elsamsi log

Menu

Wakaf Tunai

Wakaf Tunai

Wakaf merupakan bagian dari sistem filantropi (kedermawanan) Islam, di samping zakat, infaq, shadaqah, hadiah dan hibah. Di Indonesia, pola penyaluran dari wakaf ini ditangani oleh lembaga-lembaga filantropis, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Baznas, LAZ, dan ditubuh jam’iyah Nahdlatul Ulama ada lembaga khusus yang menangani, yaitu Lembaga Wakaf  dan Pertanahan NU (LWPNU). Sejak lama, lembaga-lembaga ini menangani dan menyalurkan wakaf masyarakat, khususnya pasca diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan bersamaan dengan terbitnya aturan turunan dari UU tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 

Perlu diketahui bahwa Pasal 1 UU No. 41/2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Bunyi dari Pasal 1 ini setidaknya menyiratkan bahwa peruntukan wakaf dalam hukum positif ada 2, yaitu: 1) untuk keperluan ibadah, dan 2) untuk kesejahteraan umum. 

Pasal 5 menyebutkan bahwa maksud dari “harta wakaf untuk kesejahteraan umum” yaitu berupa peningkatan penghasilan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan sejenisnya. Pasal 16, secara khusus menguraikan tentang jenis-jenis wakaf. Singkatnya, jenis harta yang bisa diwakafkan menurut UU No. 41/2004 ini adalah: 

  1. Benda tidak bergerak, semisal hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda bergerak lain yang dibenarkan oleh syariat. 
  2. Benda bergerak, yaitu terdiri atas harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain.

Sampai di sini, permasalahan yang lahir kemudian adalah keabsahan uang sebagai obyek wakaf secara fiqih. Benarkah dibolehkan? Untuk menjawabnya, ada tiga tinjauan yang perlu dilakukan. Pertama, tinjauan mengenai konsep dasar wakaf. Kedua, tinjauan seputar syarat barang yang boleh diwakafkan. Ketiga, tinjauan seputar konsep uang. Keempat, hukum uang apabila dijadikan obyek wakaf.

Konsep Dasar Wakaf

Di dalam kitab-kitab turats fiqih, disebutkan ta’rif wakaf, yaitu:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة

“Wakaf secara syara’ bermakna menahan (habsu) suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan wujud asetnya tidak boleh rusak (baqâu ‘ainihi), serta pemanfaatannya ditentukan pada wilayah yang bersifat mubah dan sasaran tertentu.” (I’ânatuth Thâlibîn, Juz 3, halaman 186)

Tujuan utama wakaf menurut ibarat di atas adalah: 1) menahan (al-habs) barang, dan 2) menjaga tetapnya wujudnya barang (baqa’ ainihi), 3) pemanfaatan harta wakaf harus dapat di-ta’yin (qath’i al-tasharruf), dan 4) lembaga yang menangani (mauquf ‘alaih) bergerak di bidang dibolehkan oleh syariat. 

Syarat Barang yang bisa diwakafkan

Sayyid Abu Bakar ibn Syatha’ telah menjelaskan: 

وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة

“Syarat dari aset yang bisa diwakafkan adalah apabila berupa “aset wujud (‘ain) yang bisa dita’yin”, dan dimiliki.” (I’ânatuth Thâlibîn, Juz 3, halaman 186)

Maksud dari “aset wujud yang bisa dita’yin ini adalah:

غير الدراهم والدنانير، لأنها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة 

“Bukan terdiri atas dirham dan dinar, karena ia bisa hilang sebab perputarannya, sehingga tidak menyisakan baginya berupa barang wujud (ainun maujud).” (I’ânatuth Thâlibîn, Juz 3, hal. 186)

Walhasil, obyek wakaf dalam syariat adalah berupa wujud barang (ain maujud). Untuk benda yang tidak masuk kategori barang, maka di luar ketentuan dasar ini. Barang juga harus bisa di-ta’yin (ditentukan), harus jelas bendanya di mana, dan bagaimana kondisinya, luasnya dan takarannya. Barang yang diwakafkan tidak boleh hilang / menjadi tiada sebab pemanfaatannya. Oleh karena itu, tidak sah bila wakaf berupa ‘ain yang berwujud “dinar” dan “dirham” (ain berupa mata uang), disebabkan wujudnya menjadi hilang ketika ‘ain uang tersebut dimanfaatkan. Masalahnya adalah apakah maksud dari dinar dan dirham ini adalah sama dengan uang saat ini? Ini yang kemudian mengundang keterbelahan pendapat di kalangan fuqaha’ modern. 

