umar ini adalah 100% karena faktor kemanusiaan / sosial 

Saat faktor kemanusiaan itu dilembagakan sehingga berlaku menjadi wajib, maka di sini selanjutnya terbit berbagai persoalan. 

Persoalan pertama, karena dalam akad takaful ada biaya premi yang wajib dibayarkan secara rutin oleh anggota pemegang polis asuransi. 

Kedua, ada manfaat yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi kepada member yang terlibat dalam takaful. 

Ketiga, asuransi lahir karena diwajibkan / diharuskan sehingga tidak lagi hadir karena inisiatif pribadi seorang member (kafil atau makful ‘anhu). 

Keempat, member pemegang polis tidak mengetahui kepada siapa dana premi yang diserahkannya itu dibayarkan. Apakah habis karena dipakai operasional oleh lembaga jasa asuransi, ataukah dibayarkan kepada pihak yang mengajukan klaim. 

Kelima, peserta asuransi senantiasa berganti-ganti seiring masa kontraknya habis. Alhasil, apabila dimasukkan dalam bagian akad dlaman, maka ada utang yang di bawa pergi oleh pihak yang sudah mendapatkan pengcoveran sebelumnya. 

Keenam, asuransi dibangun dengan janji berupa “produk manfaat pengcoveran.” Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang dimaksud sebagai “manfaat” ini bisa berupa akumulasi uang premi, dan bisa juga berupa harta milik pihak lain yang statusnya setara dengan harta utang. Sementara pihak yang uangnya dibawa oleh member yang sudah mendapatkan manfaat, adalah tidak ada ikatan apapun dalam bentuk ujrah (upah pekerjaan) atau ganti barang (dark al-mabi’).

Ketujuh, agen asuransi mendapatkan komisi dari hasil premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Premi ini dibayarkan dengan besaran-besaran tertentu setiap tahunnya. 

Pola sedemikian ini, seperti tidak ada ubahnya “sebagai layaknya (mirip) dengan arisan berantai (ponzi) atau skema piramida. Hal ini diperkuat dengan ketiadaan produk (instrumen) yang menjembataninya. 

Karena hal ini pulalah, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk berprofesi menjadi agen asuransi guna mendapatkan imbal jasa.

Sumber Fee Agen Asuransi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69 / POJK.05 / 2016, definisi agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan definisi di atas, maka peran utama agen asuransi adalah menjadi wakil perusahaan. Selaku wakil maka pihak agen semestinya mendapatkan fee dari pihak yang diwakilinya (muwakkil). Alhasil, akad yang berlaku adalah wakalah bi al-ujrah

Jadi, fee agen, semestinya adalah berasal dari perusahaan dan bukan dari member pemegang polis asuransi. Mengapa? Karena perusahaan adalah pihak yang butuh terhadap keberadaan agen asuransi.

Fakta yang berlaku di lapangan justru sebaliknya. Para agen asuransi mendapatkan fee melalui pemotongan premi yang dibayarkan oleh member pemegang polis dengan atas nama sebagai komisi pemenuhan target penjualan produk. Akad yang diperkenalkan, adalah wakalah bi al-ju’li.

Sebenarnya kedua akad wakalah bi al-ujrah dan wakalah bi al-ju’li ini merupakan yang legal secara syara’ dengan catatan, apabila sumber ujrah (fee) dan ju’lu (komisi) adalah berasal dari pihak penyuruh (ja’il).

Fee Agen Asuransi dan Jenjang Karir di atasnya

Data menyebutkan bahwa komisi para agen asuransi berkisar antara 5% sampai dengan 30%. Masing-masing tergantung pada perusahaan asuransinya. 

Komisi ini umumnya disertai dengan capaian target penjualan produk asuransi kepada member. Misalnya, apabila seorang agen mampu menjual produk asuransi sebesar 150 juta per tahun (berdasarkan API= Annual Premium Income), maka dia akan mendapatkan komisi sebesar 30%-nya, yakni sebesar 45 juta rupiah. 

Contoh praktisnya, adalah sebagai berikut:

“Seorang agen asuransi mendapatkan 100 nasabah / member dalam satu tahun dengan nilai premi terbayar adalah 6 juta per tahun per member. Anggap bahwa manfaat investasi yang didapatkan per tahunnya adalah Rp5 juta! Maka besaran komisi agen asuransi dapat dihitung sebagai berikut:

API : 100 x Rp5 juta = Rp 500 juta

Apabila perusahaan menetapkan komisi agen asuransi sebesar 20 persen dari API, maka komisi yang akan didapatkan seorang agen asuransi, adalah sebesar 20 % dari Rp500 juta yaitu sebesar Rp100 juta setahun.”

Berdasarkan data ini, maka uang per member asuransi yang tersisa di perusahaan asuransi, adalah berkisar sebesar:

Uang per member per tahun = 6 juta – 1 juta – (20% x 5 juta) = 4 juta rupiah.

Sebagai catatan bahwa uang ini hanya akan cair apabila ada claim asuransi yang diajukan. 

Yang paling penting dicatat, adalah bahwa profesi agen asuransi merupakan profesi terendah dalam jenjang jabatan di perusahaan asuransi. Ada beberapa profesi lain di atas agen asuransi yaitu Agency Manager (Unit Manager), Senior Agency Manager (Senior Unit Manager), dan tertinggi adaah Agency Director. 

Sistem penggajian yang diterima oleh masing-masing level agency adalah memiliki kemiripan dengan upline pada produk Multi Level Marketing (MLM). Alhasil, setiap jenjang akan mendapatkan komisi pasif (income pasive) dengan besaran tertentu dari anggota yang berhasil direkrutnya. 

Kesimpulan Telaah

Sebagai kesimpulannya, adalah dengan menilik dari skema pemberian komisi di atas, nampak bahwa sistem perasuransian dan keagenan asuransi – sejauh hasil pengamatan penulis – adalah menyerupai skema piramida atau bahkan seperti money game

Keserupaan dengan money game adalah disebabkan karena tidak ditemukan adanya produk fisik barang atau jasa yang menjadi wasilah. Wallahu a’lam bi al-shawab

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content