Selanjutnya, sifat kepemilikan obyek wakaf, adalah harus masuk kategori barang milik. Tidak boleh mewakafkan barang yang belum menjadi hak milik dari pewakif atau berupa barang hasil mengghasab (memakai hak milik orang lain tanpa seijin pemiliknya) atau barang curian.

Karakteristik Uang Modern

Uang di era modern ini, setidaknya memiliki dua sisi penting. Pertama, ia memiliki nilai bahan. Bahan uang, kadang terbuat dari logam dan kadang pula terbuat dari kertas. Kedua, uang memiliki nilai nominal yang menyatakan daya tukarnya. Uang 10 ribu rupiah, memiliki nilai bahan berupa kertas yang berstempelkan Bank Indonesia. Sementara nominalnya dinyatakan dalam bentuk daya belinya uang 10 ribu itu terhadap barang. 

Namun, saat ini, uang sudah dinyatakan tidak tergantung pada nilai bahan lagi. Ia saat ini sudah mewujud sebagai nilai nominal saja. Contoh: OVO, kartu e-tol, kartu kredit, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dinyatakan dalam bentuk nilai nominal kepemilikan kekayaan seseorang saja, tanpa keberadaan nilai bahan. Nilai itu tercatat dalam bentuk transaksi-transaksi perbankan. Jadi, bila anda memiliki saldo OVO sebesar 10 ribu rupiah. Itu artinya, anda memiliki kekayaan sejumlah 10 ribu yang bisa digunakan untuk membeli barang dengan nilai tukar 10 ribu. Meskipun anda tidak memegang bahan uang 10 ribu tapi anda memiliki nilai tukarnya dengan bukti catatan transaksi. 

Analisis Hukum Uang bila dijadikan Obyek Wakaf

Sebagaimana diketahui, bahwa syarat utama barang wakaf adalah harus bersifat terjaga wujudnya, tidak boleh hilang oleh pemakaian, tidak boleh dijual dan dihibahkan. Masalahnya kemudian, bagaimana dengan uang? 

MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa uang hukumnya boleh diwakafkan dengan pertimbangan nilai pokok wakaf (nilai nominal uang) bisa dijamin kelestariannya dan bisa diupayakan untuk tidak dijual atau dihibahkan. Pendapat ini rupanya mengambil landasan dari Ibn Syihab al-Zuhri, salah seorang ulama’ Madzhab Hanaafi, sebagai berikut: 

وقد نسب القول بصحة وقف الدنانير إلى إبن شهاب الزهري فيما نقله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فى صحيحه حيث قال: قال الزهري: فيمن جعل ألف دينار فى سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر فيتجر وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين وهل للرجل ان يأكل من ربح تلك الألف وان لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له ان يأكل منها

“Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma’il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miksin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut” (Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud, h. 20-21).

Uniknya, dalam kitab Madzhab Hanafi yang lain dan sering dirujuk oleh ulama Indonesia, hukum wakaf uang adalah dinyatakan sebagai tidak diperbolehkan, sebab: 

وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء ، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي

“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan”. (al-Fatawa al-Hindiyah, juz, 2, h. 362)

Jika menilik dari dua ibarat di atas ini, nampaknya pendapat yang melarang tidak diperbolehkannya wakaf tunai adalah karena melihat pada “nilai bahan uang”. Bagaimanapun, bila uang dibelanjakan, maka “bahan uang” sudah pasti akan lenyap. Lain halnya bila yang diwakafkan adalah berupa “nilai nominal uang”. Nilai nominal uang yang dijadikan modal dagang, dia akan tetap bisa terjaga (lestari) selamanya, selagi dimanfaatkan untuk “modal bergulir” sehingga pihak yang diserahi tetap memiliki kewajiban mengembalikan modal tersebut berupa “nilai nominal” ke lembaga wakaf, dan bukan nilai bahan. 

Walhasil, kunci dari perdebatan soal sah dan tidaknya wakaf tunai dalam bingkai fiqih adalah terletak pada telaah konsep madzhab Hanafi ini. Mana yang kira-kira lebih mu’tamad. Keduanya dipisahkan oleh cara memandang obyek akad yang berupa uang. Apakah dipandang nilai bahannya, ataukah nilai nominalnya. Padahal kecenderungan dari madzhab Hanafi adalah berangkat dari qaul dhahir. Semoga tulisan ini membuka ruang telaah bagi kita semua! Wallahu a’lam bi al-shawab

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: